Tiga Infrastruktur Kemaritiman Dibangun di Maluku

KOMPAS/FRANS PATI HERIN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) memberikan sambutan dalam peresmian dermaga TNI Angkatan Laut di Desa Tawiri, Kota Ambon, Maluku, pada Rabu (9/1/2019)

AMBON, KOMPAS - Tiga proyek infrastruktur berbasis maritim di Provinsi Maluku telah selesai dibangun dan diresmikan, Rabu (9/1/2019). Pembangunan itu merupakan bagian dari idealisme pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Ketiga proyek itu adalah dermaga TNI Angkatan Laut di Desa Tawiri dan  penataan pesisir di Wainitu yang masing-masing berada di Kota Ambon serta jembatan penghubung antara Pulau Yamdena dan Pulau Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Peresmian itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Pembangunan dermaga TNI AL sepanjang 250 meter beserta fasilitas pendukungnya menghabiskan anggaran sebesar Rp 121 miliar, penataan pesisir Wainitu sepanjang 1.451 meter menelan biaya sebesar Rp 19 miliar, dan jembatan penghubung Yamdena dan Larat sepanjang 323 meter senilai Rp 123 miliar.

Anggaran untuk dermaga dan jembatan bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sedangkan penataan pesisir dibiayai oleh APBN.

Kompas

Salah satu sisi dermaga TNI Angkatan Laut di Desa Tawiri, Kota Ambon, Maluku.

Gubernur Maluku Said Assagaff, dalam sambutannya di atas dermaga TNI AL yang baru itu, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus memperhatikan pembangunan di wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku. Pembangunan di Maluku yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau itu juga menunjukkan keseriusan pemerintah mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan maritim dunia.

"Ini menegaskan upaya mewujudkan kedaulatan maritim bagi Indonesia yang bahari. Ini adalah sebuah komitmen mulia. Apa yang dikerjakan hari ini menjadi bukti nyata dalam rangka kita memperkuat eksistensi Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat," kata Said.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Said Assagaff, Gubernur Maluku

Menurut Said, kini pekerjaan rumah dalam pembangunan sektor maritim salah satunya adalah konektivitas antardaerah. Konektivitas dimaksud adalah kapal pengangkut yang menjadi sarana transportasi untuk mobilitas barang dan manusia.

Selama ini, transportasi antarpulau kecil mengandalkan pelayaran rakyat. Sayangnya, perhatian untuk pelayaran rakyat hampir tidak ada.

Sebelum meresmikan proyek itu, Sri Mulyani kembali menekankan, pembangunan infrastruktur di Maluku ini menunjukkan kehadiran negara bagi wilayah Indonesia bagian timur.

Ini sebagai wujud komitmen Presiden Joko Widodo yang dalam Nawa Cita ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok banyak yang masih tertinggal.

Sri Mulyani juga menyentil tentang dimensi pembangunan wilayah kepulauan dalam hal keberpihakan anggaran. Pembangunan wilayah kepulauan  memerlukan biaya yang lebih besar ketimbang wilayah kontinental (daratan).

"Kita sudah mengakomodasikan melalui berbagai macam instrumen untuk menangkap kebutuhan yang berbeda-beda dari seluruh wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan," kata Sri.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Salah satu instrumen dimaksud adalah lewat dana transfer daerah. Kini, besaran dana transfer daerah tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah daratan, tetapi juga luas wilayah lautan. Variabel itu masuk dalam formulasi perhitungan Kementerian Keuangan.

Maluku mendapatkan kenaikan dana alokasi khusus (DAK) fisik dari Rp 70 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 234 miliar pada tahun ini. Adapun DAK nonfisik juga meningkat, yakni dari Rp 231 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 649 miliar pada tahun ini. (FRN)