JAKARTA, KOMPAS - Komoditas perikanan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi nasional tahun 2018. Sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu serius membenahi logistik ikan nasional agar harga ikan lebih terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, komoditas ikan segar memberikan andil inflasi nasional 2018 di urutan kelima tertinggi, yakni sebesar 0,1 persen. Empat komoditas penyumbang inflasi tertinggi berturut-turut adalah bensin, beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras. Tahun 2017, ikan segar memberikan kontribusi ketiga tertinggi bagi inflasi nasional, yakni 0,2 persen.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zulficar Mochtar di Jakarta, Rabu (2/1/2019) berpendapat, nilai jual ikan segar naik seiring penanganan dan mutu yang lebih baik. Hal itu tercermin dari tren kenaikan nilai jual yang selalu lebih tinggi dibandingkan peningkatan volume produksi.
Ia menambahkan, kesegaran ikan bergantung pada proses penanganan mutu ikan tersebut. Sejalan dengan penanganan yang makin baik, nilai jual iakan terdorong naik. “Makin segar ikan, makin bagus harganya,” kata Zulficar.
Secara terpisah, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menyatakan, komoditas ikan segar yang menyumbang inflasi merupakan dampak dari sistem logistik yang belum efisien.
Saat ini, ada ketimpangan logistik dari sentra produksi ikan ke wilayah konsumsi. Ikan sebagian besar diproduksi di luar perairan Jawa, sedangkan pasar dan industri pengolahan ikan didominasi di Jawa. Kendala pasokan dari sentra produksi ke wilayah konsumsi menyebabkan harga ikan segar terdorong naik.
Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Ada banyak faktor yang membuat ikan berkontribusi dalam inflasi 2018, antara lain soal ketidakpastian pasokan, meningkatnya bencana alam di wilayah pesisir yang memicu kelangkaan stok, serta ketidakpastian usaha akibat proses perizinan yang lamban.
Ia meminta pemerintah serius membenahi sistem logistik ikan untuk mendorong pasokan ikan lebih merata. "Perizinan berbasis kajian stok sumber daya ikan dan produktivitas kapal ikan merupakan elemen dasar pengelolaan perikanan berkelanjutan," katanya.
Menurut Zulficar, pihaknya hanya memproses perizinan kapal dengan dokumen lengkap. "Kalau lengkap, tentu (izin) bisa segera diproses," katanya.