Komnas HAM Minta 30.533 Anak Nduga Segera Diimunisasi

KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Siswa SD YPPK Picetehi Sibena, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, diimunisasi campak-rubela, Agustus 2018. Papua Barat menjadi provinsi pertama di luar Jawa yang berhasil mencapai target cakupan imunisasi campak-rubela minimal 95 persen.

JAYAPURA, KOMPAS — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pemerintah memastikan 30.533 anak di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, segera diberi imunisasi campak, rubela, dan polio tahun ini. Hal itu penting demi mencegah potensi merebaknya kasus campak seperti yang tahun lalu terjadi di Asmat.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey saat ditemui di Jayapura, Kamis (10/1/2019). Frits mengatakan, aparat keamanan diharapkan bisa memberikan jaminan situasi yang kondusif di Nduga sehingga petugas medis dapat memberikan pelayanan imunisasi dengan optimal.

Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, sejauh ini baru 2.547 anak atau 7,7 persen dari 33.080 anak di Nduga yang telah mendapatkan imunisasi campak, rubela, dan polio. ”Hak anak-anak di Nduga mendapatkan imunisasi tak boleh terabaikan. Kami berharap dinas kesehatan bisa menggandeng pihak keamanan sehingga kegiatan imunisasi berjalan lancar,” kata Frits.

Ia pun meminta pimpinan Pemerintah Kabupaten Nduga dan pemerintah pusat lebih berkomitmen untuk menyediakan fasilitas dan biaya operasional sehingga cakupan imunisasi bisa meningkat.

”Kami mengimbau agar kelompok kriminal bersenjata di Nduga tidak menyerang pekerja kemanusiaan, seperti guru dan tenaga medis. Mereka sangat berperan penting dalam pemenuhan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat setempat,” katanya.

Rawan

Kabupaten Nduga termasuk daerah di kawasan pegunungan tengah Papua yang rawan aksi teror kelompok kriminal bersenjata di bawah pimpinan Egianus Kogoya. Selama dua tahun terakhir, Egianus bersama kelompoknya telah membunuh 21 warga sipil dan 1 anggota TNI.

Kelompok ini juga dua kali menyerang pesawat yang mendarat Bandara Kenyam, Nduga, pada akhir Juni 2018. Mereka juga terlibat dalam kasus intimidasi dan penyanderaan 15 tenaga guru beserta paramedis di Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga, pada 3-17 Oktober 2018. Salah satu korban mengalami pelecehan seksual.

Pada 2 Desember lalu, kelompok yang sama juga menyerang pekerja PT Istaka Karya di Puncak Bukit Kabo, Distrik Yigi, pada 2 Desember 2018. Total 17 orang tewas, 7 orang selamat, dan 4 orang hilang.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga Ina Gwijangge menjelaskan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan 30.533 anak belum mendapatkan imunisasi campak, rubela, dan polio di Nduga. Selain masalah situasi keamanan yang tidak kondusif, kendala lain adalah kondisi geografis yang sulit dan minimnya layanan transportasi udara, khususnya helikopter.

”Kondisi keamanan di Nduga tidak kondusif sejak Juni 2018. Pelayanan imunisasi hanya berjalan di empat puskesmas dari delapan puskesmas di Nduga,” ujarnya.

KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA

Aktivitas pembukaan jalan Trans-Papua di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, oleh TNI Angkatan Darat dari kesatuan Detasemen Zeni Tempur pada 16 Agustus 2016 lalu.

Ia mengatakan, pemerintah daerah setempat juga meminta bantuan pemerintah pusat untuk pengadaan layanan helikopter agar bisa menjangkau distrik atau kecamatan di pedalaman. Namun, Kementerian Kesehatan baru akan menyiapkan helikopter untuk pelayanan kesehatan di Nduga pada tahun 2020.

”Terdapat 12 distrik (setingkat kecamatan) yang belum memiliki lapangan terbang untuk pesawat perintis. Karena itu, hanya helikopter yang dapat mendarat di distrik tersebut,” kata Ina.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay mengakui, cakupan imunisasi campak, rubela, dan polio di Kabupaten Nduga terendah di Provinsi Papua. Pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

”Kami juga telah mengirim tim kesehatan yang meliputi 2 dokter dan 10 perawat ke sejumlah distrik di Nduga sejak Senin (7/1/2019) lalu. Mereka memberikan layanan kesehatan di daerah rawan konflik di Papua,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Martuani Sormin menyatakan, pihaknya siap mendukung pengamanan petugas medis dalam pelaksanaan imunisasi di Nduga.