APBN 2019 Masih Menghadapi Kondisi Dinamis

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua dari kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) serta buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa kepada Gubernur DKI Anies Baswedan, di Istana Negara, Selasa (11/12/2018). Tahun 2019, dana transfer daerah dan dana desa mencapai Rp 826,8 triliun. Alokasi dana desa sebesar Rp 70 triliun dan tahun 2019 juga disiapkan alokasi untuk kelurahan-kelurahan di Indonesia sebesar Rp 3 triliun.

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 akan segera berakhir. Posisinya dinilai cukup baik sehingga menjadi modal baik untuk pelaksanaan APBN 2019. Namun, kondisi dinamis tahun depan masih akan memengaruhi APBN 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan anggaran 2018 sebelum Presiden Joko Widodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) serta buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2019 kepada para menteri, kepala lembaga, dan 34 gubernur, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Sri Mulyani mengakui, 2018 bukan tahun yang mudah karena terdapat gejolak global yang dinamis.

Namun, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga masih 5,17 persen dengan inflasi terjaga sekitar 3,2 persen dari asumsi 3,5 persen tahun 2018. Padahal, nilai tukar rupiah yang diasumsikan Rp 13.400, akhir November mencapai Rp 14.260. Harga minyak, yang diasumsikan 48 dollar AS per barel, realisasinya pada akhir November juga mencapai 68,6 dollar AS per barel.

Beberapa penyelenggaraan acara internasional, seperti Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan IMF-Bank Dunia, dinilai menciptakan reputasi sangat baik bagi Indonesia dan memberikan dampak ekonomi yang cukup positif. Acara-acara itu sekaligus mengimbangi faktor negatif seperti bencana alam yang membuat pertumbuhan ekonomi sedikit melemah.

Catatan positif lain pada 2018 adalah pendapatan negara yang tumbuh 18,2 persen pada akhir November. ”Ini pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 6,5 persen,” ujar Sri Mulyani.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Pendapatan ini terdiri atas perpajakan yang menyumbang pertumbuhan penerimaan negara sebesar 15,3 persen sampai akhir November dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menyumbang pertumbuhan pendapatan negara sebesar 28 persen. Tahun lalu, pertumbuhan pajak hanya 3,2 persen, sedangkan pertumbuhan PNBP 22 persen.

Belanja negara sampai November juga tumbuh 11 persen atau telah merealisasikan Rp 665,9 triliun. Tahun lalu, pertumbuhan belanja kementerian/lembaga sebesar 8,6 persen.

Defisit perdagangan Indonesia juga masih 1,95 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dibandingkan dengan November tahun lalu, angka ini masih 2,59 persen dari PDB. Defisit 1,95 persen dari PDB, kata Sri Mulyani, merupakan posisi defisit terendah sejak 2014.

Posisi keseimbangan primer Indonesia ada pada Rp -36 triliun. Defisit keseimbangan primer Indonesia setidaknya turun dari tahun lalu yang masih lebih dari Rp 100 triliun. Pembiayaan utang Indonesia juga turun 18,7 persen. Tahun lalu, pembiayaan utang masih tumbuh 13,7 persen.

”Posisi APBN 2018 yang baik merupakan bekal yang cukup positif bagi kita untuk memasuki APBN 2019,” ujar Sri Mulyani.

Asumsi berubah

Pada 2019, asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, suku bunga 5,3 persen, nilai tukar Rp 15.000, dan harga minyak 70 dollar AS per barel. Namun, perubahan harga minyak, nilai tukar, dan suku bunga membuat asumsi makro ini akan mudah bergeser. ”Tahun 2019, kita akan terus dihadapkan pada kondisi yang dinamis,” kata Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, anggaran penerimaan negara 2019 ditetapkan Rp 2.165,1 triliun dengan perpajakan Rp 1.786 triliun dan PNBP Rp 378,3 triliun. Apabila minyak dan gas berkontribusi sekitar 10 persen dari total pendapatan negara, sementara ada ketidakpastian harga minyak dan dinamika nilai tukar, estimasi penerimaan negara ini masih akan berubah dengan dinamis.

Tahun depan, rasio pajak Indonesia akan mencapai 12,2 persen. Adapun belanja pemerintah mencapai Rp 2.461,1 triliun yang terbagi atas belanja pemerintah pusat Rp 1.643,3 triliun dan belanja pemerintah daerah Rp 855,45 triliun. Peningkatan belanja misalnya pada belanja bansos untuk program keluarga harapan (PKH) mencapai Rp 34,4 triliun dari Rp 19,3 triliun pada 2018. Kenaikan alokasi PKH ini diharapkan bisa benar-benar mengentaskan warga miskin.

Dana transfer daerah dan dana desa juga akan mencapai Rp 826,8 triliun. DAK fisik akan menjadi Rp 77,2 triliun dari Rp 69,3 triliun setahun sebelumnya. Dana desa akan menjadi Rp 70 triliun setelah tahun sebelumnya Rp 60 triliun. Selain itu, untuk pertama kali dialokasikan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun bagi 8.212 kelurahan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tampak bergurau seusai penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) serta buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2019 kepada kementerian/lembaga dan 34 gubernur, di Istana Negara, Selasa (11/12/2018).

Presiden Joko Widodo menyebutkan, semangat fiskal pada 2019 adalah mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, APBN perlu dikelola secara sehat dan mandiri. Untuk itu, penggunaan APBN 2019 adalah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing, penguatan ekspor dan investasi, serta penguatan nilai uang.

Dalam mengelola APBN 2019, Presiden berharap, baik menteri, kepala lembaga, maupun kepala daerah benar-benar berkoordinasi dan menghilangkan ego sektoral. Sambil memastikan semua anggaran berjalan baik, penggunaan anggaran dan kegiatan tetap perlu dievaluasi secara berkala.

”Pastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi. Jangan ada lagi penyalahgunaan anggaran, pemborosan, mark up, perbuatan-perbuatan menyimpang,” ujar Presiden.