Pemerintah Benahi Pengelolaan

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Sejumlah kendaraan melinta di bawah lajur transportasi massal cepat atau MRT di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (7/1/2019). Menurut rencana, kereta MRT rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 16 kilometer akan beroperasi pada Maret 2019

Jakarta, Kompas - Pembenahan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Banten dimulai. Penyederhanaan pengelolaan akan dilakukan seiring semakin banyak moda-moda transportasi yang akan menjadi alternatif untuk warga.

“Hitungan Bappenas, kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Kalau dijadikan barang, sudah jadi MRT, LRT. Tidak mungkin hal seperti ini kita terus-teruskan,” tutur Presiden dalam pengantar rapat terbatas tentang pengelolaan transportasi di Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/1/2019).

Ratas juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selain itu, tampak hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun, Gubernur DKI Anies Baswedan tak tampak hadir dalam ratas yang dimulai jam 13.56 ini.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden joko widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas terkait penanganan bencana di Palu di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10/2018). Pemerintah memprioritaskan penanganan evakuasi korban, pertolongan medis, penanganan pengungsi, dan perbaikan infrastruktur.KOMPAS/WISNU WIDIANTORO (NUT)02-10-2018

Presiden mengatakan, pembangunan MRT, LRT, Transjakarta, dan kereta bandara serta kereta komuter semestinya akan membantu mengatasi kemacetan. Namun, perlu ada pengelolaan moda-moda transportasi baik antarmoda maupun intramoda supaya lebih baik dan terintegrasi. Moda-moda transportasi ini diharap akan mendorong masyarakat beralih dari mobil pribadi ke transportasi massal.

Keterpaduan pengelolaan moda-moda transportasi maupun pengelolaan jalan diharap bisa mengatasi kemacetan. Namun, diakui saat ini banyak hal tercerai-berai. Jalan-jalan terbagi menjadi jalan yang dikelola Kementerian PUPera, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Hal serupa terjadi pada pengelolaan transit oriented development (TOD). TOD berpuluh tahun tak ada kemajuan karena pengelolaannya tersebar di beberapa institusi seperti Kementerian BUMN, Pemprov DKI, dan pemda lainnya.

Keterpaduan antartransportasi perkotaan dengan tata ruang perlu dirancang, diperhitungkan, dan disiapkan dengan serius. Strategi peningkatan akses terhadap transportasi umum melalui TOD-TOD yang ada juga perlu ditentukan.

“Kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling dilempar antarinstitusi satu dengan lainnya,” tutur Presiden. Sampai berita ini ditulis pada jam 14.45, ratas belum usai.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aktivitas pekerja di proyek pembangunan jalur kereta ringan (LRT) fase pertama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2019). Pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur terus dikebut dan beberapa diantaranya akan mulai beroperasi di tahun 2019 ini. LRT dan kereta cepat (MRT) merupakan proyek yang akan segera beroperasi di Jakarta untuk mengatasi persoalan kemacetan.