Presiden Iran Hassan Rouhani berpidato sebagai pengantar rancangan APBN tahun 2019 yang diserahkan kepada parlemen di Teheran, Iran, Selasa (25/12/2018).
TEHERAN, SELASA — Presiden Iran Hassan Rouhani mengakui sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat akan berdampak pada kehidupan warga Iran. Namun, Iran dinyatakan tidak akan menyerah.
Pengakuan itu disampaikan Rouhani dalam pidato pengantar rancangan APBN kepada parlemen Iran, Selasa (25/12/2018), di Teheran, Iran. ”Tujuan Amerika adalah membuat sistem pemerintahan Iran berlutut. Hal itu akan gagal. Namun, sanksi tidak diragukan berdampak pada kehidupan warga, pembangunan negara, dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah Iran mengusulkan APBN 2019 senilai 4.700 triliun riyal. Dalam nilai tukar tidak resmi, APBN Iran 2019 setara 47 miliar dollar AS. Tahun anggaran Iran akan dimulai setiap Maret dan tahun depan akan dimulai pada 21 Maret 2019. Alokasi anggaran itu antara lain untuk membayar kenaikan gaji PNS sebanyak 20 persen. Iran juga menaikkan subsidi pangan dan obat dari 13 miliar dollar AS pada 2018 menjadi 14 miliar dollar AS pada 2019.
AP PHOTO/VAHID SALEMI
Sekelompok anggota parlemen Iran menyampaikan protes terkait krisis air di daerah konstituen mereka saat Presiden Hassan Rouhani (berdiri di podium) menyampaikan rancangan APBN tahun 2019 kepada parlemen di Teheran, Selasa (25/12/2018).
Para pejabat Iran menyebut APBN dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pensiunan dan PNS, memenuhi kebutuhannya. APBN juga untuk mendorong produksi dan membiayai proyek-proyek yang terhenti. Pembiayaan proyek-proyek itu akan melibatkan dana swasta.
Iran berencana mendanai 35 persen proyek dari hasil penjualan minyak. Iran menargetkan penjualan hingga 1,5 juta barel minyak per hari dengan harga 54 dollar AS per barel. Rouhani mengajak pengusaha Iran terlibat dalam proyek-proyek itu. Perekonomian Iran dinyatakan akan lebih baik jika tidak lagi bergantung pada minyak.
AFP PHOTO / ATTA KENARE
Dokumentasi foto bertanggal 12 Maret 2017 memperlihatkan pemandangan fasilitas minyak di Pulau Khark, kawasan Teluk Persia, Iran.
Perekonomian Iran semakin tertekan sejak AS memutuskan mundur dari kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA). Lewat kesepakatan itu, AS bersama sejumlah negara lain setuju sanksi ekonomi terhadap Iran dicabut. Sebagai imbalannya, Iran mengizinkan program nuklirnya diawasi internasional.
Belakangan, Presiden AS Donald Trump memutuskan mundur dari JCPOA dan kembali mengenakan sanksi terhadap Iran. Target utamanya adalah memangkas penjualan minyak, sumber pendapatan Iran.
Kapal perang
AS tidak hanya menekan Iran secara ekonomi. Pekan lalu, kapal induk USS John C Stennis berada di Teluk Persia. Kapal induk itu hadir di sana setelah Iran berulang kali mengancam akan menutup Selat Hormuz, selat sempit yang menjadi rute pengiriman minyak dari Timur Tengah ke AS, Eropa, dan sejumlah negara Asia.
”Kami mencoba untuk tidak mudah ditebak. Kami mengubah itu karena pesaing kami mengawasi secara ketat. Kami mencoba tidak bisa ditebak musuh, tetapi bisa ditebak mitra,” kata juru bicara Armada Kelima AS, Letnan Chloe Morgan.
AP PHOTO/JON GAMBRELL
Kapal USS Mitscher (tengah) dan kapal-kapal lain dalam kelompok serbu berlayar di belakang kapal induk USS John C Stennis di Teluk Persia, 21 Desember 2018.
Armada itu berbasis di Bahrain dan menjadi salah satu pangkalan AS di Timur Tengah. Di bawah komando Menteri Pertahanan Jim Mattis, AS menerapkan strategi lebih banyak jet tempur dibandingkan kapal perang di Timur Tengah.
USS John C Stennis diikuti oleh kapal perang Garda Revolusi Iran (IRGC). ”Kapal Iran di depan kapal kami, lalu berhenti. Mencoba memotret apa yang sedang terjadi,” kata Perwira Pelaksana John C Stennis Kapten Randy Peck.
Morgan menyebut tidak ada manuver berbahaya atau tidak profesional oleh kapal Iran. (REUTERS)
