Elite Diajak Perangi Hoaks Bersama

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para kader PDI-P (PDI-P) menghadiri HUT Ke-46 PDI-P di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019). Acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh nasional, seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI Hamzah Haz, dan cawapres RI nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajak elite politik bersama-sama memerangi segala bentuk penyebaran disinformasi dan kabar hoaks di sisa masa kampanye Pemilihan Umum 2019. Langkah untuk dialog bersama antarelite yang berbeda sikap politik di pemilu dapat diambil dalam waktu dekat untuk menangkal hoaks yang bias merusak demokrasi.

Seruan untuk memerangi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian selama masa kampanye itu disampaikan sebagai salah satu rekomendasi Rakornas PDI-P. Rapat yang diadakan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Ke-46 PDI-P tahun itu ditutup, Jumat (11/1/2019).

Acara selama dua hari itu ditutup Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan menghasilkan 12 butir rekomendasi, baik untuk internal partai maupun terhadap pemerintah dan elite politik pada umumnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Puan Maharani

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (non-aktif)  PDI-P Puan Maharani membacakan butir-butir rekomendasi itu dalam penutupan rakornas. Salah satu butir rekomendasi berbunyi, Rakornas PDI-P mengajak semua peserta pemilu dan lapisan masyarakat bersama mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 dengan aman dan aman.

Mari bersama-sama menghindari dan memerangi segala bentuk kampanye hitam, berita bohong (hoaks), politik uang, fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat merusak dan mencederai demokrasi Indonesia serta dapat menghancurkan persatuan bangsa.

Selama empat bulan masa kampanye, berbagai kasus berpotensi mengganggu kedamaian pelaksanaan pemilu. Beberapa di antaranya maraknya berita bohong atau hoaks. Kabar penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet yang muncul di awal masa kampanye, Oktober 2018, adalah contoh hoaks yang oleh Kemenkominfo dinilai sebagai salah satu hoaks paling berdampak selama 2018.

Berikutnya, pada 3 Januari lalu, muncul hoaks tentang adanya tujuh kontainer surat suara dari China yang telah dicoblos. Selain hoaks, kasus lain, seperti ujaran kebencian, juga terus bergulir di ruang publik.

Selain itu, juga terjadi teror terhadap dua unsur pimpinan KPK setelah teror juga pernah menimpa penyidik KPK Novel Baswedan, yang kasusnya belum diungkap tuntas oleh aparat sampai sekarang.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, langkah teknis memerangi hoaks itu dapat dimulai dengan membuka ruang dialog dengan lawan politik di pemilu. Sebagai contoh, muncul usulan agar dalam waktu dekat, para elite dari Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandiaga dapat saling bertemu untuk bersama menangkal kabar-kabar hoaks yang beredar.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Hasto Kristiyanto

Usulan itu spontan muncul saat Hasto bersama-sama dengan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera bersama-sama menjadi pembicara di diskusi hasil survei Indikator mengenai hoaks di masa kampanye. Saat itu, Mardani mengusulkan perlu ada forum diskusi di antara kedua kubu untuk membahas isu-isu perpolitikan terbaru. Jika perlu, kedua kubu mengadakan konferensi pers bersama untuk menyatakan suatu kabar sebagai hoaks.

”Misalnya, kita sama-sama hadir membahas dalam satu forum bahwa kabar Pak Jokowi itu keturunan komunis, bersama-sama kita nyatakan sebagai hoaks,” kata Mardani.

Aris Setiawan Yodi

Wakil Sekjen PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di Jakarta, Selasa (2/1/2019).

Lebih lanjut, Mardani mengatakan, untuk memerangi hoaks secara hoslitik di tengah era kemajuan teknologi informasi ini, elite memerlukan literasi digital yang baik. Ia mengakui, tidak semua elite bijak dalam berkomentar di dunia maya.

”Literasi perlu ditekankan. Bukan hanya ke masyarakat grassroot, melainkan juga kepada kami para elite. Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari,” ujar Mardani. (MELATI MEWANGI)