Penyebab Tsunami Selat Sunda Masih Dianalisis

KOMPAS/RIZA FATHONI

Aktivitas letupan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terpantau dari udara yang diambil dari pesawat Cessna 208B Grand Caravan milik maskapai Susi Air, Minggu (23/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Tim peneliti Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengumpulkan data di lokasi terdampak tsunami di sekitar pesisir Selat Sunda. Hasil temuan di lapangan itu akan dianalisis untuk mencari tahu penyebab tsunami agar bisa dijadikan bahan pertimbangan antisipasi tsunami di masa mendatang.

Pakar tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Abdul Muhari, mengatakan bahwa wilayah terdampak tsunami di Banten tidak merata. Artinya, ada yang terdampak parah dan ada yang terdampak ringan. Abdul mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa tsunami di sekitar Selat Sunda karakteristiknya tidak seperti yang pernah terjadi di Aceh, Mentawai, dan Pangandaran.

”Karakteristiknya seperti tsunami di Palu. Produk gelombangnya pendek, tetapi memiliki daya hancur tinggi ketika sampai di bibir pantai. Namun, daerah yang terdampak tsunami tidak merata. Ada wilayah yang hancur parah, tetapi ada juga yang tidak,” kata Abdul ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (30/12/2018).

Hal itu berdasarkan survei lapangan yang ia lakukan sejak Rabu (26/12/2018). Ia mengatakan, dampak tsunami di daerah pesisir Anyer dan Labuan cukup signifikan. Identifikasi jejak air di lapangan menunjukkan daerah Tanjung Lesung ke arah selatan terdapat jejak air yang cukup tinggi. Rambatan air di dinding dan tebing jembatan mencapai 13,4 meter.

Abdul mengatakan, temuan lapangan itu menimbulkan pertanyaan bagi peneliti. Asumsi awal tsunami diakibatkan longsoran seluas 64 hektar lereng Gunung Anak Krakatau. Jejak tsunami dan sebaran gelombang menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari longsoran 64 hektar.

”Kami sekarang sedang menghitung dari data lapangan yang ada dan membuat permodelannya. Kira-kira berapa energi yang bisa membuat tsunami memiliki kekuatan seperti temuan di lapangan,” ujar Abdul.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga terdampak tsunami Selat Sunda di Kampung Paniis, Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten, untuk sementara mengungsi di saung yang berada di tengah sawah untuk mengantisipasi terjadinya tsunami susulan, Kamis (27/12/2018).

Hasil penghitungan itu akan dijadikan sebagai rekomendasi tata ruang di wilayah pesisir sekitar Selat Sunda. Selain itu, hasil analisis itu bisa digunakan untuk membuat sistem peringatan dini tsunami di kemudian hari dengan karakteristik tsunami dan sumber tsunami yang berbeda dari wilayah rawan tsunami lain.

Vegetasi alami

Tumbuhan di sekitar pantai bermanfaat untuk mengurangi kekuatan tsunami. Kerapatan dan kekuatan tumbuhan mampu menyelamatkan suatu desa di Banten dari terjangan tsunami. Hal ini menunjukkan bahwa penataan ruang di daerah pesisir bisa menjadi salah satu upaya untuk mengurangi dampak tsunami.

Asumsi awal tsunami diakibatkan longsoran seluas 64 hektar lereng Gunung Anak Krakatau. Jejak tsunami dan sebaran gelombang menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari longsoran 64 hektar.

Abdul mengatakan, sekitar 8 kilometer ke arah selatan dari Tanjung Lesung terdapat desa yang tidak hancur meski berada sekitar 80 meter dari pantai. Desa itu tidak langsung berhadapan dengan pantai karena dibatasi oleh tumbuhan alami yang padat.

”Desa ini relatif tidak terdampak. Di sana hanya seperti banjir saja. Padahal, jika dilihat dari patahan ranting pohon, tinggi gelombang mencapai 3,2 meter di sekitar pantai,” ujar Abdul.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pantauan udara aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang diambil dari pesawat Cessna 208B Grand Caravan milik maskapai Susi Air, Minggu (23/12/2018). Rangkaian erupsi sehari sebelumnya diduga menyebabkan longsor bawah laut yang memicu tsunami.

Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno mengatakan bahwa rekonstruksi pascabencana perlu dipikirkan matang. Menurut dia, hal itu penting mengingat pesisir Selat Sunda menjadi tempat pariwisata.

Eko mengatakan, perencanaan pembangunan pascabencana perlu dipikirkan matang. Perencanaan pembangunan itu meliputi tata ruang wilayah pesisir, pembangunan sistem peringatan dini, dan membangun sistem informasi di kalangan masyarakat.

”Perencanaan pembangunan itu sangat penting. Jika nanti terjadi bencana lagi, investasi untuk rehabilitasi tidak besar. Kita semua tahu bahwa banyak bencana yang mengintai di wilayah Indonesia,” ujar Eko.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Alat berat dipergunakan untuk mempercepat pembersihan puing-puing di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten, Kamis (27/12/2018). Pembersihan sudah mulai dilakukan di tengah-tengah ancaman kemungkinan terjadinya tsunami susulan.

Eko mengatakan, jika suatu saat terjadi bencana besar dalam waktu berdekatan, investasi untuk pemulihan akan lebih besar jika perencanaan pembangunan tidak dilakukan dengan baik. Sebelum kemungkinan buruk itu terjadi, Eko berpendapat bahwa investasi untuk kesiapsiagaan bencana menjadi penting dilakukan.

”Hal itu perlu difasilitasi melalui kebijakan dan kerja sama yang terjalin di masyarakat. Wilayah sempadan pantai harus steril dari hunian. Penanaman mangrove dan menjaga vegetasi juga penting,” katanya.

Penataan tempat pariwisata yang memiliki sejarah kebencanaan juga menjadi penting. Sebab, akan banyak turis asing ataupun domestik yang berkunjung. Membuat imbauan tertulis di tempat wisata menjadi hal sederhana tetapi penting dilakukan.

Pengajar Komunikasi Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Puji Lestari, mengatakan bahwa sejarah bencana di tempat pariwisata perlu diketahui pengunjung agar kewaspadaan tertanam di benak pengunjung.

”Bisa berupa tulisan besar di spanduk. Di dalamnya bisa dilengkapi peta lokasi yang aman ketika terjadi bencana suatu waktu. Itu bentuk komunikasi paling sederhana,” ujar Puji.

Ia mengatakan, tsunami di sekitar Selat Sunda merupakan bencana dengan siklus yang cukup lama. Untuk menjaga pengetahuan itu tetap ada di masyarakat, Puji berpendapat, ilmu kebencanaan perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan.

”Itu salah satu jalan agar kebencanaan dipelajari terus-menerus. Apa lagi setiap wilayah memiliki karakteristik kebencanaan yang berbeda-beda. Jika tidak demikian, pengetahuan bencana bisa dilupakan setelah lama tidak terjadi bencana,” kata Puji. (SUCIPTO)