Peran LSM Bisa Tetap Netral

DOKUMENTASI JATAM KALTIM

Aktivis lingkungan dari berbagai LSM dan organisasi berunjuk rasa di KPU Kaltim Senin (7/5) lalu. Mereka mendesak agar isu lingkungan terutama tambang, banyak dimasukkan dalam debat publik kandidat Pilgub Kaltim.

Jakarta, Kompas - Peran organisasi nonprofit atau non-governmental organization (NGO/LSM) dinilai krusial dalam iklim demokrasi sebuah negara. Tak hanya sebagai pelaksana sistem pengawasan dan perimbangan, tetapi juga menghadirkan kesadaran partisipasi politik warga.

Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Mugiyanto mengatakan, NGO berkontribusi penting menciptakan iklim demokratis di Indonesia. Pascareformasi dan rezim Orde Baru berganti, peran NGO belum berakhir, terutama menjamin demokrasi berjalan ideal.

”Dalam negara demokrasi, ketika oposisi di partai politik tak berkualitas, NGO menjadi penting. Peran checks and balances hanya bisa dilakukan NGO karena mampu tetap netral dari bias kepentingan politik,” ujar Mugiyanto saat dialog ”NGO’s Dialogue on Fostering Democracy on Malaysia and Indonesia”, Rabu (19/12/2018), di Jakarta.

Selain itu, menurut Mugiyanto, NGO juga punya peran melakukan basis gerakan untuk menyentuh masyarakat akar rumput. Sebab, masyarakat memiliki peran untuk mampu bersuara dan menyampaikan aspirasi terhadap pimpinan publik yang dipilih langsung.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Moderator diskusi publik Pos Kupang-LSM, Ana Djukana (kepala ditutupi kain) sedang memperkenalkan para nara sumber. Dari kirin ke kanan: Theresia Siti anggota KPUD NTT, Anggota Panwaslu Kota Kupang Yunior Adi, Prof Dr Mien Ratoe Oedjoe selaku dosen Undana Kupang, Pemred Harian Pos Kupang Dion DB Putra, dan

Dalam diskusi itu, hadir empat perwakilan NGO dari Malaysia. Selain Beverly Joeman yang Wakil Ketua Bersih 2.0 Cabang Sabah, Cameron Kang dari Penang Forum, juga Jeffrey Phang dari MBPJ, serta Elsham Salam dari Save KL.

Salam mengatakan, bagi NGO Malaysia, gerakan NGO di Indonesia memberi inspirasi. Menurut dia, kekuatan NGO Indonesia mampu memormulasi dan menyusun agenda yang mampu gerakkan kesadaran.

Joeman mengungkapkan, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersuara terhadap kebijakan pemerintah yang tak pro-rakyat jadi agenda awal gerakan Bersih 2.0.