Era Disrupsi, Perguruan Tinggi Saatnya Luwes

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Suasana rapat kerja nasional Kemristek dan Dikti di Universitas Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/1/2019).

SEMARANG, KOMPAS — Menghadapi era disrupsi, perguruan tinggi saatnya lebih terbuka, luwes, dan bermutu.  Karena itu, pengelolaan perguruan tinggi perlu fleksibilitas untuk mewujudkan ekosistem riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2019 di Universitas Diponegoro, Semarang yang dimulai Kamis (3/1/2019) mengatakan ada perubahan mendasar karena disrupsi inovasi yang menyebabkan perubahan dahsyat dan mendasar, sehingga mempengaruhi kehidupan sehari- hari dan perilaku di masa mendatang.

"Pendidikan tinggi harus memikirkan perubahan ini untuk bisa mentransformasi diri dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas. Kemristekdikti mendukung fleksibilitas perguruan tinggi untuk dapat menjawab tantangan, termasuk dengan munculnya pembejaran digital," kata Nasir.

Rapat kerja nasional dengan tema riset, teknologi, dan pendidikan tinggi terbuka, fleksibel, dan bermutu dihadiri pimpinan perguruan tinggi negeri, lembaga layanan pendidikan tinggi, dan lembaga lainnya di bawah Kemenristekdikti. Hadir dalam pembukaan antara lain Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono, Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama, dan Sekretaris Jenderal Kemenristek dan Dikti Ainun Na\'im.

Nasir mengatakan berbagai aturan yang mendukung fleksibilitas perguruan tinggi dibuat. Dalam upaya mendukung pembukaan program studi yang lebih inovatif dan kekinian, ujar Nasir, aturan soal nomenklatur telah dihapus.

"Pengajuan program studi baru, apalagi yang prospektif untuk mendukung industri di era disrupsi ini, tidak lagi sulit. Tidak ada nomenklatur, tidak masalah

Asal pembukaan prodi baru jelas, ada peluang industri yang menyerap dan membutuhkan lulusannya," kata Nasir.

Sejumlah perguruan tinggi mulai merespon dengan pendirian prodi baru yang inovatif karena dibutuhkan industri dan masyarakat. Ada prodi pengelolaan perkebunan kopi, manajemen logistik, bisnis jasa makanan, hingga manajemen inovasi.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Menristekdikti Mohamad Nasir

Nasir mengatakan dukungan perguruan tinggi untuk memperkuat perkuliahan secara daring, baik yang dimulai dari mata kuliah, program studi, hingga perguruan tinggi jarak jauh juga sudah diberikan payung hukum. Sejumlah peraturan yang mendukung prodi inovatif antara lain Permenristekdikti No 50/2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No 44/2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi; Permenristekdikti No 51/2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendiriian, Perubahan dan Pencabutan izin PTS; Permenristekdikti No 53/2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri; Permenristekdikti No 54/2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma Dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi.

Nasir mengatakan, perguruan tinggi harus dapat fleksibel untuk mengembangkan inovasi dalam pembelajaran maupun riset dengan memanfaatkan teknologi digital. Sebab, perguruan tinggi yang tidak mampu mendisrupsi diri bisa ditinggalkan masyarakat.

Nasir mengatakan Kemristekdikti juga memperjuangkan fleksibilitas perguruan tinggi negeri dalam hal pengelolaan keuangan dan pajak. Ada aturan pengenaan pajak pada PTN Badan Hukum terkait surat edaran Dirjen Pajak No 34/PJ/2017 yang menyatakan PTN Badan Hukum sebagai pengusaha kena pajak.

"Aturan pengenaan pajak badan untuk PTN Badan Hukum itu tidak tepat. Nanti dampaknya pada masyarakat, yakni mahqsiswa bisa dibebani biaya kuliah tinggi. Kami sudah bersurat ke Menteri Keuangan mestinya pendidikan tinggi tidak kena pajak badan," kata Nasir.

Pengenaan pajak pada PTN BH yang harus dibayar PTN BH mengakibatkan pola pengeluaran perguruan tinggi menjadi kurang sehat (kemampuan membangun endowment funds berkurang), kualitas infrastruktur (laboratorium) yang rendah, dan semakin sulitnya perguruan tinggi mendapatkan sumber daya manusia terbaik.

Bahkan, semua PTN Badan Hukum yang berjumlah 11 PTN diupayakan bisa jadi korporasi sendiri. Dengan demikian, anggaran APBN diberikan dalam bentuk block grant sehingga dapat dikelola oleh rektor.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Pameran riset dan teknologi di acara rapat kerja nasional Kemristek dan Dikti 2019 di Universitqs Diponegoro, Semarang, Kamis (3/1/2019).

Yang perlu diperjuangkan juga, tambah Nasir, adanya insentif bagi dunia usaha/industri.  Upaya ini agar hilirisasi hasil riset dapat berjalan dengan baik jika ada permintaan pada teknologi.

Nasir mengatakan, saat ini, tarikan akan kebutuhan teknologi justru hilang di Indonesia. Kebutuhan akan teknologi tersebut akan terjadi jika industri/perusahaan tergerak untuk melakukan perbaikan produk atau proses produksinya dengan menggunakan hasil pengembangan teknologi.

"Untuk itu, insentif-insentif fiskal perlu diberikan agar industri/perusahaan mau melakukan tarikan teknologi dari hasil riset. Negara lain ada yang menerapkan triple tax deduction, bukan lagi double tax deduction. Jadi, kita hqrus serius," ujar Nasir.

Ainun Naim mengatakan perguruan tinggi harus dapat menjawab tantangan perkembangan zaman. Untuk itu, perlu fleksibilitas dalam pengelolaan perguruan tinggi supaya memicu kreativitas yang bisa menghasilkan inovasi.