Jalan Berliku Belum Berakhir

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Penyelesaian Jembatan Kalikuto yang memasuki tahap akhir pembangunan untuk melayani akses Jalan Tol Batang-Semarang di Kecamatan Weleri, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (29/10/2018). Jembatan tersebut sekaligus menjadi salah satu penanda yang ikonik di Jalan Tol Batang-Semarang.

Tahun 2019 bagaikan muara banyak hal seiring penentuan siapa presiden berikutnya. Kelanjutan ratusan proyek infrastruktur bernilai ribuan triliun rupiah pun dipertaruhkan.

Tahun 2019 menjadi titik penting bagi proyek-proyek infrastruktur nasional. Dari 223 proyek strategis nasional plus tiga program, hingga Oktober 2018 tuntas 32 proyek, di antaranya revitalisasi bandara, jalan tol, dan bendungan di sejumlah daerah.

Pada triwulan III tahun 2019, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menargetkan 66 proyek strategis nasional (PSN) selesai, serta 93 proyek dan dua program mulai beroperasi.

Bandara Kertajati di Jawa Barat, Palapa Ring Paket Barat, Bendungan Tanju, Jalan Tol Gempol-Pasuruan, Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Jalan Tol Bogor Ring Road adalah contoh sejumlah proyek yang sudah diakses publik meskipun belum tuntas 100 persen.

Penyelesaian sejumlah PSN, terutama infrastruktur jalan, di tengah gejolak tahun politik terus dinantikan publik.

Sepanjang 2018, anggaran yang digelontorkan pemerintah Rp 410,4 triliun atau 18,5 persen dari total belanja negara. Pada 2019, porsi anggaran infrastruktur ditingkatkan lagi menjadi sekitar Rp 420 triliun. Itu dari APBN atau APBD saja, belum termasuk investasi swasta yang secara keseluruhan sekitar Rp 4.000 triliun.

Jalan menjadi salah satu fokus, baik tol maupun non-tol. Ada kelanjutan Tol Trans-Jawa, Trans-Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Belum lagi pembangunan jalan di wilayah perbatasan, terpencil, dan pelosok.

Trans-Papua

Dari semua proyek jalan, salah satunya punya bobot khusus, yakni Trans-Papua. Daerah paling timur Nusantara itu kerap termarjinalkan dalam hal infrastruktur. Sejumlah kabupaten, terutama di kawasan Pegunungan Tengah, hanya bisa dijangkau pesawat terbang.

Akibatnya, tingkat kemahalan harga barang tinggi. Penyelenggaraan layanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan pun sulit. Karena itu, saat Presiden Joko Widodo memutuskan menyelesaikan proyek Trans-Papua yang dirintis sejak 1980 asa melambung.

Namun, itu bukan perkara enteng. Berdasarkan data Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Papua, untuk Provinsi Papua, panjang total rencana jalan Trans-Papua adalah 3.259,45 kilometer (km) di 10 segmen.

Hingga akhir 2017, terbangun 2.906,76 km. Pada 2018, dibangun jalan baru 197,91 km. Sisa jalan 154,78 km untuk menggenapi seluruh ruas Trans-Papua yang ditargetkan rampung pada 2019. Selain tantangan geografis berupa beratnya medan dan luasnya wilayah. Kendala lain yang tidak kalah besar adalah keamanan.

Tragedi di Kabupaten Nduga pada 2 Desember lalu menyentak publik sekaligus menunjukkan risiko keamanan itu nyata. Sebanyak 19 pekerja pembangunan jembatan di Trans-Papua segmen Wamena-Mumugu tewas yang dikaitkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Nduga jadi salah satu daerah rawan gangguan KKB di kawasan Pegunungan Tengah, Papua. Selain Nduga, ada Puncak Jaya dan Lanny Jaya yang diidentifikasi sebagai basis persembunyian kelompok-kelompok itu yang dilintasi proyek Trans-Papua.

Sebelum peristiwa 2 Desember, terjadi sejumlah serangan KKB yang menyasar pekerja infrastruktur. Ada penyerangan terhadap pekerja PT Modern yang mengerjakan Trans-Papua di Desa Agenggen, Kabupaten Puncak, 15 Maret 2016. Empat pekerja tewas ditembak.

Pada 12 Desember 2017, pekerja dan aparat TNI yang membangun jalan Trans-Papua di Distrik Mugi, Nduga, juga diserang. Prajurit Dua Didimus Abindodifu terluka, sedangkan pekerja bernama Yovicko Sondak tewas.

Kepala BBPJN XVIII Papua Osman Marbun mengakui masalah keamanan jadi kendala utama penuntasan pembangunan jalan dan jembatan di Papua. Pihak kontraktor khawatir tanpa pengawalan TNI dan Polri.

Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua akan terus berjalan. Presiden juga memastikan TNI dan Polri mengawal pembangunan TransPapua.

”Tetap harus diselesaikan. Artinya, jalan terus untuk membangun tanah Papua dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden (Kompas, 6/12/2018).

Sikap Presiden itu tentu angin segar bagi kelanjutan Trans-Papua. Diharapkan keamanan tidak hanya saat pembangunan, tetapi juga mesti menjadi perhatian saat jalan itu sudah selesai dan digunakan masyarakat.

Trans-Jawa

Di Pulau Jawa, impian lama menghubungkan ujung barat dan timur pulau berpenduduk terpadat itu dengan jalan bebas hambatan hampir terwujud. Tol Trans-Jawa yang menyambungkan Jakarta-Surabaya sepanjang 870 kilometer siap dioperasikan penuh akhir tahun ini.

Sisa ruas, yakni Surabaya-Probolinggo, juga ditargetkan menjadi tol fungsional pada akhir Desember. Ruas Probolinggo-Banyuwangi dalam tahap pembebasan lahan. Bahkan, tol juga dikembangkan ke selatan.

Tahun 2019 akan jadi pembuktian bagi Tol Trans-Jawa, khususnya ruas Jakarta-Surabaya, yang akan dioperasikan. Kehadirannya diharapkan membawa dampak signifikan bagi pulau yang menjadi lokomotif perekonomian nasional itu.

Tol dimaksudkan menerabas berbagai kendala pada jalan nasional yang sudah sangat padat, terutama jalur pantai utara. Kondisi itu dikeluhkan dunia usaha karena mencekik arus distribusi dan membebani biaya logistik.

Target utamanya memangkas waktu tempuh Jakarta-Surabaya, dua kota terbesar di Indonesia, dari paling cepat 15 jam menjadi 10-12 jam. Aspek lain adalah membuka peluang ekonomi baru bagi daerah yang dilintasi tol.

Namun, soal tarif masih jadi masalah. Banyaknya ruas yang dikelola sejumlah badan usaha jalan tol (BUJT) dengan sistem dan perhitungan bisnis berbeda-beda membuat tarif tinggi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono telah menyampaikan rencana pemerintah menetapkan tarif Tol Trans-Jawa yang terintegrasi dan memiliki batas maksimal. Saat ini, skemanya masih dikaji bersama BUJT.

Di luar infrastruktur fisik, pada 2019, pemerintah menargetkan jangkauan pita lebar mencakup semua kabupaten/kota. Infrastruktur teknologi informasi itu diharapkan mendukung jalannya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik, selain soal transparansi.

Tahun 2019 dalam hitungan hari. Bersamaan dengan tahun politik, cita-cita sejumlah proyek infrastruktur tuntas menjadi tantangan sangat serius.