Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria usai diperiksa tim Satgas Antimafia Bola terkait dugaan pengaturan skor liga Indonesia di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018).
JAKARTA, KOMPAS – Gebrakan Satuan Tugas Antimafia Bola menangkap pelaku kasus pengaturan skor diharapkan menjadi momentum bagi PSSI untuk segera membersihkan diri. Kongres PSSI yang akan dilaksanakan pada 20 Januari 2019 bisa menjadi ruang bagi PSSI melakukan sejumlah perubahan guna memberantas mafia bola sampai ke akarnya.
Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali menilai, selama ini PSSI tidak jeli memantau kompetisi liga sepak bola di daerah. Hal itu membuat praktek pengaturan skor bisa tumbuh subur di daerah. Tanpa pengawasan yang seksama, oknum PSSI di daerah dengan mudah bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk meraup keuntungan pribadi.
“Makelar liga bukan hal baru, Kongres PSSI harus bisa menjawab mengapa usaha pemberantasan itu sejak dulu tidak jalan,” kata Akmal di Studio Oranye Kompas TV, Sabtu (29/12/2018). Menurut dia, hal itu penting dilakukan agar kali ini PSSI turut menjamin dan melakukan usaha nyata pemberantasan mafia bola sampai ke akarnya.
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menuturkan, pernah menjadi korban penipuan oknum pengurus PSSI. Total Budhi menggelontorkan uang senilai Rp 1,3 miliar melalui putrinya, Lasmi Indaryani. Lasmi yang merupakan manajer Persibara Banjarnegara menjadi orang yang menghubungkan Budhi dengan mantan anggota Komisi Wasit PSSI Priyanto.
Menurut Budhi, uang itu dikirim Lasmi ke rekening Anik Yuni Artikasari yang merupakan anak Priyanto. Anik menjadi tangan kanan Priyanto yang menjanjikan Banjarnegara menjadi tempat bertanding ketika Persibara melawan Persedikab Kediri.
Selain Priyanto dan Anik, saat ini Polri juga telah menetapkan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang juga Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Lin Eng, dan anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto, sebagai tersangka. Empat orang itu diketahui memiliki peran masing-masing dalam kasus pengaturan skor di Jawa Tengah.
Menanggapi hal itu, anggota Exco PSSI Gusti Randa menyatakan, komitmen Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi untuk memberantas pengaturan skor terganjal “orang lama” yang merupakan pemilik klub. Hal itu menjadi kendala bagi PSSI untuk memberantas mafia bola, karena mengharuskan PSSI mengganti sangat banyak orang yang kemungkinan terlibat. Namun, Gusti sepakat PSSI harus segera menegaskan komitmennya memberantas mafia bola saat kongres pada Januari nanti.
“Masyarakat tidak lagi bisa percaya jika PSSI tidak segera bersih-bersih,” kata Gusti. Menurut dia, tanpa kepercayaan masyarakat tidak akan ada sponsor yang bakal mendanai kompetisi.
“Saat kongres nanti, mengingat pemberantasan praktek pengaturan skor berpotensi merambah ke semua liga, PSSI harus memastikan apakah pada tahun 2019 akan ada kompetisi sepak bola atau tidak,” kata Gusti.
Adapun Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria menyatakan, PSSI akan membentuk komite ad hoc sebelum Kongres PSSI 20 Januari 2019. “Itu supaya komite ad hoc bisa dimasukkan dalam program kerja PSSI 2018 sebagai bentuk upaya PSSI mewujudkan sepak bola bersih,” ujarnya usai diperiksa tim Satgas Antimafia Bola di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (28/12). (PANDU WIYOGA)
