Pemerintah Naikkan Sukuk untuk Proyek Infrastruktur

KOMPAS/MOHAMAD FINAL DAENG

Pekerja memasang rel pertama jalur kereta api (KA) Trans-Sulawesi di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2015). Pembangunan jalur KA tahap I dengan rute Makassar-Parepare itu ditargetkan selesai pada 2018.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah secara bertahap meningkatkan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Langkah pendalaman pasar keuangan syariah ini dapat memperkuat fundamen ekonomi di tengah gejolak global.

Mengutip data Kementerian Keuangan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembiayaan infrastruktur ini semakin diminati dalam lima tahun terakhir. Pembiayaan proyek SBSN meningkat dari Rp 1,57 triliun tahun 2014 menjadi Rp 22,53 triliun tahun 2018. Pada 2019, pemerintah akan menerbitkan SBSN sebesar Rp 28,43 triliun untuk membiayai 619 proyek dari tujuh kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui SBSN akan selesai tepat waktu. Penerbitan SBSN terkait langsung dengan jenis proyeknya sehingga perencanaan sudah jelas. Eksekusi proyek harus bertepatan dengan tahun SBSN diterbitkan, tetapi jangka waktu penyelesaian bisa tahun jamak (multiyear).

”Yang penting, mencapai 100 persen sesuai nilai proyek dan SBSN yang diterbitkan sehingga perhatian akan lebih fokus ke eksekusi, implementasi, dan kualitas proyek,” kata Sri Mulyani dalam forum kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBN di Jakarta, Jumat (21/1/2018).

SBSN menjadi salah satu pembiayaan inovatif dan kreatif dalam APBN, khususnya untuk membiayai proyek infrastruktur. Pada 2018, SBSN membiayai 587 proyek, antara lain jalan dan jembatan, jalur kereta, sumber daya air, gedung kuliah, laboratorium, taman nasional, kantor urusan agama dan manasik haji, madrasah, serta asrama haji.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, ada lima sektor utama pembiayaan SBSN tahun anggaran 2019, yaitu perkeretaapian, bina marga, sumber daya air, pendidikan, dan keagamaan. Pembangunan paling banyak di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berpendapat, proyek yang dibiayai SBSN dimonitor langsung oleh Kemenkeu sehingga progresnya relatif cepat. Porsi pembiayaan proyek SBSN terhadap total keseluruhan proyek Kementerian PUPR juga terus meningkat, yaitu 11,9 persen pada 2018 dan 15,2 persen pada 2019.

”Pengawasan sudah dimulai sejak pengadaan barang dan jasa sampai progres pembangunan,” kata Basuki.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, selama ini penyerapan anggaran yang rendah karena perencanaan kurang matang. Pembiayaan proyek SBSN memastikan perencanaan dari awal sampai akhir pembangunan sehingga penyerapan anggaran sesuai progres. Pembangunan rel kereta api jadi proyek terbesar yang dibiayai SBSN.

Merespons global

Luky menuturkan, upaya pendalaman pasar keuangan terus dilakukan melalui berbagai inovasi. Pada 2018, pemerintah menerbitkan global green sukuk dan sukuk ritel berbasis online untuk memperluas basis investor. Beberapa instrumen lain masih dalam rencana karena menyesuaikan kondisi pasar. ”Tidak bisa dipublikasikan dari awal karena melihat perkembangan global,” ujarnya.

Pola pembiayaan melalui SBN harus fleksibel agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nilai penerbitan SBSN secara umum berkisar 25-30 persen dari penerbitan SBN bruto.

Dalam APBN 2019, target penerbitan SBN bruto sebesar Rp 825,7 triliun, sedangkan SBN neto sebesar Rp 388,96 triliun. Kebutuhan pembiayaan utang tahun 2019 akan dipenuhi melalui lelang SBN dan SBSN, masing-masing 24 kali.