Jakarta Buka Pintu Kerja Sama dengan Jepang

KOMPAS/AYU PRATIWI

Director Overseas Business Division Tokyu Land Corporation Masaoki Kanematsu (ketiga dari kiri), Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali (tengah), Tadayuki Miyashita dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia (ketiga dari kanan), serta Deputi Dirjen Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang Kazuhiko Kiyose (kedua dari kanan) dalam acara peluncuran proyek pembangunan hunian vertikal BRANZ Mega Kuningan di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang, yang telah mencapai usia 60 tahun, terus dikembangkan. Di Jakarta, hubungan itu diharapkan dapat dikembangkan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, penanganan lalu lintas, dan pariwisata.

Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali menyampaikan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu strategi guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong perekonomian masyarakat.

”Perkembangan Jakarta Selatan ditandai dengan tumbuhnya sentra bisnis, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Untuk itu, Jakarta membuka kerja sama dengan negara lain di dunia,” kata Marullah dalam acara peluncuran proyek pembangunan hunian vertikal BRANZ Mega Kuningan di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Ia juga berharap, kerja sama antara Jepang dan Indonesia dapat dikembangkan di bidang pariwisata. Di Jakarta Selatan, misalnya, terdapat sejumlah kawasan menarik yang dapat dikembangkan, misalnya Kebun Binatang Ragunan untuk wisata edukasi, kawasan Mayestik untuk wisata belanja tekstil, dan kawasan Kemang untuk wisata kuliner.

Selain itu, Marullah mengharapkan, Jepang juga dapat membantu Jakarta dalam mengatasi kemacetan. ”Hasil dari sejumlah rekayasa lalu lintas yang telah diterapkan hingga sekarang belum sesuai harapan. Kami berharap Jepang dapat memberikan masukan dalam menciptakan terobosan baru untuk menangani kemacetan,” tuturnya.

Kazuhiko Kiyose, Deputi Dirjen Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, mengungkapkan, percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jepang menjadi salah satu program fokus Pemerintah Jepang. ”Teknologi dan keterampilan Jepang dapat membantu mengatasi permasalahan negara tetangga kami. Salah satunya dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman,” ujarnya.

Percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jepang menjadi salah satu program fokus Pemerintah Jepang.

Masaoki Kanematsu, Director Overseas Business Division Tokyu Land Indonesia, mengungkapkan, Pemerintah Jepang memberikan bantuan dana 6,5 miliar yen atau Rp 839 miliar untuk proyek BRANZ Mega Kuningan. Total investasi proyek gedung yang rencananya mulai dibangun pada 2019 itu mencapai Rp 2,3 triliun.

”Kami berkomitmen untuk melanjutkan bisnis kami di Indonesia. Kami bahagia dapat berkontribusi membangun negeri ini,” kata Kanematsu.

Proyek yang terdiri dari kondomiun, rental apartemen, dan fasilitas komersial itu merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Jepang melalui Japan Overseas Infrastructur Investment Corporation (JOIN) dengan perusahaan infrastruktur asal Jepang, Tokyu Land Indonesia. Selain di Mega Kuningan, proyek serupa juga dibangun di kawasan Jalan Simatupang, Jakarta Selatan, dan Bumi Serpong Damai (BSD), Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Marullah menyampaikan apresiasinya untuk investasi Jepang di Jakarta Selatan dalam proyek infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program Jakarta dalam mewujudkan visi Jakarta menjadi kota yang maju, lestari, dan berbudaya.

Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1958. Tahun 2018 merupakan ulang tahun ke-60 hubungan bilateral kedua negara. Pembangunan infrastruktur kini menjadi salah satu dari 10 pijakan kerja sama kedua negara yang dirumuskan dalam cetak biru ”Proyek 2045”, panduan kerja sama antarkedua negara itu yang disusun oleh para cendekiawan asal Indonesia dan Jepang dan telah diserahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.