Negosiasi Dagang Dibayangi Kapal Perusak Berpeluru Kendali

US NAVY/SPECIALIST 3RD CLASS JARED M HILL

Kapal perusak Amerika Serikat, USS McCampbell

BEIJING, SENIN – Negosiasi delegasi Amerika Serikat dan China untuk mengakhiri perang dagang di Beijing, Senin (7/1/2019), dibayangi kapal perusak berpeluru kendali AS, USS McCampbell. Kapal itu berlayar di dekat Kepulauan Paracel di wilayah maritim yang diklaim China di Laut China Selatan.

Kapal bergerak saat delegasi AS memulai pertemuan dengan delegasi China untuk mengakhiri ketegangan perdagangan antarkedua negara itu. Negosiasi akan berlangsung dua hari hingga Selasa (8/1) di tengah masa “gencatan senjata” perang dagang yang berlangsung selama 90 hari.

USS McCampbell diklaim berlayar di jalur niaga internasional dalam sebuah operasi “kebebasan navigasi”, dalam jarak 12 mil laut (1 mil = 1,6 km) dari Kepulauan Paracel yang diokupasi China.  Belum ada tanggapan resmi Beijing terkait pelayaran USS McCampbell itu.

China telah mengklaim hampir semua wilayah strategis di Laut China Selatan, yang membuat AS dan sekutunya menggelar operasi kebebasan navigasi di dekat pulau-pulau yang diokupasi China.

REUTERS/PLANET LABS

Kombinasi foto-foto satelit menunjukkan Pulau Utara yang dikuasai Tiongkok, bagian dari kelompok Kepulauan Paracel di Laut China Selatan, 15 Februari 2017 (atas) dan pada 6 Maret 2017 (bawah).

Ketegangan di Laut China Selatan terjadi karena di wilayah-wilayah yang diklaim China juga diklaim masing-masing oleh Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan bahkan Indonesia. China tidak saja bersitegang dengan negara-negara tetangga tersebut, tetapi juga dengan AS yang melihat Laut China Selatan sebagai jalur perdagangan internasional.

Beberapa waktu lalu, China melakukan pergerakan kekuatan militer dengan mendaratkan pesawatnya di Pulau Woody, Kepulauan Paracel. Selain oleh China, kepulauan ini juga diklaim Vietnam dan Taiwan

Tumpang tindih klaim itu justru diperparah oleh langkah sepihak China dengan membangun berbagai infrastruktur pendukung di pulau-pulau itu. China misalnya telah membangun bandara, pelabuhan, menara suar, jaringan listrik dan telekomunikasi, dan radar pemantau pergerakan kapal dan pesawat.

Juru bicara Armada Pasifik AS, Rachel McMarr, mengatakan, kapal USS McCampbell  sedang melakukan operasi "kebebasan navigasi" untuk “menantang klaim-klaim maritim yang berlebihan” (excessive). Dia tidak menyebut negara mana yang mengajukan klaim melampaui batas teritorial.

Bagi Beijing, militer bukan sesuatu yang luar biasa karena Laut China Selatan memang bagian dari wilayah negara tersebut. China justru menyebut langkah AS yang sering mengirim pesawat atau kapal militer ke Laut China Selatan sebagai provokasi yang membahayakan negara-negara sekitar.

Perang dagang

Dalam hal perang dagang, AS telah memberlakukan tiga gelombang tarif pada sekitar 40 persen dari total barang-barang ekspor China ke AS yang nilainya 500 miliar dollar AS.

China pun tidak tinggal diam dan menanggapinya dengan penerapan tarif serupa terhadap sekitar 110 miliar dollar barang-barang ekspor AS ke negara itu.

AFP/NICOLAS ASFOURI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kiri) berjalan beriringan dengan Presiden China Xi Jinping dalam kunjungan Trump ke Beijing, China, pada 9 November 2017. Perang dagang antara AS dan China dikhawatirkan sejumlah pihak menimbulkan efek negatif bagi perekonomian global. Untuk mengantisipasi sekaligus merespons hal itu, sejumlah pihak termasuk Uni Eropa, mengusulkan perlunya mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Momentum baik kedua negara terkait perang dagang terjadi di sela-sela KTT G-20 di Argentina. Pada 1 Desember 2018, di sela-sela konferensi tersebut, Presiden AS Donald J Trump dan Presiden China Xi Jinping menggelar pertemuan bilateral. Mereka lalu menyepakati untuk sementara melakukan ”gencatan senjata” di tengah perang dagang yang terjadi antarkedua negara.

Presiden AS Donald Trump menyatakan akan menunda penerapan pajak impor 25 persen terhadap komoditas dari China senilai 200 miliar dollar AS.

Jeda “perang dagang” itu disepakati dalam waktu 90 hari terhitung sejak 1 Januari 2019. Komoditas impor dari China senilai 50 miliar dollar tetap dikenai pajak masuk 25 persen dan tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut.

Jika proses negosiasi kedua negara dalam tenggat 90 hari itu buntu, Trump kemungkinan menghadapi tekanan baru dari kelompok garis keras untuk melanjutkan eskalasi perang tarif.(REUTERS/AFP)