KKP Luncurkan Program Bengkel Perahu Nelayan

INSAN ALFAJRI UNTUK KOMPAS

Sebanyak 43 perahu di Desa Panimbangjaya, Pandeglang, Banten, Rabu (2/1/2019) rusak akibat terjangan tsunami Selat Sunda pada Sabtu (22/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggulirkan program bengkel perahu  nelayan. Bengkel itu akan melayani perbaikan kapal-kapal ikan yang rusak akibat bencana Tsunami di Lampung dan Banten.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar, Jumat (11/1) di Jakarta, sebanyak tiga unit bengkel perahu mobile itu akan diberangkatkan mulai pekan depan ke lokasi-lokasi bencana di sepanjang pesisir Banten dan Lampung. Pihaknya siap membuka bengkel kapal sehingga nelayan yang kapalnya rusak dapat memperoleh bantuan secara cepat.

“Rute definitifnya sedang difinalkan. (Bengkel perahu) akan bergerak bertahap tergantung lokasi yang membutuhkan, yang terdapat kerusakan (kapal). Mekanik, peralatan dan suku cadang (kapal) sementara kami siapkan,” kata Zulficar, kepada Kompas.

Pendataan kerusakan kapal nelayan akan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung. Selain itu, pendataan dan verifikasi akan dilakukan untuk alat tangkap yang rusak.

KOMPAS/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Nelayan di Desa Waimuli Timur, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, sedang mengecek kondisi kapalnya yang diterjang tsunami pada 22 Desember lalu, Selasa (8/1/2019).

“Kita tentu akan prioritaskan juga pergantian alat tangkap ke lokasi (bencana), sesuai ketersediaan,” kata Zulficar.

Zulficar menambahkan, sejak bencana Tsunami di Lampung dan Banten, KKP sudah membuka posko tanggap darurat serta mendata kerusakan perahu dan sarana perikanan. Perbaikan sarana dan prasarana perikanan yang rusak tengah dilakukan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengupayakan bantuan pengadaan perahu dan alat tangkap yang hilang atau hancur.

Bantuan Kapal

Secara terpisah, Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan KKP Agus Suherman, mengemukakan, pihaknya masih terus mendata kapal-kapal yang hilang atau rusak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Data tersebut akan diverifikasi dan dibahas dalam rapat koordinasi kementerian/lembaga untuk evaluasi bencana.

Agus menambahkan, tahun ini KKP tidak memasukkan Lampung dan Banten sebagai penerima bantuan pengadaan kapal nelayan, karena proporsi bantuan kapal pada dua provinsi tersebut sudah sangat tinggi. Selama kurun 2016-2018, Lampung menerima 113 unit kapal bantuan nelayan dan Banten menerima 48 unit.

“Proporsi bantuan Lampung dan Banten tahun 2016-2018 sangat tinggi, sehingga 2019 belum teralokasi,” katanya.

PERUM PERINDO

Ilustrasi _ Petani tambak udang menunjukan hasil panennya.

Sementara itu, pasca Tsunami di Lampung dan Banten tanggal 22 Desember 2018, pasokan benur ke petambak rakyat di Lampung juga tersendat. Di wilayah tambak rakyat di Bumi Dipasena, Lampung, pasokan benur turun hingga 50 persen.

Anggota Biro Budidaya Perhimpunan Petambak Pengusaha Udang Wilayah Lampung (P3UW-Lampung) Yohanes Kahno Waluyo, mengemukakan, pasokan benur dari wilayah Kalianda, Lampung Selatan, merosot pasca tsunami. Benur yang biasanya dipasok dua kali setiap pekan, yakni rata-rata 15 juta-25 juta ekor, kini anjlok menjadi 2 juta-10 juta ekor.

Akibat gangguan pasokan, saat ini petambak mengurangi tebar benur hingga 50 persen. “Saat ini, kami mengurangi jumlah benur yang ditebarkan, dari yang biasanya satu kolam tebar benur 50.000 ekor, sekarang tinggal 25.000-30.000 ekor,” katanya.