Normalisasi Ciliwung Kembali Terhenti pada 2019

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Ilustrasi: Sejumlah rumah berbahan semipermanen berdiri tepat di pinggir Sungai Ciliwung, di samping Jembatan Ciliwung Kebun Manggis, Jakarta Timur.

JAKARTA, KOMPAS — Proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang mengalir di wilayah DKI Jakarta kembali terhenti pada 2019. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane tidak dapat melanjutkan proyek normalisasi karena tidak ada anggaran dana yang disediakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 serta pembebasan lahan yang minim.

Dari 33,69 kilometer panjang Sungai Ciliwung, mulai dari jembatan Tol TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai, baru 16,388 kilometer yang dinormalisasi. Proyek normalisasi Sungai Ciliwung merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2013-2017.

Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas tampung aliran air, dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah menuturkan, sejak 2018 tidak ada normalisasi kali. Pada 2019 ini pun proyek itu juga tidak dilakukan.

”Kontrak akhir normalisasi kali di Jakarta selesai pada 2017. Jadi, dari 2018 memang tidak dilakukan lagi. Sekarang menunggu pembebasan lahan dulu baru bisa dilakukan untuk tahun anggaran selanjutnya,” kata Bambang, Kamis (3/1/2019), di Jakarta.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah

Bambang mengatakan, masalah pembebasan lahan menjadi kendala yang dihadapi dalam upaya normalisasi ini. Proyek normalisasi tidak bisa dilakukan jika pembebasan lahan belum selesai.

Dari kerja sama yang telah disepakati, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan di pinggir kali yang akan dinormalisasi. Kemudian, BBWSCC menyediakan dana dan melaksanakan proyek pada lahan yang telah dibebaskan.

”Jadi menunggu (pembebasan) lahan cukup banyak. Sampai saat ini kami belum menerima tambahan lahan yang sudah dibebaskan. Jadi, kami tunggu data, jika (lahan yang dibebaskan) sudah signifikan, setidaknya di atas 10 kilometer, baru kami ajukan lagi. Harapannya, tahun 2020 bisa dilanjutkan,” kata Bambang.

Meski proyek normalisasi tidak berlanjut tahun ini, Bambang mengungkapkan, berbagai upaya lain tetap dilakukan untuk mengendalikan permasalahan banjir di Ibu Kota.

Saat ini, pihaknya tengah mengupayakan pinjaman Bank Dunia untuk melanjutkan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative atau pengerukan kali. Proyek itu akan difokuskan di Kali Pesanggarahan dan Kali Sentiong.