JAKARTA, KOMPAS – Ancaman siber masih berpotensi muncul pada Pemilihan Umum 2019. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN memprediksi, tiga serangan siber yang akan muncul pada Pemilu 2019 yakni peretasan (hack), kebocoran informasi (leak), dan pemviralan (amplify).
Kepala BSSN Djoko Setiadi di Jakarta, Rabu (12/12/2018), menyampaikan, saat ini ancaman dan potensi serangan siber semakin berkembang pesat baik dari taktik, teknik dan prosedur yang digunakan. Target serangan siber tidak hanya terjadi pada institusi publik, tetapi juga menyerang institusi pemerintah.
“Risiko tinggi mengancam pemangku kepentingan keamanan siber yang tidak mempersiapkan dan tidak mengembangkan kemampuan defensif dari serangan siber," ujar Djoko.
Direktur Deteksi dan Ancaman BSSN Sulistyo mengemukakan, tiga serangan siber yang akan muncul pada Pemilu 2019 yakni peretasan (hack), kebocoran informasi (leak), dan pemviralan data (amplify). Serangan peretasan nantinya diperkirakan akan menyasar infrastruktur penghitungan suara.
Sedangkan serangan leak bermaksudh membocorkan informasi yang berasal dar penyelenggara atau pesaing peserta pemilu. Sementara serangan amplify adalah serangan untuk memviralkan sejumlah data pribadi salah satu peserta pemilu.
“Amplify berhubungan dengan informasi pribadi milik pesaing atau kompetitor, lalu diviralkan, dan menjadi kampanye hitam. Kasus seperti ini sering terjadi di Indonesia," kata Sulistyo.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, akhir November 2018, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Marsekal Pertama Asep Chaerudin menyatakan, pada umumnya terdapat dua target serangan yang menjadi incaran para penyerang. Dua target tersebut yaitu data, informasi, jaringan, atau infrastruktur pemilu, dan diseminasi informasi terkait pemilu.
BSSN memiliki sejumlah strategi dalam mewujudkan keamanan siber pada Pemilu 2019. Strategi tersebut antara lain melakukan pemasangan sensor honeypot (sistem penjebak server) pada infrastruktur teknologi informasi (TI) KPU, Bawaslu, dan instansi pemerintah yang memiliki dampak strategis terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.
Selain itu, BSSN juga akan melakukan pemonitoran ketersediaan situs web KPU dan Bawaslu selama 24 jam seminggu. Strategi terakhir adalah melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, provider komunikasi, dan provider media sosial untuk pengamanan infrastruktur pemilu.
Secara keseluruhan, BSSN mencatat, terdapat 207,9 juta serangan siber di Indonesia yang terjadi selama Januari hingga Oktober 2018. Data tersebut didapat dari pendeteksian yang dilakukan oleh Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII).