TANGERANG, KOMPAS — Sejumlah kota dan kabupaten didorong mengembangkan sistem pengelolaan kota berbasis Smart City atau Kota Cerdas dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penerapan Smart City di sejumlah kabupaten dan kota di Tanah Air telah memudahkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Pemerintah bermitra dengan Kompas Gramedia, Info Komputer, dan lembaga lainnya mencanangkan Gerakan 100 Smart City 2018. Gerakan yang dimulai sejak 2017 itu kini telah mendorong 75 kota dan kabupaten menyusun rencana induk berbasis Kota Cerdas.
Beberapa pengembangan aplikasi tersebut, misalnya, Sistem untuk Sapi (Simapi) di Boyolali, Jawa Tengah, atau Sistem Informasi Peternakan milik Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang disebut SiJinak. Keduanya merupakan aplikasi daring untuk pendataan hewan ternak.
”Data itu berisi siapa pemiliknya, bagaimana induknya, dan bagaimana bibitnya. Mereka tinggal memindai kode batang pada label sapi di Boyolali atau kuda di Sumbawa,” ujar Managing Editor Info Komputer Wisnu Nugroho di Tangerang, Jumat (14/12/2018).
Denpasar yang terkenal dengan industri pariwisatanya meluncurkan aplikasi Storytelling Denpasar, sebuah informasi sejarah Bali dengan tampilan animasi. Adapun Surakarta turut memberikan kemudahan bagi pedagang pasar agar bisa membayar retribusi pasar secara non-tunai melalui aplikasi Tape Pasar.
Wisnu mengatakan, pengembangan itu tidak hanya disesuaikan dengan kekhasan daerah, tetapi juga permasalahan yang terjadi. Seperti halnya yang diluncurkan oleh Kota Mataram, NTB.
Pascagempa bumi yang terjadi di Lombok, Kota Mataram mengembangkan Aplikasi Kebencanaan. Aplikasi tersebut berisi mengenai berita kebencanaan, panduan evakuasi, dan data korban bencana. ”Masyarakat bisa mendapatkan pemberitahuan lokasi evakuasi terdekat dari wilayah mereka jika terjadi bencana,” kata Wisnu.
Contoh lain, di Probolinggo, Jawa Timur, orangtua bisa memantau kegiatan aktivitas belajar anak, termasuk absensi dan nilai ulangan, melalui aplikasi Diskotik. Beberapa daerah juga mengembangkan teknologi untuk mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, misalnya Surabaya, Blitar, dan Tuban.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Sholih mengatakan, rencana induk Kota Cerdas Jepara difokuskan pada sektor pelayanan dasar, salah satunya terkait dengan kesehatan. Untuk mengatasi antrean pasien rawat inap di rumah sakit daerah, pemerintah akan meluncurkan aplikasi pengecekan ketersediaan ruang rawat inap.
”Biar pasien tidak perlu antre di rumah sakit, mereka bisa memantau dulu, mana rumah sakit yang kosong,” ujar Sholih.
Qlue juga mengembangkan sistem Kota Cerdas bernama Qlue Vision, yakni sebuah teknologi yang bisa mendeteksi secara otomatis masalah perkotaan dengan bantuan CCTV yang sudah ada. Permasalahan seperti banjir, parkir liar, atau tindak kejahatan bisa dideteksi.
Untuk masalah keamanan, Qlue Vision juga bisa memberikan peringatan jika ada wajah tak dikenal masuk ke dalam sebuah kantor atau instansi. ”Teknologi ini sudah diterapkan oleh Polda Bali untuk keamanan Kedutaan Besar Australia dan saat penyelenggaraan International Monetary Fund (IMF),” ujar Head of Government Qlue Thilma Komaling.
Penuhi target
Pada tahun ini, 50 kota dan kabupaten telah mengembangkan rencana induk Kota Cerdas tersebut. Jumlah ini lebih besar dua kali lipat daripada 2017 yang melibatkan 25 kota dan kabupaten. Pada 2019 diharapkan target 100 Kota Cerdas di Indonesia bisa terwujud.
Wisnu menambahkan, ada beberapa parameter kesiapan dari kota dan kabupaten menuju Kota Cerdas tersebut, antara lain mereka harus memiliki rencana induk Kota Cerdas dan memiliki program spesifik dalam jangka waktu satu atau dua tahun.
”Mereka akan didukung tim ahli dari pemerintah. Tim terdiri dari akademisi dan praktisi Kota Cerdas. Mereka datang ke daerah-daerah selama empat kali sebulan sejak Juli 2018,” ungkap Wisnu.
Wakil Pemimpin Umum Kompas Rikard Bagun mengatakan, ada dua hal yang dikedepankan dalam Gerakan 100 Smart City 2018. Pertama, berkaitan dengan penerapan teknologi tinggi. Kedua, teknologi tersebut hendaknya didukung dengan pendekatan personal kepada masyarakat.
”Misalnya, dengan menyediakan taman yang ideal, trotoar yang nyaman untuk pejalan kaki, tempat bermain, dan lainnya,” ujar Rikard.
Oleh karena itu, gerakan ini dibangun untuk memberikan kemudahan dan kehidupan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Utamanya untuk menghilangkan pembatas antara birokrasi pemerintah daerah dan masyarakat.
”Ke depan, pemerintah tidak bisa lagi memberikan jarak yang terlalu jauh kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya,” ujar Rikard. (FAJAR RAMADHAN)