Memupuk Asa di Tengah Gejolak Politik

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Pengawasan partisipatif- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, bersama berbagai elemen dan unsur masyarakat, bersama-sama melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif di Alun-alun Purworejo, Minggu (6/1/2019). Dalam acara ini, masyarakat diimbau untuk berperan aktif melaporkan setiap pelanggaran Pemilu yang terjadi di lapangan.

Antusiasme mengiringi langkah publik membuka lembaran baru 2019. Publik berharap Pemilu 2019 yang digelar kurang dari empat bulan lagi dapat berjalan aman dan siapa pun pemenangnya, persatuan bangsa tetap terjaga.

Hasil jajak pendapat Kompas di pengujung 2018 menunjukkan tiga dari empat responden (66,7 persen) mengaku antusias menyambut Pemilu 2019. Pemilu serentak kali ini terasa istimewa karena untuk pertama kalinya rakyat akan memilih secara serentak presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif.

Antusiasme itu terlihat dari pengakuan 93 persen responden yang berniat menggunakan hak pilihnya. Sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan pengetahuan pemilih tentang hal-hal seputar pemilu. Lebih dari separuh responden salah menyebut hari-H pemungutan suara dan bahkan ada yang tidak mengetahuinya. Ini mengisyaratkan perlunya penyelenggara dan peserta pemilu menggencarkan sosialisasi.

Menjelang hari pencoblosan, situasi politik diprediksi akan semakin dinamis, terutama terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Pengotakan diantara dua kubu pendukung kandidat capres-capres kini tak hanya terlihat di media sosial, tetapi juga ada gejala mulai terbawa di kehidupan sosial sehari-hari.

Sebagian besar responden (63,5 persen) berharap persatuan Indonesia tetap terjaga, siapa pun yang terpilih pada Pemilu 2019. Responden juga berharap penyelenggaraan pemilu akan berlangsung aman. Meski tensi politik cenderung meningkat menjelang pemilu, perbedaan pilihan jangan sampai menimbulkan perpecahan dan keterbelahan yang berlarut-larut. Saling menerima dan menghargai perbedaan menjadi tanda kematangan dalam berdemokrasi.

Tingkat keyakinan

Pemilu 2019 hanya bagian kecil dari perjalanan kita dalam berbangsa dan bernegara. Setelah penyelenggaraan pemilu, ada banyak persoalan bangsa lainnya yang mesti diperhatikan.

Mayoritas responden (72,1 persen) meyakini kondisi politik dan hukum Indonesia akan lebih baik pada tahun 2019. Meski kontestasi di pemilu akan menyedot energi, publik meyakini proses itu akan dapat dilalui dengan baik.

Di bidang hukum, 61,6 persen responden memandang pemberantasan korupsi akan semakin baik pada tahun 2019. Penilaian ini bukan tanpa alasan. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018 telah memupuk harapan masyarakat.

ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA

Penyidik menunjukkan barang bukti uang saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan kasus korupsi pejabat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018) malam. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 7,318 Miliar dan menangkap 12 orang diantaranya Deputi IV Kemenpora, Sekjen KONI dan Bendahara KONI.

Tahun 2019 menjadi tahun terakhir bagi lima pimpinan KPK saat ini yang bekerja sejak akhir 2015. Masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di pengujung masa jabatan mereka, seperti menuntaskan pengusutan kasus korupsi Bank Century dan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain itu, 52,6 responden menyatakan, toleransi antarumat beragama akan semakin baik pada tahun ini.

52,6 responden menyatakan, toleransi antarumat beragama akan semakin baik pada tahun ini

Meski tahun ini akan banyak disibukkan dengan pemilu, bidang ekonomi tetap harus menjadi perhatian. Lebih dari separuh responden (63,5 persen) menilai stabilitas ekonomi menjadi persoalan yang paling mendesak untuk ditangani setelah pemilu.

Dalam Diskusi Panel Ekonomi ”Mengantisipasi Situasi Ekonomi dan Politik 2019” yang diselenggarakan harian Kompas pada awal Desember lalu, fluktuasi ekonomi diprediksi akan terjadi pada semester I tahun 2019. Sementara konsolidasi ekonomi akan berlangsung di paruh kedua tahun 2019. Pemerintah diharapkan mengutamakan upaya menjaga stabilitas ekonomi, di samping mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kinerja lembaga

Kinerja KPK sepanjang 2018 telah menyuburkan harapan. Mayoritas responden (82 persen) meyakini kinerja KPK akan lebih baik lagi pada tahun ini. Keyakinan ini tampaknya bersambut baik. Baru dua hari di tahun 2019, KPK menerapkan penggunaan borgol bagi tahanan. Ini dilakukan tidak hanya sebagai bagian dari pengamanan terhadap para tahanan KPK yang keluar dari rutan, tetapi juga sebagai salah satu bentuk sanksi sosial bagi tahanan.

Pada tahun 2018, KPK untuk pertama kalinya juga menuntut korporasi dan membawanya ke persidangan. Salah satu tuntutannya adalah pencabutan hak korporasi untuk mengikuti lelang selama waktu tertentu. Selain itu, pada tahun lalu, KPK melakukan 157 penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 penuntutan. Uang lebih dari Rp 500 miliar juga telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak dari penanganan perkara.

Berkebalikan dengan KPK, kinerja lembaga legislatif semakin diragukan. Sebanyak 44,9 responden tidak yakin pada tahun ini DPR bisa memperbaiki kinerjanya.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo saat berpidato dalam Sidang Paripurna DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018). Sidang itu untuk memeringati Hari Ulang Tahun DPR ke-73. Dalam pidatonya, Bambang Soesatyo menyatakan bahwa kinerja DPR mulai membaik.

Tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat di kompleks parlemen kian rendah sejak pendaftaran caleg ke KPU pada Juli 2018. Ini tidak mengherankan mengingat 94 persen dari total 560 anggota DPR kembali berkontestasi di Pemilu 2019 dan mulai berkampanye.

Di bidang legislasi, sepanjang 2018, DPR dan pemerintah hanya berhasil mengesahkan 5 dari 50 rancangan undang-undang yang ditargetkan. Bahkan, sejak DPR periode 2014-2019 mulai bekerja pada Oktober 2018 hingga akhir Desember 2018, hanya ada 22 RUU prioritas yang disahkan dari total 189 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional.

Tahun 2019 bukan saja menjadi tahun pemilu. Tahun ini juga menjadi tahun ujian berdemokrasi. Namun, ujian berbangsa sesungguhnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan di segala situasi.