JAKARTA, KOMPAS — Praktik politik yang bertujuan mengadu domba dan tidak sehat dikhawatirkan semakin marak menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2019. Perusakan atribut Partai Demokrat dan PDI Perjuangan di Pekanbaru, Riau, pada akhir pekan lalu adalah pertanda awal.
Politisi PDI-P, Aria Bima, menduga, ada pihak yang ingin membenturkan partainya dengan Partai Demokrat. Terlebih lagi, ada sebagian kader Partai Demokrat yang mendukung pasangan calon usungan koalisi pimpinan PDI-P, yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
”Saya melihat ada kekuatan di luar Partai Demokrat dan PDI-P yang ingin membenturkan kedua partai ini. Perusakan ini adalah motif terselubung agar PDI-P terkesan melakukan aksi tidak bermartabat kepada Partai Demokrat supaya dukungan Partai Demokrat ke Pak Jokowi berkurang,” kata Bima saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/12/2018) sore.
Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, hasil investigasi Partai Demokrat menunjukkan tidak ada keterlibatan PDI-P dalam kasus tersebut. Ia meyakini ada sebuah ”institusi siluman” yang menjadi dalang dan mengorganisasi aksi perusakan sejumlah bendera dan baliho Partai Demokrat di Pekanbaru itu.
”Sejauh yang kami ketahui, tidak ada keterlibatan PDI-P sebagai inisiator. Kalaupun ada, mereka hanya dimanfaatkan. Kami juga meyakini, hampir pasti perusakan atribut itu di luar pengetahuan (Presiden) Jokowi,” kata Hinca.
Aria mengatakan, PDI-P melihat atribut partai sebagai simbol kebersamaan dan kedaulatan suatu partai sehingga perusakan seperti yang terjadi pada Partai Demokrat di Pekanbaru tidak dapat dibenarkan.
Saya melihat ada kekuatan di luar Partai Demokrat dan PDI-P yang ingin membenturkan kedua partai ini. Perusakan ini adalah motif terselubung agar PDI-P terkesan melakukan aksi tidak bermartabat kepada Partai Demokrat supaya dukungan Partai Demokrat ke Pak Jokowi berkurang.
Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga. Eriko mengatakan, kebijakan dan peraturan partai melarang anggota untuk menggunakan cara-cara tidak bermartabat.
Eriko menilai, taktik politik yang tidak sehat dan memiliki indikasi adu domba seperti ini akan semakin marak menjelang Pemilu 2019. Penyebaran hoaks, upaya menjelek-jelekkan, dan kampanye hitam lainnya akan semakin mengemuka. Hal ini karena upaya-upaya semacam itu memiliki potensi untuk mendapatkan suara dan memenangi pemilu.
Untuk itu, menurut Eriko, kasus semacam ini sebaiknya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Hinca pun mengatakan demikian, Partai Demokrat mendesak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut.
Ia meminta Polda Riau segera menuntaskan penyelidikan hingga ke tingkat inisiator aksi perusakan. ”Jangan cari kambing hitam dan jangan korbankan mereka yang tak berdaya. Kalau cara-cara seperti ini terus dilakukan, akan hancur demokrasi dan rule of law di negeri ini,” katanya.