Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Presiden Direktur Freeport-McMoran Richard Adkerson (ketiga dari kanan) disaksikan (dari kiri ke kanan) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi Gunadi Sadikin, dan Jaksa Agung M Prasetyo seusai jumpa pers terkait pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Peralihan saham diharapkan membawa manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia dinilai akan mendapat keuntungan finansial yang lebih tinggi.
JAKARTA, KOMPAS Pemerintah menjamin operasi PT Freeport Indonesia sampai tahun 2041. Jaminan ini merupakan bagian dari proses divestasi saham Freeport oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Inalum harus menebus sebagian saham Freeport seharga 3,85 miliar dollar AS atau hampir Rp 60 triliun.
Pembayaran divestasi saham senilai 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoran Inc (FCX), induk usaha PT Freeport Indonesia, berlangsung di Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Dengan divestasi tersebut, kepemilikan saham Indonesia yang direpresentasikan melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) naik dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.
Dari jumlah itu, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki saham 10 persen. Dengan demikian, FCX memegang sisa saham 48,77 persen di Freeport Indonesia.
Pembayaran divestasi saham itu sekaligus menandai perubahan status operasi Freeport dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Penerbitan IUPK oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus memberi jaminan perpanjangan operasi Freeport sampai tahun 2041 serta jaminan fiskal dan regulasi yang stabil. Berdasarkan KK, operasi Freeport di Mimika berakhir pada tahun 2021 dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.
”Di dalam IUPK disebutkan bahwa sejak terbitnya IUPK, KK dinyatakan tidak lagi berlaku. Tahun 2021 adalah waktu yang dihabiskan untuk sisa kontrak, kemudian langsung diperpanjang sampai 2031.
Perpanjangan bisa diajukan lima tahun sebelum izin habis,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono dalam konferensi pers di Kementerian ESDM.
Struktur baru
Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin, yang hadir dalam konferensi pers, mengumumkan struktur jabatan pada PT Freeport Indonesia. Tony Wenas yang semula sebagai Executive Vice President PT Freeport Indonesia diangkat menjadi direktur utama.
Adapun Presiden Direktur FCX Richard Adkerson menjabat sebagai komisaris utama dan mantan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi diangkat menjadi wakil komisaris utama.
Richard mengakui bahwa proses divestasi saham Freeport memakan waktu cukup lama dan rumit. Namun, katanya, yang terpenting adalah pihaknya mendapat kepastian investasi berupa perpanjangan operasi sampai 2041, stabilitas fiskal, dan regulasi. Jaminan yang diberikan pemerintah tersebut diharapkan memberi dampak positif bagi operasi Freeport di Indonesia.
”Karena operasi sekarang dilakukan bersama Pemerintah Indonesia melalui Inalum, dengan demikian Indonesia akan mendapat keuntungan finansial yang lebih besar (dengan skema IUPK) daripada saat masih berstatus kontrak karya,” tutur Richard.
Soal pembangunan smelter yang merupakan bagian dari kesepakatan divestasi, kata Richard, Freeport tetap berkomitmen menuntaskan pembangunannya hingga lima tahun ke depan.
Pada smelter yang baru tersebut, Inalum akan mendapat hak ekspor hasil konsentrat tembaga yang dimurnikan di smelter baru. Freeport merencanakan investasi sebesar 2,3 miliar dollar AS untuk pembangunan smelter tersebut.
Manfaat bagi Indonesia
Divestasi saham pemegang IUPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam regulasi itu, perusahaan tambang asing harus melepaskan saham sedikitnya 51 persen kepada peserta Indonesia sejak berproduksi pada tahun ke-10. Operasi Freeport di Papua sesuai kontrak karya akan berakhir pada 2021.
Di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa peralihan saham Freeport kepada Inalum merupakan momen bersejarah. Kepemilikan saham mayoritas tersebut akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
”Nantinya pendapatan dari pajak ataupun nonpajak, royalti, semuanya tentu saja akan lebih besar dan lebih baik. Saya kira inilah yang kita tunggu-tunggu,” ujar Presiden.
Presiden menambahkan, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan dan smelter sudah selesai serta mendapatkan kesepakatan. Artinya, semua sudah lengkap dan tinggal melanjutkan pekerjaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan negara yang lebih besar dalam kesepakatan divestasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Sumber penerimaan itu, antara lain, berupa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambangan Nilai, Pajak Air dan Tanah, serta royalti. Persentase setiap komponen tersebut bersifat tetap untuk memberikan kepastian berinvestasi.
”Hal ini memberikan kepastian kepada negara untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi dan Freeport mendapat kepastian kewajiban yang harus dibayar ke kita,” ucap Sri Mulyani.
Freeport, yang mulai berproduksi pada 1973, beroperasi di pegunungan terpencil di Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Wilayah operasi produksi Freeport seluas 10.000 hektar dengan total luas wilayah pendukung mencapai 202.950 hektar. Tambang Freeport menghasilkan mineral jenis tembaga, emas, dan perak.
Sepanjang 2017, bijih yang ditambang Freeport 140.445 ton per hari. Dari jumlah ini terdapat kandungan tembaga sebanyak 1,01 persen per ton, emas 1,15 gram per ton, dan perak 4,32 gram per ton. Freeport pernah memproduksi bijih hingga 238.000 ton per hari pada 2009. Pada 2017, pajak, royalti, dividen, dan biaya lain yang dibayarkan Freeport mencapai 756 juta dollar AS. (APO/KRN/HAR/NTA/INA)
