Misi Penasihat Keamanan Amerika Serikat John Bolton ke Turki menemui jalan buntu. Ankara menolak syarat-syarat yang diajukan Washington.
Kairo, Kompas Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton, Senin (7/1/2018), memulai misi sulit di Ankara, Turki. Targetnya, membujuk Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan untuk bersedia tidak menyerang milisi Kurdi dari Unit Pelindung Rakyat (YPG), pascapasukan AS ditarik dari wilayah Suriah timur dan timur laut kelak.
REUTERS/POOL
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Jerusalem, Minggu (6/1/2019). Bolton diutus Presiden Donald Trump ke Turki untuk meyakinkan otoritas Turki agar tidak menyerang salah satu sekutu AS di Turki dan Suriah, yaitu Kurdi.
Turki menetapkan YPG sebagai organisasi teroris karena dianggap kepanjangan tangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) pimpinan Abdullah Ocalan yang kini disekap di penjara Turki. PKK telah ditetapkan sebagai organisasi teroris di Turki karena mengangkat senjata melawan negara Turki sejak 1984.
Bolton dalam lawatannya tersebut didampingi utusan khusus AS untuk Suriah dan koalisi internasional melawan NIIS, Jim Jeffrey, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata AS Joseph Dunford.
Diberitakan, setelah mengunjungi Ankara, Bolton akan melanjutkan kunjungan ke wilayah Suriah timur laut yang dikontrol pasukan AS dan pasukan Demokratik Suriah (SDF), dengan tulang punggung YPG.
Faktor Rusia
Bolton bergegas mengadakan lawatan ke Timur Tengah dengan mengunjungi Israel dan Turki untuk mencegah YPG merapat ke Moskwa dan Damaskus. Isu utama yang mendorong Bolton mengunjungi Israel dan Turki tersebut adalah beredarnya berita bahwa YPG kini sedang melakukan perundingan rahasia dengan Moskwa dan Damaskus.
Komandan YPG Sipan Hemo, seperti dilansir harian Asharq al-Awsat edisi hari Sabtu (5/1/2018), telah melakukan kunjungan rahasia ke Moskwa dan Damaskus untuk mencegah wilayah tepi timur Sungai Eufrat jatuh ke tangan Turki, seperti nasib wilayah Afrin.
Hemo menawarkan transaksi kepada Moskwa dan Damaskus, berupa menyerahkan area perbatasan Turki-Suriah yang dikontrol YPG di wilayah Suriah timur laut saat ini kepada Pemerintah Suriah dengan imbalan Moskwa dan Damaskus mencegah Turki menyerang posisi YPG di area tepi timur Sungai Eufrat. YPG juga menawarkan transaksi kedaulatan politik atas wilayah Kurdistan di Suriah Timur Laut diserahkan kepada Damaskus dengan imbalan kekuasaan administrasi di wilayah tersebut tetap berada di tangan YPG.
Menurut harian Asharq al-Awsat, Damaskus dan Moskwa secara prinsip telah menyetujui tawaran transaksi dari YPG tersebut.
Namun, AS menolak transaksi YPG dengan Moskwa dan Damaskus itu. Presiden AS Donald Trump langsung mengirim John Bolton ke Israel dan Turki dalam upaya mencapai kesepahaman dengan Turki tentang masa depan YPG dan sekaligus menggagalkan transaksi YPG dengan Moskwa dan Damaskus.
Ditolak
Bolton dalam temu pers dengan PM Israel Benjamin Netanyahu di Jerusalem hari Minggu lalu, di antaranya, menegaskan, persyaratan mundurnya pasukan AS dari Suriah adalah adanya jaminan perlindungan milisi YPG dari pihak Turki setelah penarikan pasukan AS dari Suriah kelak.
Turki segera memberikan isyarat menolak persyaratan AS. Jubir Kepresidenan Turki Ibrahim Calin mengatakan, tuduhan AS bahwa Turki akan menyerang Kurdi adalah tidak bisa diterima akal. Calin menegaskan, Turki membedakan antara rakyat Kurdi dan organisasi teroris, seperti YPG.
”Turki tetap akan menyerang organisasi teroris, seperti NIIS, PKK, dan kepanjangan tangannya di Suriah, seperti YPG,” lanjut Calin seperti dikutip kantor berita Turki, Anadolu.
Ia mengatakan, klaim bahwa YPG adalah representasi rakyat Kurdi adalah tidak benar dan menodai citra rakyat Kurdi.
Harian Asharq al-Awsat mengungkapkan, Bolton akan terus menekan Turki agar menerima usulan tidak menyerang YPG dengan imbalan AS akan menyetujui pembentukan zona aman di wilayah Suriah timur laut yang membebaskan pasukan Turki masuk ke zona aman tersebut.
Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump pada 19 Desember lalu mengumumkan, penarikan pasukan AS dari Suriah dengan dalih misi pasukan AS telah selesai dengan kekalahan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di negara itu.
YPG saat itu mengkritik keras keputusan mengejutkan dari Presiden Trump tersebut, dengan mengklaim NIIS belum tumpas di Suriah dan juga akan membahayakan masa depan YPG.
Presiden Trump kemudian menegaskan bahwa penarikan pasukan AS dari Suriah akan memakan waktu empat bulan untuk memberikan waktu kepada sekutu AS di Suriah, termasuk YPG, mendapat jaminan keamanan.
