Banteng Kalimantan Layak Jadi Spesies Baru

DOKUMEN YAYORIN

Banteng Kalimantan atau Bos javanicus lowi yang ditemukan di hutan Belantikan Hulu, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah saat penelitian Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin) dan Institut Teknologi Bogor (ITB) pertengahan tahun 2013 lalu. Banteng Kalimantan jadi spesies baru karena memiliki genetika berbeda dengan Banteng Jawa.

PALANGKARAYA, KOMPAS—Banteng Kalimantan (Bos javanicus lowi) layak menjadi spesies baru karena adanya perubahan genetik selama ratusan tahun hingga saat ini. Secara fisik maupun DNA, banteng yang sebelumnya masuk dalam kategori banteng jawa tersebut sudah jauh berbeda. Saat ini keberadaan satwa liar yang dilindungi itu terancam punah.

Hal itu terungkap dalam dikusi hasil Penelitian Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin) bersama beberapa peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) di Palangkaraya, Rabu (12/12/2018). Penelitian tersebut dilakukan sejak 2013 di hutan Belantikan Hulu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

“Secara genetika, ada perbedaan 4,3 persen sampai 5,5 persen dari banteng jawa. Perubahan genetik itu faktornya banyak, sehingga ada perbedaan juga dari fisiknya. Jadi, banteng kalimantan adalah spesies baru,” ungkap dosen dan peneliti dari Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB Dedy Duryadi Solihin.

Perubahan genetik itu faktornya banyak, sehingga ada perbedaan juga dari fisiknya. Jadi, banteng kalimantan adalah spesies baru.

Dedy menjelaskan, secara fisik perbedaan paling mencolok pada banteng Kalimantan adalah ukuran tubuhnya lebih kecil dari banteng Jawa, warna tubuh lebih gelap, khusus betina warnanya merah gelap, lalu habitatnya juga berbeda. Banteng Kalimantan hidup di hutan dan berkumpul di saltlick atau orang Dayak menyebutnya sopanan.

Sopanan, lanjut Dedy, merupakan kawasan dengan kandungan garam mineral tinggi. Di tempat ini, banteng kalimantan dan berbagai hewan lain menjilati garam mineral tersebut karena penuh kandungan nutrisi. Itu berbeda dengan banteng jawa yang hidup di padang rumput atau rawa karena membutuhkan rumput lebih banyak.

“Dari situ kami menduga perubahan gentik juga terjadi karena lingkungan, sehingga sistem pencernaannya pun sudah berbeda. Dari banyak perbedaan itu mengapa masih dimasukkan dalam sub kategori banteng Jawa?” kata Dedy.

Jejak banteng

Selain dari sisi genetika, Yayorin melakukan penelitian dari sisi bioekologi dan etnozoologi, di mana jejak banteng sejak ratusan tahun lalu ditelusuri. Suku Dayak memburu banteng tersebut untuk memenuhi protein dan menggunakan tanduknya dalam berbagai upacara adat.

Program Manajer Yayorin Iman Sapari yang meneliti di bidang bioekologi dan etnozoologi mengungkapkan, jejak sejarah banteng Kalimantan tersebar di 14 kabupaten/kota, tapi tersisa di Kabupaten Lamandau. Seiring berjalannya waktu populasinya menurun karena perburuan, pembukaan lahan, dan faktor lainnya.

“Di Kabupaten Kotawaringin Barat dahulu kala ditemukan jejaknya, makanya ada kawasan bernama Pangkalan Banteng di sana. Tetapi sayang sekarang sudah tidak ada lagi,” ungkap Iman.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Populasi Banteng Kalimantan atau Bos javanicus lowi sangat terancama punah. Salah satu faktornya adalah karena perburuan. Sampai saat ini banteng juga masih menjadi pelengkap ritual adat Suku Dayak. Tanduknya juga digunakan untuk meminum tuak di berbagai ritual adat.

Di Kalteng, populasinya pada tahun 2013 mencapai 30 ekor, saat ini hanya 15 sampai 20 ekor saja. Maka dari itu ia mendorong agar kawasan Belantikan Hulu di Kabupaten Lamandau dijadikan kawasan konservasi atau side monitoring agar penelitian.

“Keragaman genetik banteng jadi sumber atau plasma nutfah yang penting untuk pengembangbiakan sapi, supaya ada upaya-upaya perkawinan. Banteng adalah bianatang yang adaptif, satwa liar yang sudah hidup ratusan tahun sehingga tahan penyakit, jadi Indonesia gak perlu lagi bawa sapi dari luar negeri,” kata Iman.

Direktur Yayorin Eddy Santoso mengungkapkan, ada beberapa rekomendasi baik untuk pemerintah maupun lembaga internasional yang sudah melakukan penelitian tersebut, salah satunya adalah membentuk tim terpadu untuk melakukan penelitian, pengawasan, dan lain sebagainya. “Tim itu terdiri dari berbagai lembaga dan institusi. Komitmen ini juga sudah sampai ke pemerintah daerah dan mereka sangat mendukung,” kata Eddy.