Huntara di Sulteng Tak Dilanjutkan, Pemerintah Fokus Hunian Tetap
Oleh
Videlis Jemali
·2 menit baca
PALU, KOMPAS - Pembangunan hunian sementara rehabilitasi dampak bencana di Sulawesi Tengah kemungkinan tak akan dilanjutkan. Hunian sementara saat ini dianggap sudah cukup sehingga pemerintah bisa fokus menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa bumi yang mesti direlokasi.
Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto meyakini, sebanyak 669 unit hunian sementara (huntara) yang saat ini tengah diselesaikan sudah mencukupki kebutuhan. “Kami mendapatkan data lapangan dan data citra satelit sebelum dan setelah gempa. Dari data itu terlihat berapa kebutuhan huntara,” katanya di Palu, Sulteng, Senin (14/1/2019).
Saat ini, pemerintah membangun 669 unit huntara dari total proyeksi 1.200 unit. Masing-masing unit huntara berisi 12 kamar atau bilik. Huntara yang telah dibangun kini dinilai sudah mencukupi, sehingga 531 unit lain tidak akan dibangun. Saat ini, penyintas secara bertahap menempati huntara.
Terkait kesesuaian data bencana yang telah ditetapkan gubernur Sulteng beberapa waktu lalu, Arie mengakui perbedaan pasti ada. Namun, tidak akan terpaut jauh.
Berdasarkan penetapan gubernur, total rumah yang rusak ringan, sedang, berat, dan hilang sebanyak 88.852 unit. Jumlah ini tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, tiga daerah yang terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi pada 28 September 2018. Korban meninggal sebanyak 2.657 jiwa dan 667 jiwa hilang.
Arie menambahkan, bagi penyintas yang rumahnya hancur tetapi tidak tinggal di zona terlarang, mereka bisa membangun kembali rumahnya. Pemerintah tengah memperjuangkan dana stimulan untuk mereka.
Fokus huntap
Karena pembangunan huntara kemungkinan tak dilanjutkan, menurut Arie, pihaknya bisa fokus bersiap membangun hunian tetap bagi penyintas yang harus direlokasi. Namun, ia belum bisa memastikan waktu pembangunan.
Secara terpisah, anggota Forum Warga Korban Likuefaksi Balaroa, Kota Palu, Marwan P Angku menyatakan pemerintah sebaiknya segera membangun hunian tetap. “Huntara sudah kedaluarsa. Anggaran pembangunan huntara lebih baik dijadikan kompensasi bagi penyintas,” katanya.
Arie menambahkan, pihaknya banyak mendapat laporan keberadaan sejumlah kelompok tertentu yang mengatasnamakan Kementerian PUPR dan menjanjikan jatah proyek rehabilitasi pascabencana tertentu. Untuk mendapatkan proyek tersebut, warga diminta setoran uang.
“Kami tegaskan, ini tidak benar. Semua pekerjaan dilelang sehingga tak ada peluang untuk bermain,” katanya.