Timses Tidak Persoalkan Format Pertanyaan Debat Capres
Oleh
Agnes Theodora Wolkh Wagunu
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tim sukses kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak mempersoalkan apa pun format pertanyaan debat pada 17 Januari 2019. Pihak Joko Widodo-Ma’ruf Amin ataupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan pada Komisi Pemilihan Umum untuk memutuskan perlu tidaknya kisi-kisi pertanyaan dibuka ke pasangan calon sebelum debat.
Sementara itu, untuk memastikan visi-misi dan program kerja sampai ke publik, kedua timses berencana mengadakan forum-forum sosialisasi secara rutin. Ini juga untuk menanggapi keputusan KPU membatalkan forum sosialisasi visi-misi capres-cawapres pada 9 Januari. Forum tersebut dibatalkan karena kedua pihak tidak sepakat mengenai pihak yang menyampaikan visi-misi dan program kerja itu.
”Kami ikut keputusan KPU bagaimana, taat aturan main. Mau diberi kisi-kisi pertanyaan kami ikut, tidak dikasih juga sudah biasa. Ketika Jokowi-Ma’ruf bertemu rakyat dan menerima berbagai pertanyaan selalu dapat dijawab oleh keduanya. Jadi tidak ada persoalan,” kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, di kantor DPP PDI-Perjuangan, Jakarta, Senin (7/1/2019).
Pihaknya pun membebaskan pada KPU jika di kemudian hari ingin mengubah format debat dan akan mengikuti apa pun keputusan KPU. ”Yang penting bagaimana pemilu berkualitas dicapai,” katanya.
Sebelumnya, keputusan KPU untuk memberi bocoran pertanyaan ke kedua pasangan calon dikritisi publik. Dikhawatirkan, publik tidak bisa melihat orisinalitas kemampuan pasangan calon dalam penguasaan visi-misi serta program kerja. KPU beralasan, keputusan itu diambil agar kedua pasangan calon benar-benar menyampaikan visi-misi dan program kerjanya dengan lebih mendalam dan komprehensif. KPU juga mengatakan, sebenarnya sudah ada kesepakatan kedua pihak terkait kisi-kisi pertanyaan debat itu.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani, mengatakan, pihaknya sebenarnya lebih ingin pertanyaan debat tidak dibocorkan ke pasangan calon. Debat capres-cawapres, ujarnya, adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam visi-misi dan program kerja capres-cawapres. Jika pertanyaan debat sudah dibocorkan duluan, kemampuan calon menanggapi persoalan tidak akan terlihat, demikian pula kedalaman visi-misi dan program kerjanya.
”Kemampuan pasangan calon menjawab, merespons, dan mengkritik pertanyaan, bagaimana pemilihan diksinya, itu ukuran rakyat menentukan apakah ia layak memimpin. Karena itu, seharusnya KPU menggunakan debat sebagai cara menggali lebih dalam, tidak dengan cara membocorkan pertanyaan,” kata Muzani.
Terkait keputusan kedua pihak capres-cawapres yang menyetujui format debat itu, Muzani mengatakan, pihaknya hanya mengikuti apa yang sudah diputuskan. ”Karena sudah diambil (keputusan), ya kami ikuti saja,” katanya.
Keputusan itu disayangkan sejumlah kelompok masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengatakan, forum debat bukan hanya untuk menyosialisasikan visi, misi, dan program pasangan calon. Namun, lebih dari itu, untuk menguji orisinalitas pandangan dan respons dari pasanga calon terhadap berbagai persoalan berbangsa bernegara. Maka, sudah sewajarnya, pertanyaan dari panelis tidak dibocorkan terlebih dulu ke pasangan calon.
”Tema debat itu sendiri sebenarnya sudah merupakan kisi-kisi yang sangat memadai bagi para pasangan calon. Mengapa tidak cukup itu saja? Pemilih dan pemirsa debat bisa kehilangan aspek orisinalitas itu, apalagi untuk melihat bagaimana respons natural calon dalam menghadapi suatu peristiwa tak terduga. Pemimpin sudah semestinya bisa bekerja di bawah tekanan,” ujar Titi.
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.