Warga Jawa Timur Kurang Kenali Kontestasi Politik

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Kalangan siswa dan siswi SMA Katolik St. Louis 2 di Surabaya mengikuti simulasi penggunaan hak suara oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. Karena penting untuk memilih secara demokratis, sosialisasi tersebut juga menekankan kepada pemilih pemula agar tidak bersikap apatis atau golongan putih (golput).

SURABAYA, KOMPAS – Pemungutan suara Pemilihan Umum 2019 tersisa 96 hari. Namun, kalangan warga Jawa Timur kurang mengetahui seluk beluk kontestasi lima tahunan ini.

Menurut rilis Surabaya Survey Center, dari 1.070 responden penilikan di 38 kabupaten/kota, sebanyak 35,2 persen atau 3-4 dari 10 responden cuma mengetahui tahun pelaksanaan kontestasi pada 2019. Sebanyak 34,8 persen atau 3-4 dari 10 responden tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan tentang Pemilu 2019.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Tingkat pengenalan Pemilihan Umum oleh publik di Jawa Timur sesuai hasil jajak pendapat oleh Surabaya Survey Center.

Yang mengetahui bulan dan tahun Pemilu yakni April 2019 hanya 18,2 persen atau 1 dari 5 responden. Tidak mengherankan jika responden yang mengetahui waktu pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 hanya 11,8 persen atau 1 dari 5 responden.

Namun, untuk pertanyaan tentang partisipasi, sebanyak 88,8 persen atau 9 dari 10 responden menyatakan akan menggunakan hak pilihnya. Yang 11,2 persen atau 1 dari 10 responden menyatakan belum pasti hingga tidak menggunakan hak politiknya.

Yang patut menjadi perhatian, sebanyak 92,5 persen responden ternyata tidak mengetahui bahwa saat pemungutan suara nanti akan memilih calon Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Hanya 7,5 persen responden yang memahami hak pilih nanti menggunakan lima surat suara.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Tingkat pengenalan Pemilihan Umum oleh publik di Jawa Timur sesuai hasil jajak pendapat oleh Surabaya Survey Center.

Selain itu, 90,8 persen responden tidak mampu menyebut enam belas partai politik peserta Pemilu 2019. Artinya, hanya 9,2 persen yang tahu nama-nama peserta Pemilu. Patut diyakini, nama-nama calon anggota legislatif yang berkontestasi di jenjang kabupaten/kota, provinsi, dan pusat juga kurang diketahui apalagi dikenali. Untuk calon Presiden-Wakil Presiden, karena hanya melibatkan dua pasang, nama Presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih diketahui daripada nama-nama partai-partai apalagi para caleg.

Direktur Utama Surabaya Survey Center Mochtar W Oetomo, Kamis (10/1/2019), mengatakan, penilikan berlangsung kurun 10-30 Desember 2018 terhadap 1.070 responden dengan metode pencuplikan secara rambang berjenjeng (stratified multistage random sampling).

Batas kesalahan (margin of error) rata-rata dari survei ini lebih kurang 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survey mencakup calon pemilih atau seluruh warga Jatim berusia setidaknya 17 tahun, kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah, dan bukan personel TNI atau anggota Polri.

Menurut Mochtar, hasil survey bisa dikategorikan mengecewakan mengingat pemungutan suara tidak terlalu lama lagi. Penyelenggara dan pengawas harus bersinergi dan bekerja keras dalam sosialisasi jika ingin kontestasi nanti dianggap berkualitas.

Padahal, di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga menghadapi tantangan besar terkait dengan penyebaran berita bohong (hoaks) dan fitnah tentang pelaksanaan kontestasi. Misalnya, hoaks tentang adanya tujuh kontainer berisi 70 juta surat suara Pilpres yang sudah tercoblos. Padahal, surat suara belum dicetak apalagi didistribusikan hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Suasana penyampaian hasil jajak pendapat oleh Surabaya Survey Center tentang Pemilihan Umum 2019 dan Pemilihan Wali Kota Surabaya 2020.

Pengajar komunikasi politik pada Universitas Airlangga, Yayan Sakti Suryandaru mengatakan, rendahnya pengenalan publik terhadap Pemilu berpotensi membuat target-target yang ditetapkan oleh partai politik dan calon anggota legislatif meleset. Selain itu, bisa jadi memunculkan sikap kekurangpedulian terhadap pelaksanaan kontestasi.

Wali Kota Surabaya

Khusus untuk publik Surabaya, boleh jadi Pemilihan Wali Kota Surabaya 2020 akan lebih diperhatikan daripada Pemilu 2019. Calon pengganti yang melampaui atau setidaknya menyamai pencapaian gemilang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan lebih dinanti karena memengaruhi perjalanan hidup warga Surabaya setelah kepemimpinan berakhir. “Yang juga akan diperhatikan ialah Pilpres. Untuk Pilgub Jatim kan sudah selesai,” katanya.

Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana mengatakan, pemenangan kursi parlemen DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perolehan suara mayoritas untuk Presiden Joko Widodo- KH Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden-Wakil Presiden di atau dari Surabaya menjadi fokus kegiatan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

“Kursi di DPRD Kota Surabaya dan DPRD Jawa Timur akan bertambah. Kami bertekad kembali mendominasi parlemen. Selain itu, berusaha keras memenangkan calon anggota DPR kami dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo lolos ke Jakarta,” ujar Wisnu.