Penyaluran bantuan sosial yang tepat waktu dan tepat sasaran menjadi kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air. Namun, selain melanjutkan penyaluran bantuan sosial, pembangunan sumber daya manusia di keluarga miskin dan kelompok rentan menjadi penting.
JAKARTA, KOMPAS Karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan terus memberikan perhatian khusus dan fokus pada upaya mengurangi kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan. Pada tahun 2019 Kementerian Sosial akan meneruskan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan bantuan sosial seperti bantuan pangan non tunai dan beras sejahtera, dan keluarga progran keluarga harapan, tetapi juga akan memberikan perhatian khusus pada pembangunan sumber daya manusia penerima bantuan.
Langkah tersebut diambil, karena terbukti, program-program Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani keluarga miskin dan kelompok rentan hingga tahun 2018, memberi kontribusi besar dalam menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air. Pada Maret 2018, Badan Pusat Statistik mencatat penurunan angka kemiskian sebesar 9,82 persen, yang merupakan yang terendah sepanjang sejarah.
"Ini merupakan capaian yang luar biasa yang diakui secara nasional. Ini merupan sejarah," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras kepada media, Jumat (28/12/2018) di Kantor Kemensos.
Selain penyaluaran bantuan yang tepat waktu, program penanggulangan kemiskinan berjalan lancar karena ada perbaikan data keluaga miskin dan orang tidak mampu. Hal tersebut dilakukan melalui integrasi data perlindungan sosial melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan-Next Generation (SIKS-NG) berhasil meningkatkan kualitas dan validitas data yang jauh lebih baik.
"Selain menjamin data lebih tepat sasaran, SIKS-NG juga berdampak pada efektifitas penurunan kemiskinan. Jika dulu ada masalah dengan kerancuan penyediaan data, sekarang sudah ada solusi dengan dibangunya SIKS yang menjadi rujukan kementerian/lembaga," tambah Adhy Karyono, Kepala Biro Perencanaan Kemensos.
Ke depan upaya pengurangan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia dengan pelayanan dasar, diharapkan akan membuat penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Jika pada tahun 2018, anggaran Program Keluarga Harapa n (PKH) sebesar Rp 19,4 triliun, pada tahun 2019 akan meningkat sebesar Rp 34,4 triiun. Adapun dengan jumlah penerima manfaat untuk PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat.
"Pada tahun 2019, Kemensos harus menjadi leading dalam penanganan masalah kemiskinan dan kelompok rentan, sehingga kontribusinya bisa dipastikan lebih signifikan," ujar Adhy.
Perhatian pada disabilitas
Pada tahun 2018, menurut Hartono Kemensos juga memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Selain memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan Asian Para Games 2018, Kemsos kini mulai memberikan perhatian khusus untuk mendukung disabilitas agar mandiri secara sosial dan ekonomi.
Pada Kamis (27/12/2018) Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menandatangani note kesepahaman (MOU) dengan Menteri Perindustrian terkait Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas.
"MOU ini tidak sekadar seremonial belaka, tapi ada yang akan kita capai. Pada bulan Januari mendatang akan ada tindaklanjuti dari MOU tersebut, ada pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas," ujar Hartono.
Harapannya kerjasama kedua kementerian tersebut akan membukan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, baik di sektor formal atau informal, baik sebagai pekerja di perusahaan dan sektor industri, ataupun sebagai pelaku wirausaha pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), diharapkan meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Untuk disabilitas pada tahun 2018, Sekretaris Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kanya Eka Santi menyatakan pemerintah melaksanakan program pemberian rehabilitasi sosial kepada 28.838 orang, literasi khusus (35 orang), dan pemberian alat bantu (3.264 orang). Selain itu, Kemensos juga memberikan perhatian terhadap tuna susila, gelandang, anak-anak korban tindak kekerasan/perdagangan orang/berhadapan hukum, dan lain-lain.
Terkait penanganan bencana, Adhy menyatakan pada tahun 2018, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana bidang perlindungan sosial semakin responsif dan cepat dengan pelibatan partisipasi aktif dengn konsep penanggulangan bencana berbasis masyarakat.