JK : Agenda Mendasar Masih Dibahas

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak bergurau seusai penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2019 kepada kementerian/lembaga dan 34 gubernur di Istana Negara, Selasa (11/12/2018). Tahun 2019, dana transfer daerah dan dana desa mencapai Rp 826,8 triliun.

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah masih harus membahas hal-hal yang sifatnya mendasar dalam penyelenggaran negara. Namun demikian, pemerintah juga terus membangun berbagai persyaratan untuk mencapai kemajuan yang menyejahterakan masyarakat.

”Kita masih berada di dasar-dasar. Terus terang, kita agak sedikit malu juga, masih berbicara pada dasar-dasar yang di negara lain tidak dibicarakan lagi,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutan pada Outlook Perekonomian Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Acara bertajuk, ”Meningkatkan Daya Saing untuk Mendorong Ekspor” tersebut digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Panelis yang hadir dalam acara tersebut antara lain adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Menurut Kalla, pemerintah Indonesia masih harus membahas tentang produksi beras dan jagung, swasembada pangan, serta harga ayam dan telur di sidang kabinet. ”Sesuatu yang di negara lain tidak dibicarakan lagi di tingkat kabinet. Kita masih bicara di tingkat cabinet soal harga beras, harga jagung, telur, ayam,” kata Kalla.

Namun hal-hal mendasar tersebut, Kalla melanjutkan, adalah persoalan yang memang harus dituntaskan. Sebab jika persoalan-persoalan mendasar tersebut tidak kunjung tuntas, maka Indonesia tidak akan pernah bisa memperkuat ekspor, manufaktur, dan sistem perekonomian secara umum.

Pemerintah sendiri, Kalla menjelaskan, telah menerbitkan sejumlah kebijakan. Di antaranya adalah 16 paket kebijakan ekonomi. Di dalamnya antara lain menyasar perbaikan produksi, insentif perpajakan, dan kemudahan perizinan.

Namun demikian, diperlukan pula partisipasi dari pemangku kepentingan lain. Di antaranya adalah swasta dalam hal kegiatan produksi dan perdagangan, sistem perbankan dalam hal pembiayaan, dan pemikiran akademisi dalam hal evaluasi dan pandangan obyektif.

Pada kesempatan yang sama, Darmin, menyatakan, pemerintah dalam menyasar target jangka menengah telah membangun infrasruktur dan menyiapkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga membangun infrastruktur lunak seperti fasilitas perpajakan dan prosedur perijinan yang dituangkan ke dalam online single submission.

”Tentu ini semua pasti akan mengambil peran dalam membentuk daya saing. Tapi itu adalah daya saing dari sisi penawaran,” kata Darmin.

Namun dalam jangka pendek, Darmin melanjutkan, daya saing biasanya dihubungan antara lain dengan kinerja ekspor. Untuk itu pemerintah berharap bisa memperkuat ekspor-ekspor utama sehingga bisa menjawab tantangan defisit transaksi berjalan.