Indonesia Bebas Deforestasi pada Tahun 2050

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Sebuah alat berat berada di kawasan hutan produksi, sekitar satu jam dari Desa Pungkat, di Kecamatan Gaung, Indragiri Hilir, Riau, Rabu (6/5/2015). Perusahaan perkebunan sawit yang "membersihkan" hutan (landclearing) sumber kayu masyarakat ini membuat sumber air bersih tercemar, kerusakan kebun karena diserang monyet dan kumbang, serta kehilangan sumberkayu untuk pembuatan kapal.

KATOWICE, KOMPAS – Sektor kehutanan di Indonesia sudah tergolong  maju dalam pengelolaan hutan dan pengukuran karbon yang tersimpan pada pepohonan dan lahan di kawasan ini. Karena itu, pemerintah dalam kebijakan pembangunannya memproyeksikan penghentian deforestasi pada tahun 2050.

Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, seusai pertemuan tingkat menteri pada sidang COP24 UNFCCC di Spodek Arena Katowice Polandia, Rabu (12/12/2018). Pertemuan tingkat menteri akan berlangsung hingga Kamis (13/12), sebelum diputuskan sidang penerapan Rule Book Katowice pada Jumat (14/12).

“Indonesia bermaksud mencapai emisi bersih pada tahun 2050. Karena itu kita sudah harus berani menetapkan pada tahun 2050 tidak lagi ada deforestasi,”  kata Siti.

Untuk target itu, Indonesia akan mencapai keseimbangan antara pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi, ketahanan iklim, dan pembangunan yang adil. Reformasi kebijakan termasuk reformasi struktural pro-pertumbuhan dan penyelarasan kebijakan termasuk lingkungan investasi diperlukan untuk mencapai keseimbangan tersebut. Kedua perubahan kebijakan mendasar ini, menurut Siti, perlu diselaraskan dengan kebijakan yang ditargetkan perubahan iklim.

Target pembangunan tanpa deforestasi atau pembabatan hutan alam dimungkinan karena perusahaan pemilik konsesi hutan di Indonesia telah bagus dalam pengelolaan kawasannya. "Dengan tingkat produktivitas yang tinggi tidak lagi diperlukan ekspansi atau perluasan kawasan hutan," kata Siti.

Target pembangunan tanpa deforestasi atau pembabatan hutan alam dimungkinan karena perusahaan pemilik konsesi hutan di Indonesia telah bagus dalam pengelolaan kawasannya

Hal senada disampaikan Siti  dalam Talanoa Dialogue di ruang Planery Slak, Selasa (11/12). Dialog ini menjadi salah satu bagian penting COP24 UNFCCC dalam  menjaring berbagai masukan dari multi-stakeholder.

Talanoa merupakan istilah yang berasal dari bangsa Fiji yang merefleksikan proses dialog yang inklusif, partisipatif, dan transparan melalui pertukaran ide, keterampilan, serta pengalaman keberhasilan program dan kebijakan.

Dalam forum di kelompok 18 itu, Siti mewakili pemerintah Indonesia juga memaparkan strategi Indonesia dalam upaya menurunkan emisi di sektor kehutanan yang merupakan sektor utama penyerap dan penahan emisi karbon.

Di sektor kehutanan, Indonesia menargetkan 17,2 persen dari 29 persen target total nasional. "Ini akan dicapai melalui pengurangan deforestasi dari 0,9 juta hektar per tahun pada tahun 2010 menjadi 0,35 juta hektar per tahun pada 2030," papar Siti.

Sasaran penurunan emisi 29 persen itu tanpa syarat hingga 41 persen pada 2030. Target ini dalam konteks persiapan komitmen nasional pengurangan emisi (Nationally Determined Contributions/NDC).

Pengurangan emisi GRK

Sementara itu, Nur Marsipatin, National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC yang juga Ketua Tim Negosiasi Delegasi Indonesia menambahkan, pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia disepakati 1,08 giga ton. Reduksi emisi menggunakan data yang dikeluarkan KLHK berdasarkan pengukuran  jangka panjang dan konsistensinya dapat dilacak, komparabitas, dan konsistensi suplai data.

Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia disepakati 1,08 giga ton.

Dengan data itu dapat diproyeksikan pengurangan emisi atau deforestasi tidak akan melebihi 450.000 hektar per tahun. Sampai tahun 2030 deforestasi tidak lebih dari 350.000 hektar.

Untuk mempercepat target itu diterapkan kebijakan pendukungnya seperti kehutanan sosial, untuk akses tanah ada program tanah obyek reforma agraria  (TORA). Penegakan hukum yang jelas dan program penataan dalam bentuk moratorium izin baru perkebunan sawit.

“KLHK juga menargetkan untuk memulihkan 2 juta hektar lahan gambut dan merehabilitasi 2 juta hektar lahan terdegradasi pada tahun 2030," lanjut Siti.

"Peningkatan pengelolaan hutan produksi, baik hutan alam dan hutan tanaman, juga merupakan prioritas NDC kami," kata Siti.

Sementara itu upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui kebijakan yang mewajibkan setiap pemilik hak pengusahaan hutan (HPH) memiliki pasukan pemadam kebakaran atau Manggala Agni.

Sektor energi

Sementara di sektor energi, lanjut Siti, target pengurangan emisi 11 persen akan tercapai melalui peningkatan efisiensi dalam konsumsi energi final dan penerapan teknologi bersih pemanfaatan batubara di pembangkit listrik, dari nol persen pada tahun 2010 menjadi 75 persen pada tahun 2030.

Untuk itu akan ditingkatkan penggunaan energi terbarukan dalam produksi listrik menjadi 23 persen bauran energi pada tahun 2025 dan menaikkan penggunaan bahan bakar nabati  di sektor transportasi (wajib B30 atau komposisi 30 persen biodiesel), dan Jalur distribusi gas tambahan dan stasiun bahan bakar gas alam terkompresi (SPBG) hingga 100 persen.

“Di sektor energi, kita akan mempercepat transisi ke 100 persen energi terbarukan, melalui operasionalisasi kebijakan dan langkah-langkah pengaturan,” papar Siti dalam dialog tersebut.

“Kita harus bekerja di dua sektor tersebut - kehutanan dan energi - lebih kencang lagi. Dan energi harusnya lebih kencang karena potensi bebannya lebih ringan dari sisi potensi mitigasinya,” tambah Nur Marsipatin.