PONTIANAK, KOMPAS — Daya dukung lingkungan di Kalimantan Barat kian menurun. Hal itu terlihat dari wilayah yang sering dilanda bencana semakin luas setiap tahun. Daerah yang sebelumnya tidak pernah dilanda bencana kini dilanda bencana.
BPBD SANGGAU/BERNADUS ANGGOI
Kondisi banjir di Kabupaten, Sanggau, Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau Bernadus Anggoi, Rabu (9/1/2019), mengatakan, beberapa waktu lalu Sanggau dilanda banjir. Wilayah yang sebetulnya tidak pernah dilanda banjir tahun ini malah dilanda banjir. Kecamatan Meliau dan Kapuas pekan lalu contohnya daerah yang dilanda banjir.
Akibatnya, dua jembatan rusak karena diterjang banjir. Ratusan permukiman milik 500 keluarga atau 1.859 jiwa terendam banjir sekitar 1 meter. Belum lagi sekitar 20 hektar lahan pertanian warga terendam.
”Daerah itu sebetulnya tidak pernah dilanda banjir. Namun, kali ini dilanda banjir karena hutan di perbukitan sudah dialihfungsikan untuk perkebunan, baik kebun perusahaan maupun individu. Itulah sebabnya, daya dukung lingkungan sudah berkurang,” ujarnya.
BPBD SANGGAU/BERNADUS ANGGOI
Kondisi banjir di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Anton Widjaya menilai, hal itu mengindikasikan penurunan daya dukung lingkungan akibat banyaknya alih fungsi lahan. Di sebagian besar wilayah Kalbar, dulu, ada daerah yang tidak pernah banjir, tetapi kini malah terkena banjir.
Walhi sudah lama mengingatkan pemerintah agar segera mengubah paradigma pembangunan dari yang semula mengeksploitasi alam diganti dengan pemulihan. Daya dukung alam sudah semakin memprihatinkan.
”Lakukan peninjauan ulang perizinan. Jika memang banyak yang melanggar, cabut izinnya. Pemerintah hendaknya tegas. Namun, hingga sejauh ini belum ada komitmen pemerintah untuk mengubah paradigma pembangunan. Padahal, kondisi lingkungan di Kalbar memprihatinkan,” papar Anton.
Untuk memperbaiki lingkungan dan perubahan iklim, tidak bisa hanya inisiatif internasional, tetapi inisiatif dari daerah juga sangat diperlukan. Daerah yang bersentuhan langsung dengan masalah lingkungan.
Berdasarkan catatan Kompas, sebanyak 14,7 juta hektar lahan di Kalbar, 11,7 juta hektar diantaranya sudah dibebani dengan berbagai izin: sawit 4,5 juta hektar, tambang 2,7 juta hektar, hak pengusahaan hutan (HPH) 1,3 juta hektar, dan hutan tanaman industri (HTI) 3,2 juta hektar.
