Muhammadiyah Minta Pemerintah China Beri Akses Kunjungan ke Warga Uighur
Oleh
Ayu Pratiwi
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Muhammadiyah meminta Pemerintah China memberikan kesempatan kepada organisasi Islam Indonesia itu untuk bisa mengunjungi warga Uighur di Xinjiang, China barat. Muhammadiyah ingin melihat langsung kondisi faktual di sana setelah tersiar kabar adanya dugaan kekerasan terhadap warga etnis minoritas di negara tersebut.
Permintaan disampaikan pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah saat menerima Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (28/12/2018).
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu\'ti mengatakan, pihaknya sudah meminta pemerintah China untuk memberikan kesempatan kepada pengurus Muhammadiyah untuk bisa berkunjung ke Xinjiang untuk bertemu dan berdialog dengan masyarakat di wilayah tersebut.
"Secara kebijakan, kami juga usulkan agar pendekatan mengatasi isu separatisme tidak melulu secara militer, tetapi dengan menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia," tutur Abdul Mu\'ti seusai kunjungan Dubes Xiao Qian.
Ia menambahkan, "(rencana) kunjungan itu bukan investigasi karena wilayah itu (Xinjiang) merupakan otoritas negara lain. Kita tidak bisa semaunya masuk ke sana. Tentu kita harus menghormati prinsip kedaulatan negara lain serta sistem dan politik yang berlaku di sana," kata Abdul Mu\'ti.
Kepada Dubes China untuk Indonesia, Abdul Mu\'ti mencontohkan pendekatan Indonesia dalam menangani Aceh. "Pendekatannya harus bersifat kemakmuran," ujarnya.
Dalam kunjungannya ke kantor Muhammadiyah, Dubes Xiao kembali menjelaskan mengenai isu warga etnis Uighur di Xinjiang. "China menghormati hak kebebasan beragama warganya. China juga selalu menjalin hubungan yang saling bersahabat dan berjaya dengan negara Islam," ujarnya.
Mengenai program pendidikan di sana yang sering sering disoroti oleh sejumlah media masa sebagai kamp detensi, Xiao mengatakan, "Nama aslinya adalah lembaga pendidikan dan vokasi. Tujuannya adalah menyediakan program pendidikan dan vokasi secara gratis dan sukarela kepada masyarakat yang rentan kepada ajaran (radikal) itu," katanya.
"Mereka (para murid) kemudian akan direkomendasikan ke perusahaan lokal sesuai kemampuan mereka supaya mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih baik," tambah Xiao.