BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Penembakan belasan pekerja yang membangun Jalan Trans-Papua di Nduga menunjukkan ada yang mengkhianati harapan untuk mewujudkan kemajuan Papua. Sebab, pembangunan jalan bertujuan memajukan dan menyejahterakan warga Papua. Perbuatan kriminal akan diproses secara hukum.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan awal pembangunan infrastruktur di Papua, sekitar lima tahun lalu, dikerjakan Korps Zeni TNI. Namun, saat ini, pembangunan ditangani kontraktor sipil.
”Tapi, apakah tentara atau sipil (yang membangun), yang penting mereka bekerja untuk kemajuan Papua. Kalau diserang, itu mengkhianati kemajuan Papua. Apa pun caranya, itu kriminalitas,” kata Wapres Kalla kepada wartawan di Bandar Lampung, Sabtu (8/12/2018).
Para pekerja PT Istaka Karya (Persero) yang sedang membangun Jalan Trans-Papua di Kali Yigi dan Kali Yaurak, Nduga, diserang kelompok kriminal bersenjata pada Minggu (3/12). Sebanyak 19 pekerja meninggal dalam kejadian ini. Sehari setelahnya (4/12/2018), penyerangan kembali terjadi di Pos Pengamanan TNI di Distrik Mbua. Dalam peristiwa ini, seorang tentara meninggal dan seorang lainnya luka-luka. Para pelaku pembunuhan pekerja di Nduga, kata Kalla, harus ditangkap dan diproses hukum.
Jalur Trans-Papua yang akan membangun konektivitas di wilayah ini direncanakan sepanjang 4.600 km. Jalur ini terdiri atas Jalan Trans-Papua sepanjang 3.535 km dan jalan perbatasan 1.098 km. Pada 2015-2019 akan terbangun 945 km jalan baru Trans-Papua dan 107 km jalan perbatasan.
Adapun jalan yang dibangun oleh para pekerja PT Istaka Karya itu adalah bagian dari Jalan Trans-Papua sepanjang 278 km dari Wamena sampai Mumugu. Di jalur ini, terdapat 35 jembatan yang dibangun oleh PT Istaka Karya dan PT Brantas.
Gangguan keamanan ini, menurut Kalla, ada yang bermotif ingin memerdekakan diri. Ada pula gangguan yang bermotif kemarahan akibat ketidakadilan ekonomi. Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan kemakmuran warga di Papua. Infrastruktur jalan akan memudahkan distribusi logistik dan memudahkan warga untuk menjual barang atau melakukan kegiatan ekonomi.
Untuk mengamankan pembangunan infrastruktur dari gangguan keamanan, lanjut Kalla, setiap pekerjaan harus dikawal oleh TNI dan Polri. Kalla pun sekaligus menyatakan berduka atas meninggalnya para pekerja yang umumnya warga Sulawesi Selatan, seperti dari Toraja dan Bugis.
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.