SEMARANG, KOMPAS – Sistem data terpadu menjadi kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Adapun pemanfaatan dana desa didorong digunakan untuk program inovatif yang mampu memutar roda ekokonomi wilayah perdesaan.
Wakil Bupati Demak, Jawa Tengah, Joko Sutanto, Selasa (1/1/2019) mengatakan program pengentasan kemiskinan harus didukung bersama-sama oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Jumlah penduduk miskin di Demak saat ini masih sekitar 180.000 orang.
“Melalui basis data terpadu, penanganan kemiskinan bisa lebih fokus. Program yang tersedia lebih diarahkan guna peningkatan pendapataan warga miskin secara langsung. Kemiskinan akan lebih diarahkan pada desa, dibmana tingkat kesejahteraannya masih rendah,” ujar Joko.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Demak, Taufik Rifai mengatakan, adanya dana desa berpengaruh besar pada pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan. Sepanjang periode 2003-2018, tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak telah menurun.
Pemkab Demak juga telah melakukan verifikasi pemetaan data kemiskinan yang telah dimulai pendataannya oleh tim pendamping keluarga harapan (PKH) di tiap desa. Ada enam variabel yang dipilih untuk pemetaan kemiskinan meliputi rumah tidak layak huni, kepala rumah tangga perempuan, lansia, kecacatan (difable), fasilitas buang air besar tidak memadai, serta anak usia sekolah dari keluarga miskin yang telantar.
Sedangkan di Kabupaten Pekalongan, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mendorong 273 pemerintahan desa melakukan inovasi memanfaatkan dana desa guna memacu peningkatan sektor ekonomi. Pada 2019, dana desa yang diterima Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 259,7 miliar.
Asip meyakini besarnya jumlah dana desa bakal meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perdesaan. Selain itu, masyarakat akan memperoleh akses publik seperti jalan, infrastruktur peningkatan ekonomi desa, termasuk selesainya pembenahan lima pasar tradisional.
“Bila aparat desa makin inovatif, berani mengalokasikan peningkatan usaha kecil dan menengah bagi warga miskin, angka kemiskinan bakal cepat berkurang dari 12,61 persen menjadi 10,06 persen,” ujar Asip.
Asip juga telah meresmikan tiga desa miskin untuk berkembang menjadi desa maju. Tiga desa itu ditetapkan sebagai desa laboratorium pengembangan ekonomi rakyat, yakni Desa Botosari di Kecamatan Paninggaran, Desa Ketijayan di Kecamatan Buaran dan Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto. Desa-desa itu akan mendapat program dari seluruh organisasi perangkat daerah, untuk penanganan kegiatan usaha, permodalan, sumber daya serta manajemen usaha di desa.