JAKARTA, KOMPAS - Menempati peringkat 85 dari 126 negara dalam Indeks Inovasi Dunia 2018, Indonesia berpeluang mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini dibuktikan sejumlah daerah yang berhasil menerapkan inovasi layanan dasar sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungky Sumadi mengatakan, setiap daerah di Indonesia memiliki banyak peluang inovasi karena keragaman karakteristik geografis topografis, demografis, dan sosiologis wilayah.
"Pemerintah daerah bisa mengembangkan inovasi tata kelola pelayanan dasar pemerintahan sesuai karakteristik wilayah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah," katanya saat membuka acara seminar "Kreatif Inspirasi: Inovasi dan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Indonesia", di Jakarta, Senin (10/12/2018).
Pada acara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan keberhasilan penerapan inovasi layanan dasar bidang kesehatan untuk mengeluarkan Kabupaten Bantaeng dari status kabupaten tertinggal. Salah satunya dengan menyediakan sistem layanan ambulans dalam Brigade Siaga Bencana.
"Mulai tahun 2009 kami sediakan ambulans mobile dalam sistem layanan dasar satu atap, bersama layanan pemadam kebakaran dan sosial. Setiap kecamatan kami sediakan satu agar waktu respons ambulans 20 menit terjaga, didukung oleh 20 dokter dan 26 perawat," ujarnya.
Sistem layanan kesehatan yang diterapkan bekerja sama dengan Jepang, itu membantu mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan balita (AKB) di Kabupaten Bantaeng. "AKI dan AKB di Bantaeng pernah tinggi karena beberapa kondisi yang mengancam ibu dan anak kerap lambat ditolong," ujarnya.
AKI dan AKB di Bantaeng pernah tinggi karena beberapa kondisi yang mengancam ibu dan anak kerap lambat ditolong.
Kabupaten, yang pernah dipimpin Nurdin selama 10 tahun hingga pertengahan 2018 lalu, pernah memiliki nilai AKB mencapai 12 dari 100.000 kematian per tahun (Kompas, 5/6/2018). Pada tahun 2013 hingga kini, AKI maupun AKB nol.
Papua
Upaya menurunkan AKI juga menjadi perhatian para penggerak kader kampung di Papua dan Papua Barat. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan program kader kampung dan pengelolaan data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK), yang dimulai pada awal tahun 2017.
Sonya Marzhelina Ainusi, penggerak kader dari Distrik Momi Waren, Manokwari Selatan, Papua Barat, mengatakan kader kampung di wilayahnya membantu meningkatkan layanan dasar bidang kesehatan. Salah satunya adalah layanan bagi ibu hamil yang memiliki risiko terkena anemia.
"Di Papua, banyak kasus mama-mama (yang hamil) Hb-nya kurang. Kalau mereka yang tinggal di lokasi yang mudah akses fasilitas kesehatan tidak terlalu bermasalah, tapi banyak mereka yang tinggal di pedalaman berakhir meninggal," tuturnya.
Kehadiran sejumlah kader di setiap distrik dapat secara khusus membantu mendata langsung ibu hamil yang membutuhkan darah atau pelayanan kesehatan lainnya. Data tersebut kemudian disalin ke dalam SAIK yang dikelola secara digital melalui situs untuk disampaikan kepada dinas terkait agar bisa ditindaklanjuti.
Layanan tersebut dinilai membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan menggantikan sistem pelaporan manual yang tidak efisien. Selain untuk kesehatan, kader kampung dan SAIK juga membantu layanan dasar di bidang pendidikan hingga pencatatan sipil. Program tersebut kini mencakup 10 kabupaten di Papua Barat dan Papua, mencakup 225 kampung dengan 425 orang kader terlatih.
Berbagai bidang
Program kader kampung dan SAIK merupakan salah satu hasil kerja sama pemerintah Australia dan Indonesia. Pemerintah Indonesia yang terlibat antara lain Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Kemitraan, yang dinamai Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak), tersebut telah berjalan tiga tahun terakhir di tujuh provinsi, yaitu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat. Kemitraan ini menginisiasi, mendukung, dan menghasilkan berbagai inovasi sosial di berbagai bidang. (ERIKA KURNIA)