Semangat Pembangunan Terancam Selama Tahun Politik

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Kendaraan melintasi Jembatan Kenteng di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari ruas tol Salatiga-Kartasura, Kamis (20/12/2018). Ruas tol sepanjang 32 kilometer tersebut merupakan salah satu bagian dari ruas tol Trans-Jawa yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada hari itu.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur yang masif dan merata sepanjang tahun 2018 mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar bagi fondasi perekonomian Indonesia. Namun, semangat pembangunan dikhawatirkan akan terganggu selama tahun politik.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Rusli Abdullah, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (1/1/2018), mengatakan, infrastruktur yang tepat dan terintegrasi dapat menggairahkan minat investasi, memperlancar arus barang, jasa, dan manusia, serta meningkatkan kedaulatan pangan.

Dalam laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Semester I Tahun 2018, sebanyak 44 proyek infrastruktur, di luar proyek ketenagalistrikan, telah selesai dan beroperasi per Juni 2018. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo baru-baru ini meresmikan Tol Trans-Jawa pada 20 Desember 2018.

Penyelesaian tol tersebut dinilai para pengamat ekonomi sebagai puncak prestasi pembangunan infrastruktur selama tahun 2018. ”Selain melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur yang sudah ada, terdapat beberapa catatan bagi pemerintah untuk diperhatikan pada 2019,” kata Rusli.

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar bagi fondasi perekonomian Indonesia. Namun, semangat pembangunan dikhawatirkan akan terganggu selama tahun politik.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi yang begitu masif dapat menjadi kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah pelosok. Ini karena kelancaran arus barang dan jasa tidak hanya berlaku bagi komoditas dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa perlu lebih tepat sasaran bagi pemberdayaan desa.

KOMPAS/ADI SUCIPTO K

PT Daya Radar Utama di Lamongan Marine Industry siap memproduksi kapal untuk mendukung program Tol Laut.

Pada 2019, masih banyak proyek strategis nasional (PSN) yang perlu diselesaikan. Beberapa proyek yang menjadi sorotan adalah proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated sepanjang 64 kilometer (km) dan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan, sedikit berbeda dengan tahun 2018, tahun ini ada pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang digelar bersamaan. ”Saya kira semangat pembangunan akan sedikit berbeda ketika hasil pemilihan umum (pemilu) tidak dimenangkan oleh petahana,” katanya.

Menurut dia, dalam setiap pemilu, tidak hanya Pilpres 2019, pelaku usaha dan pasar biasanya akan bersikap wait and see hingga hasil pemilu menjadi jelas.

Piter melanjutkan, pelaku ekonomi dan pasar akan lebih tenang ketika si petahana yang memenangkan pemilu. Itu karena mereka dapat memperkirakan arah dan kebijakan ekonomi yang akan diambil pemerintah.

Sementara ketika si penantang yang menang, pelaku ekonomi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sebab terjadi perubahan kabinet. Dengan demikian, ada masa transisi selama lebih dari lima bulan sebelum pembentukan kabinet baru.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bergandengan tangan seusai membacakan ikrar deklarasi pemilu damai di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Tidak berubah

Secara terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian dan Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen membangun proyek infrastruktur strategis pada 2019. Proyek yang diutamakan adalah yang telah masuk ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

”Pemerintah tentunya akan mendorong penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) semaksimal mungkin sehingga dampak pembangunan akan lebih dirasakan seluruh masyarakat,” kata Wahyu.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa untuk mencapai pemerataan pembangunan dan pusat ekonomi baru. Sektor pembangunan yang akan menjadi prioritas di antaranya adalah energi, konektivitas udara, laut, dan udara, serta penunjang ketahanan pangan.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Seorang warga mencari ikan di Bendungan Colo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada hari pertama penutupan sementara bendungan itu, Senin (1/10/2018).