Bendung Pengaruh China, Jepang Ubah Dua Kapal Jadi Kapal Induk

KYODO NEWS VIA AP

Kapal induk Jepang, Kaga, saat berlabuh di Subic di Provinsi Zambales, Filipina, 1 September 2018. Kaga adalah kapal induk helikopter milik Jepang.

TOKYO, SELASA — Pemerintah Jepang pada Selasa (18/12/2018) menyetujui rencana untuk mengubah dua kapal menjadi kapal induk. Hal itu akan menjadi kali pertama negara itu untuk kembali memiliki kapal induk sejak Perang Dunia II berakhir.

Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya untuk menahan kekuatan militer China yang tumbuh di wilayah sekitar Jepang, terutama di Semenanjung Korea. Rencana pertahanan lima tahunan Jepang yang baru menyerukan militer untuk meningkatkan dua kapal induk helikopter menjadi kapal induk yang memiliki kemampuan meluncurkan jet tempur. Kebijakan itu disebut sebagai yang terbaru dari serangkaian langkah Perdana Menteri Shinzo Abe untuk meningkatkan kapasitas militer Jepang.

Pemerintah Abe berpendapat upaya itu diperlukan mengingat meningkatnya tantangan pertahanan di kawasan, termasuk ketegangan dengan Korea Utara. Jepang mengatakan ekspansi rahasia jejak militer China menciptakan ”keprihatinan yang kuat” di wilayah tersebut. Namun, sejumlah pihak menilai langkah Jepang untuk mengubah dua kapal induk helikopter mereka sebagai  langkah kontroversial, dengan kritik yang menyatakan bahwa itu memindahkan Tokyo lebih jauh dari komitmennya pada kemampuan defensif yang ketat, di bawah konstitusi pasifis setelah Perang Dunia II Jepang.

Namun, pemerintah Jepang tampaknya kukuh pada langkah mereka. ”Kami akan mengamankan kuantitas dan kualitas kemampuan pertahanan yang diperlukan untuk memenuhi lingkungan keamanan yang berubah dengan cepat,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga pada konferensi pers reguler, Selasa. ”Kami percaya ini diizinkan di bawah konstitusi,” kata Suga.

AS NAVY/HANDOUT MELALUI REUTERS/MICHAEL MOLINA

Jet tempur Joint Strike Lockheed Martin Pesawat tempur F-35B Lightning II mendarat di kapal serangan amfibi USS Wasp, menandai pertama kalinya pesawat itu dikerahkan di atas kapal Angkatan Laut AS dan dengan Unit Ekspedisi Laut di wilayah Indo-Asia-Pasifik di Laut Cina Timur, 5 Maret 2018. Pesawat seperti inilah yang akan memperkuat tentara bela diri Jepang.

Pembelian

Dalam rencana lima tahun yang disetujui itu tercakup belanja pertahanan sebesar 27,47 triliun yen (242 miliar dollar AS) hingga Maret 2024. Ini menyerukan kementerian pertahanan untuk meningkatkan dua kapal penghancur kelas Izumo untuk memungkinkan meluncurkan pesawat tempur dengan kemampuan lepas landas pendek, seperti ”siluman” F-35B.

Pemerintah Jepang juga mengumumkan akan membeli lebih dari 42 jet tempur. Armada F35B secara luas dianggap sebagai kandidat yang paling mungkin. Jepang juga berencana untuk membeli 105 unit F-35A, yang melakukan lepas landas dan pendaratan konvensional dan tidak dapat mendarat di kapal induk.

Menurut sumber dari Kementerian Pertahanan Jepang, kapal-kapal yang dirombak dan jet tempur baru akan ”meningkatkan fleksibilitas operasional” militer Jepang. Namun, dia mengatakan, sebuah ”kesalahpahaman” jika upaya menaikkan kapasitas itu akan menciptakan ”kapal induk penuh” yang mampu melakukan serangan ofensif di wilayah yang jauh.

Ditegaskan, jet tempur baru akan ditempatkan di fasilitas darat yang ada dan bukan di atas kapal. Jepang tidak menciptakan skuadron udara pengangkut seperti angkatan laut AS.

Media lokal mengatakan, pembelian bisa mencapai lebih dari satu triliun yen (8,8 miliar dollar AS). Rencana baru itu muncul setelah Jepang berjanji untuk membeli lebih banyak peralatan militer AS. Hal itu antara lain di bawah tekanan dari Presiden Donald Trump, yang telah berulang kali mengeluh tentang defisit perdagangan besar antara Washington dengan Tokyo.

Abe sendiri telah secara agresif memperluas aliansi Jepang dengan AS. Dia telah berkampanye selama bertahun-tahun untuk mengubah konstitusi pasifis Jepang, dengan alasan bahwa itu mengikat tangan militer negara itu, bahkan dalam upaya melindungi negara dari kemungkinan serangan. Pemerintah Jepang juga mendukung pedoman untuk kebijakan pertahanan 10 tahun yang menempatkan penekanan baru pada keamanan siber serta pertahanan ruang angkasa. (AFP)