Kelompok Radikal Ikut Bermain dalam Kontestasi Politik

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Jajaran pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/1/2019). Pertemuan tersebut membahas dinamika yang terjadi di Tanah Air, salahsatunya adalah situasi menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden, pada 17 April 2019 mendatang. GP Ansor menegaskan, secara organisasi tidak diperkenankan untuk.mendukung salah satu pasangan calon presiden, namun membebaskan para individu dalam organisasi untuk menetapkan pilihannya.

Jakarta, Kompas - Kelompok-kelompok radikal disinyalir ikut bermain kontestasi politik. Dukungan sekaligus titipan agenda diberikan kepada calon yang dinilai mampu mengakomodir.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan 34 Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/2019). Presiden Joko Widodo menerima kunjungan ini bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Mereka bukan merusak pemilu tapi menginduk dalam suatu kontestasi, memasukkan agenda-agenda mereka, seperti mendirikan negara Islam, khilafah islamiyah atau setidaknya NKRI bersyariat,” tutur Yaqut seusai pertemuan.

Fenomena ini ditemukan di banyak wilayah baik di luar Jawa maupun Jawa Barat. Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Riau Purwaji menceritakan, ideologi ini masuk dari negara-negara tetangga seperti dari Malaysia dan Filipina. Karena di Riau ada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga, daerah-daerah ini menjadi basis gerakan kelompok radikal.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Jajaran pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/1/2019). Pertemuan tersebut membahas dinamika yang terjadi di tanah air, salahsatunya adalah situasi menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden, pada 17 April 2019 mendatang. GP Ansor menegaskan, secara organisasi tidak diperkenankan untuk.mendukung salah satu pasangan calon presiden, namun membebaskan para individu dalam organisasi untuk menetapkan pilihannya.

GP Ansor berjanji akan terus menjaga NKRI. “Kalau Ansor dan Banser tidak melakukan apa-apa, mereka akan semakin mudah berkembang. Kami lawan. Di Pilpres inipun, tidak ada masalah buat kami berhadapan dengan mereka,” tutur Yaqut.

Sebab, lanjut Yaqut, keberagaman adalah sunnatullah, hal yang tidak bisa ditolak. Karenanya, tidak boleh ada orang yang memperjuangkan negara lain selain NKRI.

Mengenai masukan dari GP Ansor, kata Moeldoko, kendati membuka akses untuk siapapun memberi masukan, Presiden sesungguhnya tidak memberikan tanggapan. “Tapi saya pribadi ingin mengingatkan, siapapun yang bermain-main dengan itu, yang menggunakan kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis, maka ini akan menjadi backfire (bumerang),” tuturnya.

Pemerintah juga tidak memberikan ruang pada kelompok-kelompok radikal. Tidak ada toleransi untuk kelompok yang intoleran.

GP Ansor, secara institusi, kata Yaqut, tidak berpolitik. Sesuai kittah NU 1926, Nahdlatul Ulama dan badan-badan otonomnya tidak berpolitik praktis termasuk dalam kontestasi Pilpres. Namun, sebagai individu, kader GP Ansor bebas untuk mendukung calon yang dianggap terbaik.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Presiden Joko Widodo hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad dan Hari Pahlawan di Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (22/11/2018) malam.