Ketua KPU: Kejam, Penyebaran Disinformasi Soal Surat Suara Pemilu 2019

ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) didampingi Komisioner KPU dan Bawaslu menyampaikan keterangan pers seusai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (3/1/2019). Ketua KPU menegaskan kabar tersebut tidak benar dan akan memproses secara hukum pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai kabar tidak benar mengenai tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos sebagai hal kejam. Selain tidak benar, kabar tersebut juga mengancam penyelenggaraan proses politik di Indonesia.

Arief mengatakan, salah satu tudingan,  dengan sangat spsesifik menuliskan bahwa KPU telah menyita satu kontainer di antaranya. “Woo, ini kejam sekali saya bilang,” ujar Arief di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

KOMPAS/INGKI RINALDI

Salah satu sudut Gedung KPU, Jakarta, Kamis (3/1/2019)

Karena itulah, imbuh Arief, pihaknya bakal melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri. Pihaknya, imbuh Arief, saat ini tengah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti untuk kelengkapan pelaporan.

ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) didampingi Komisioner KPU dan Bawaslu menyampaikan keterangan pers seusai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (3/1/2019). Ketua KPU menegaskan kabar tersebut tidak benar dan akan memproses secara hukum pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.

Sementara itu, anggota Bawaslu M. Afifuddin menuturkan pasca kejadian tersebut,  semua pihak berkomitmen menangkal berita bohong. Sejumlah hal upaya juga telah dilakukan sejak beberapa waktu sebelumnya untuk mengatasi hal tersebut.

ARIS SETIAWAN YODI UNTUK KOMPAS

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin setelah menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Tutup Tahun 2017, Jemput Tahun Politik 2018 : Akankah Politik SARA terus berlangsung?” yang digelar di Jakarta, Selasa (26/12)

Menurut Afifuddin, salah satu di antaranya adalah nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengatasi hal tersebut.