Memasuki tahun kedua pemerintahan Anies Baswedan, Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menilai Anies tidak mulus merealisasikan janji-janji politiknya. Sejumlah pelayanan publik yang berlangsung masih jauh dari harapan.
Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), dalam konferensi pers tentang catatan awal tahun 2019 ”Janji Anies Janji Manis” menyebutkan hal itu. ”Pelayanan publik yang baik menjadi syarat atau indikator keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah,” kata Nainggolan, Kamis (10/1/2019).
Ada 10 pelayanan publik yang disoroti dan dirasa memburuk, di antaranya program OK Otrip yang berganti nama JakLingko. Lalu, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, DP Nol Rupiah, penataan PKL, reklamasi, penggusuran, kesenjangan Kepulauan Seribu, dan program penutupan tempat hiburan malam.
Untuk JakLingko, yang sebetulnya merupakan kelanjutan dari program angkutan umum yang terintegrasi di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, sampai saat ini belum terealisasi. Malah yang terjadi adalah penggantian nama dan masyarakat dipersulit dengan mesti memiliki kartu Jaklingko yang hanya bisa digunakan untuk layanan transjakarta dan angkot atau bus pengumpan. Sementara untuk bisa naik angkutan umum lain, seperti kereta komuter, menggunakan kartu lain.
”Mengapa konsumen harus dirugikan dengan membeli kartu baru lagi? Mengapa Pemprov DKI tidak melakukan penyelarasan sistem kartu pembayaran elektronik yang sudah ada saja untuk bisa digunakan di layanan JakLingko?” ujar Nainggolan.
Lalu, janji DP Rp 0. Janji DP nol rupiah sulit untuk direalisasikan karena harus melibatkan pihak ketiga, yaitu pengembang. Janji itu kian menyulitkan warga karena adanya syarat hanya warga dengan penghasilan empat hingga tujuh juta rupiah per bulan. Artinya, lanjut Nainggolan, masyarakat berpenghasilan UMR atau sebesar Rp 3,8 juta sulit mengakses program itu.
Untuk program KJP plus pun, Fakta menilai banyak masalah.
Sumiati, Ketua Divisi Pendidikan dan Pengorganisasian Fakta, menyebutkan, program KJP banyak karut-marut. Tempat pegadaian dan semua warung bahkan bisa menerima KJP.
”Dana KJP yang seharusnya untuk keperluan anak sebagai siswa bisa dimanfaatkan orangtuanya untuk membeli kebutuhan orangtua,” kata Sumiati.
Hal lain yang menjadi keprihatinan, lanjut Nainggolan, adalah bagaimana Anies menata pedagang kaki lima. Banyak penggusuran dilakukan. Namun, fokus Anies hanya di Tanah Abang meski dengan cara menutup Jalan Jatibaru dan sekarang sudah dibangun jembatan penyeberangan orang.
Gembong Warsono, anggota DPRD DKI Jakarta, sepakat dengan evaluasi Fakta. ”Banyak program Anies yang kelihatannya berjalan, tetapi sebenarnya tidak seperti yang terlihat di publik. Misalnya OK Otrip tidak maksimal, OK Oce loyo, DP nol rupiah belum ada kejelasan landasan hukumnya, bahkan penerima KJP plus turun,” kata Gembong.
Nainggolan melanjutkan, dengan adanya evaluasi atas kinerja Anies, memang banyak program yang tidak terealisasi seperti yang dijanjikan dalam janji politiknya.
”Kami berharap catatan awal tahun Jakarta 2019 ini menjadi referensi atau saran perbaikan pembangunan pelayanan publik di Jakarta. Penyajian kritik ini diharapkan bukan menjadi senjata untuk melemahkan kinerja, melainkan untuk membangun kehidupan manusiawi warga Jakarta,” kata Nainggolan.