Hoaks Dikhawatirkan Turunkan Partisipasi Pemilih

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) beserta jajaran komisioner KPU mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2019). KPU melaporkan berita bohong atau hoaks tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos.

JAKARTA, KOMPAS - Kedua tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden meminta agar penyebaran kabar bohong atau hoaks terkait  surat suara tercoblos di Tanjung Priok dapat segera diluruskan dan diredam supaya tidak memunculkan macam-macam spekulasi di ruang publik. Dikhawatirkan, hoaks yang bertubi-tubi dan terus diamplifikasi dapat mendelegitimasi pemilu dan menurunkan kepercayaan publik pada Komisi Pemilihan Umum.

Partisipasi publik dalam Pemilu 2019 juga dikhawatirkan bisa menurun akibat kabar-kabar hoaks yang menyerang KPU.

“Lama-lama orang bisa tidak percaya KPU sebagai institusi independen. Kredibilitas KPU sebagai pelaksana pemilu harus dijaga, jangan dibuat seakan-akan ada kongkalikong antara KPU dengan Pemerintah,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Abdul Kadir Karding.

Partisipasi publik dalam Pemilu 2019 juga dikhawatirkan bisa menurun akibat kabar-kabar hoaks yang menyerang KPU.

Di sisi lain, partai politik dinilai perlu mengimbau para elite dan kadernya untuk menjaga ketenangan di masa kampanye dengan tidak ikut mengomentari dan mengamplifikasi kabar tidak terverifikasi di ruang publik. “Datanya harus benar dan dicek dulu. Logikanya, mana mungkin bisa ada surat suara yang tercoblos, padahal kertas suaranya saja belum selesai didesain dan dicetak,” kata Karding.

Sebelumnya, Rabu (2/1/2019), beredar kabar mengenai adaya tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Informasi itu tersebar melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, dan grup Whatsapp. Rabu malam, KPU mengecek langsung ke Tanjung Priok, dan menyatakan kabar itu bohong.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Hasto Kristiyanto yang juga Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan mengatakan, di tahun politik ini, seluruh elite politik wajib bersikap bijak dan memverifikasi fakta sebelum berkomentar, untuk menjaga suasana kampanye tetap kondusif.

Kamis kemarin, Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf ikut melaporkan kabar bohong itu ke Bareskrim Polri. Diharapkan, Kepolisian bisa cepat menangani kasus itu untuk menutup ruang disinformasi dan misinformasi dalam kontestasi Pemilu 2019.

Senada, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga meminta agar kasus hoaks itu bisa segera diluruskan. Selain membuat gaduh, kabar bohong itu juga dinilainya merugikan pihak Prabowo-Sandiaga yang di jagat dunia maya menjadi tertuduh membuat hoaks.

“Kami sangat dirugikan. Kami meminta yang seperti ini diusut oleh Bareskrim Polri, ungkap siapa yang pertama kali membuat kabar hoaks itu dan siapa yang menyebarkannya,” kata anggota BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria.

Andi Membantah

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief adalah salah satu pihak yang ikut mengomentari informasi itu di akun Twitter-nya, @AndiArief_. Namun, Andi membantah dirinya menyebar kabar bohong. Dia berdalih berniat meminta KPU dan pihak berwenang lain untuk mengecek kebenaran kabar itu. Pembelaan Andi ini ikut didukung oleh sejumlah elite Partai Demokrat.

Partai Demokrat merasa KPU seharusnya terbantu dengan ‘kicauan’ twit Andi, karena persoalan itu dibuat terungkap ke ruang publik dan mendorong KPU segera bertindak.

“Saya tidak menuduh siapa-siapa. Karena isu itu sudah menyebar dari sore, saya justru minta dicek supaya tidak ada fitnah. Kalau saya mengingatkan aparat supaya cepat bertindak, tetapi malah dipolisikan, lucu benar negeri ini,” kata Andi, kemarin.