Anggaran Turun, Menhub Pastikan Perawatan Kereta Api Tetap Optimal

SHARON UNTUK KOMPAS

Penandatanganan Kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara atau IMO tahun 2019, di Jakarta, Jumat (4/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS – Nilai anggaran untuk Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara atau Infrastructure Maintenance Operation (IMO) tahun 2019 sebesar Rp 1,108 triliun. Jumlah ini turun sekitar 17 persen dibandingkan tahun lalu.

Meski demikian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan, hal ini tidak akan mencederai perawatan yang diberikan oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Penurunan disebabkan adanya kebutuhan untuk membangun lintasan kereta api di daerah-daerah lain.

"Perawatan untuk menjaga keselamatan dan keamanan tetap penting dilakukan. Namun, saat ini kami juga akan terus membangun lintasan kereta api seperti di Jakarta – Surabaya serta daerah lainnya, sehingga layanan kereta api kepada masyarakat semakin luas," kata Budi, di Jakarta, Jumat (4/12/2018).

SHARON UNTUK KOMPAS

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Hal ini disampaikan dalam acara "Penandatanganan Kontrak IMO Tahun 2019". Penandatanganan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT KAI.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Danto Restyawan menyampaikan, ruang lingkup pekerjaan IMO tahun anggaran 2019 meliputi kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian. Kegiatan terdiri dari perbaikan untuk mengembalikan fungsi prasarana agar laik operasi dan pengoperasian prasarana kereta api.

Perawatan tersebut terdiri dari perawatan jalur kereta api, jembatan, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Sementara pekerjaan pengoperasian prasarana perkeretaapian, meliputi pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api, pengoperasian persinyalan, serta telekomunikasi dan instalasi listrik aliran atas.

"Ada juga pengaturan langsiran, pemeriksaan dan penjagaan jalan rel, jembatan, terowongan dan pintu perlintasan resmi dijaga, pelumasan wesel dan pintu perlintasan, dan pekerjaan K3 (Kebersihan, Keindahan, Keamanan)," papar Danto.

Penandatanganan kontrak IMO dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan, Perawatan, dan Fasilitas Perawatan Prasarana Perkeretaapian Taufiq Hidayat. Selain itu, ditandatangani juga oleh Direktur Keuangan PT KAI (Persero) Muhammad Nurul Fadhila.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan kontrak Angkutan KA Perintis. Penandatanganan dilaksanakan oleh PPK Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Aditya Yunianto dengan Direktur Keuangan PT KAI Didiek Hartyanto.

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Interior Kereta Api Joglosemarkerto dengan relasi yang diluncurkan PT KAI di Stasiun Balapan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (1/12/2018).

Untuk kontrak Angkutan KA Perintis tahun 2019, anggaran yang disediakan sebesar lebih kurang Rp 183 miliar yang bersumber dari APBN 2019. Danto mengatakan, kontrak angkutan perintis tahun ini mengalami perubahan.

"Sebelumnya, kereta api yang melayani pada tahun 2018, KA Jenggala dan KA Siliwangi masih termasuk dalam pembiayaan KA Perintis. Sementara tahun ini, kedua kereta dialihkan dalam skema pembiayaan subsidi kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO)," ujar Danto.

Untuk tahun 2019, ada lima KA dan satu kereta rel ringan atau light rail transit (LRT) yang masuk dalam KA perintis. Pertama, KA Cut Mutia dengan lintas pelayanan Kreung Mane – Bungkah – Krueng Geukeuh. Ada juga, KA Bandara Lembah Anai dengan lintas Pelayanan Lubuk Alung – Kayu Tanam.

"Kemudian ada KA Bandara Internasional Minangkabau lintas Padang – BIM, KA Kertalaya lintas Kertapati – Indralaya. Ada pula KA Batara Kresna lintas pelayanan Purwosari – Wonogiri. Sementara LRT, ada LRT Sumatera Selatan lintas Bandara – Stasiun DJKA," papar Danto.

Penandatanganan kontrak IMO pada 2019 merupakan yang kelima kalinya, dengan yang pertama pada tahun 2015. Penandatanganan IMO tahun 2019 ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2130 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada PT KAI (Persero).

KOMPAS/ TOTOK WIJAYANTO

Pengendara sepeda motor menunggu KRL melintas di jalur kereta api tanpa palang pintu di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2018). Sejumlah perlintasan kereta api di Jakarta masih tanpa palang pintu sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan.

"Kami berharap dengan adanya layanan subsidi PSO Kereta Api, Kereta Api Perintis dan Pembiayaan Perawatan Prasarana Perkeretaapian, minat masyarakat semakin tinggi untuk mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan moda transportasi kereta api," kata Budi. (SHARON PATRICIA)