Inggris Tingkatkan Bantuan Hibah bagi Indonesia dalam Pengelolaan Hutan

DOKUMENTASI HUMAS KLHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Muda Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris Mark Field (kiri) dan Wakil Menteri Parlemen Urusan Lingkungan Hidup, Pangan, dan Pedesaan Inggris Therese Coffey seusai pembicaraan bilateral tentang kerja sama bidang kehutanan dan lingkungan hidup, di Spodek Arena Katowice Polandia, jumat (7/12/2018)

KATOWICE, KOMPAS –  Pemerintah Inggris meningkatkan bantuan hibah bagi Indonesia untuk pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Bantuan tersebut meliputi bidang pengelolaan gambut di Kalimantan dan Papua serta pengelolaan limbah plastik yang dipusatkan di Bali.

Selain itu akan dilanjutkan program penguatan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK), program biokarbon untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Jambi dan Kaltim, serta penguatan tata kelola sawit di Sumatera.

Kerja sama tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral tentang kerja sama bidang kehutanan dan lingkungan hidup antara Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Muda Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris, Mark Field dan Wakil Menteri Parlemen untuk Urusan Lingkungan Hidup, Pangan, dan Pedesaan Inggris, Therese Coffey di Spodek Arena Katowice, Polandia, Jumat (7/12/2018).

"Dalam pertemuan juga dibicarakan kerja sama pengembangan kota cerdas," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruwandha Agung Sugardiman.

Siti menyambut baik tawaran kerja sama ini. Kerja sama dengan Pemerintah Inggris di bidang pengelolaan lingkungan hidup telah lama terjalin dan merupakan yang terbaik di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

"Kerja sama ini berlangsung sangat sistematik, saling menghargai dan kerangka konseptualnya baik serta hasilnya memberi pengaruh pada pembangunan sistem dan prosedur pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Kita berterima kasih atas kerja sama yang dilakukan sejak tahun 1990 dan hasilnya telah nyata, antara lain SVLK," kata Siti.

Konsep pengelolaan yang dikembangkan bersama Inggris antara lain SVLK yang bertujuan untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang legal, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Penanganan Papua

Inggris juga sepakat menjalin kerja sama untuk menangani Papua dalam program Green Economic Growth Program dan Forest Carbon Partnership Fasilities di Kalimantan Timur dalam kaitan dengan REDD+. Apabila program ini berjalan baik, akan berpengaruh positif bagi pengembangan konsep pengelolaan hutan dan cara menilai karbon, serta cara masyarakat meningkatkan ekonominya dengan mengelola lingkungan dan hutan.

Proyek kerja sama di bidang gambut dan kelapa sawit telah berlangsung dua tahun terakhir dan tinggal dipertajam konsepnya. Biokarbon inisiatif dan forest carbon partnership dimulai sejak tahun 2017. “Kita akan rapikan MOU-nya secara keseluruhan,” lanjut Siti.

Selain itu juga telah dirintis program kerja sama inisiatif Biokarbon di Jambi. Mereka juga akan mendukung insiatif Indonesia dan Kongo untuk membangun International peatland center bekerja sama untuk pelaksanaannya dengan CIFOR.

"Inggris juga membantu penguatan ISPO sawit, yaitu agenda untuk Oil Palm Sustainability and Governance atau tata kelola sawit yang ideal. Upaya ini berpengaruh pada ketahanan pangan nasional dan internasional," tambah Ruwandha.

Bali jadi percontohan

Kedua pihak menyepakati pula kerja sama dalam pengelolaan limbah plastik di laut. Siti mengatakan, dalam pertemuan United Nations Environment Agenda IV di Nairobi akan didetailkan lagi. Nanti akan dibangun Regional capacity initiative center di Bali. "Mereka akan langsung kerjakan dan ditindaklanjuti ini," kata Siti.

Wahyu Marjaka, Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional KLHK, menambahkan, pengelolaan sampah di Bali akan melibatkan banyak pihak. Bali dalam pengelolaan plastik diarahkan jadi percontohan nasional. Pelaksanaan di lapangan melibatkan kelompok masyarakat.

“Bentuk kelembagaan sedang dibicarakan,” ujar Wahyu.

Target utama program ini dimulai dari pengumpulan dan didaur ulang dengan melibatkan kelompok masyarakat. Untuk itu akan dilakukan pelatihan. Bali dipilih karena kesuksesan Desa Panglipuran Badung sebagai desa terbersih di tingkat nasional. Selain itu komitmen masyarakatnya tinggi dan sangat protektif terhadap lingkungan.

Pendanaan

Dalam kerja sama program pengelolaan hutan yang menyangkut bantuan teknis dan pelatihan akan dialokasikan anggaran sampai 37,5 juta dollar AS. Sedangkan program untuk Papua 11 juta poundsterling. Inggris juga akan menyediakan 15,6 juta poundsterling yang diusulkan untuk negara yang rawan termasuk Indonesia antara lain untuk pengelolaan gambut.

Untuk program ISPO yang telah berjalan, kata Ruwandha, telah dialokasikan dana 1,5 juta pounsterling. Adapun untuk tiga tahun mendatang disediakan 4,5 juta poundsterling untuk pembenahan tata kelola dan peningkatan standar.