Publik Semakin Tidak Setuju dengan Kepemimpinan Trump
Pada 11 Desember 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara selama pertemuan dengan para pemimpin Partai Demokrat di Kantor, Washington.
WASHINGTON, SENIN - Mayoritas masyarakat Amerika Serikat menuding Presiden Donald Trump paling disalahkan atas penutupan aktivitas pemerintah federal (shutdown) yang pada Senin (14/1/2019) memasuki hari ke-23.
Secara politik, tingkat ketidaksetujuan atau penolakan masyarakat atas pemerintahan Trump meningkat dibanding bulan sebelumnya. Namun, peringkat itu masih berada di kisaran normal dibandingkan dengan keseluruhan kepemimpinan Trump.
Pernyataan tersebut merupakan hasil survei atau studi sejumlah media AS pada awal Januari 2019 tentang opini publik terkait dengan penutupan layanan pemerintah federal. Survei media ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan penting melalui telpon atau kuesioner daring kepada sekitar 1.000 responden.
Hasil studi CNN yang dirilis pada Minggu (13/1/2019) waktu AS misalnya mengungkapkan, 55 persen responden memilih Trump sebagai pihak yang disalahkan atas shutdown. Sebesar 32 persen lainnya menuding kubu Demokrat sebagai pihak yang paling bersalah.
Selain itu, 56 persen responden tidak setuju dengan pembangunan dinding perbatasan antara Meksiko dan AS. Jumlah responden yang setuju mencapai 39 persen. Rasio itu cukup stabil selama sebulan ini dan hanya beda satu poin dibanding hasil riset pada awal Desember 2018.
Namun, di sisi lain, sebagian besar responden atau 69 persen menganggap, pembangunan tembok di perbatasan dengan Meksiko dapat membantu menyelesaikan masalah atau krisis yang terjadi di perbatasan.
Hanya 12 persen yang menganggap pembangunan tembok penghalang tidak menyelesaikan masalah. Sedangkan 17 persen menilai, tembok untuk mencegah aliran imigran ilegal itu hanya akan memperburuk situasi di perbatasan.
Seorang kru bekerja mengganti pagar perbatasan lama di sepanjang bagian perbatasan AS-Meksiko, seperti yang terlihat dari Tijuana, di negara bagian Baja California, Meksiko, pada 8 Januari 2019.
Dampak politik
Sejak penutupan aktivitas pemerintah pada 22 Desember 2018, jumlah responden yang tidak setuju atas cara pemerintahan Trump menangani mencapai 57 persen. Persentase itu meningkat lima poin dibandingkan dengan hasil riset pada awal Desember 2018.
Direktur Jajak Pendapat CNN, Jennifer Agiesta, menyampaikan, kenaikan tingkat penolakan (ketidaksetujuan) masyarakat terhadap Trump di antaranya berasal dari warga kulit putih bukan sarjana. Sebanyak 47 persen tidak setuju atas pemerintahan Trump. Angka itu naik delapan poin dibandingkan hasil riset pada awal Desember 2018.
Untuk kelompok masyarakat kulit putih yang memiliki gelar sarjana, rasio itu tidak berubah. Hampir sama dengan bulan sebelumnya, mayoritas atau 64 persen dari mereka masih tidak sependapat dengan pemerintahan Trump.
"Sedikit data menyarankan, penutupan pemerintah AS bermanfaat secara politis. Paling-paling, survei menunjukkan angka Trump kurang lebih stagnan. Beberapa studi menemukan, tingkat penolakan masyarakat terhadap Trump naik sedikit pada awal 2019. Peringkat itu masih berada dalam kisaran normal," tulis wartawati dan editor jajak pendapat Huffington Post, Ariel Edwards-Levy, dalam beritanya.
Dari hasil studi CNN, tingkat penolakan masyarakat atas pemerintah Trump berkisar antara 52 hingga 59 persen selama Januari 2017 hingga awal Januari 2019. Dengan demikian, tingkat penolakan masyarakat yang saat ini sebesar 57 persen masih dalam kisaran nomal.
Balok baja berbentuk X menandai perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko di Texas, Sabtu (12/1/2019). Penutupan sejumlah layanan masyarakat masih berlaku saat pemerintah AS mencoba berjuang untuk meloloskan anggaran pembuatan lebih banyak tembok perbatasan di New Meksiko. Tembok-tembok itu akan digunakan untuk menghalau imigran gelap yang hendak masuk ke AS. Presiden Donald Trump menginginkan 5,7 miliar dollar AS untuk membangun tembok tambahan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko tetapi Partai Demokrat menentang gagasan itu.
Sangat serius
Huffington Post juga merilis hasil studi serupa pada Minggu. Sebanyak 50 persen responden menganggap penutupan layanan pemerintah AS "sangat serius" dan 46 persen "sangat tidak setuju" dengan cara Trump menanganinya.
Persentase itu meningkat besar dibanding hasil studi serupa pada Desember 2018. Sebelum Natal 2018, hanya 29 persen responden menganggap penutupan pemerintah "sangat serius".
Mayoritas atau 57 persen responden menunjukkan Trump sebagai pihak yang paling disalahkan atas penutupan itu. Selain itu, cukup banyak responden atau sebesar 48 persen menganggap, Trump seharusnya berkompromi dalam negosiasi terkait pembangunan perbatasan untuk mencegah "kemacetan".
Untungnya, sebagian besar atau 47 persen responden tidak merasa terpengaruh dengan sejumlah layanan pemerintah yang ditutup. Hanya 24 persen merasa terpengaruh oleh insiden itu.
"(Putra kami) adalah pekerja federal dan mempunyai anak berumur satu tahun. Dia harus kerja tetapi tidak dibayar, sehingga dia kesulitan membeli popok dan makanan bayi. Saya membantunya, tetapi dana saya terbatas," tulis seorang responden perempuan dari kubu Demokrat, seperti dikutip Huffington Post.
Responden perempuan lain dari kubu Republik mendukung usaha Trump untuk membangun tembok di perbatasan. Ia juga khawatir dengan penutupan pemerintah AS karena anggota keluarganya tidak dibayar. Meskipun demikian, ia percaya bahwa Trump dan sekutunya berusaha mengakhirkan penutupan layanan tersebut.
Para migran dari Meksiko dan Amerika Tengah menonton Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjelaskan tentang keamanan perbatasan pada Selasa, 8 Januari 2019. Mereka menonton dari tempat penampungan migran di perbatasan di Tijuana, Meksiko.
Kantor berita Associated Press memberitakan, Senator Republik Lindsay Graham telah mendorong Trump untuk membuka kembali pemerintahnya selama beberapa minggu, sambil melanjutkan negosiasi dengan partai Demokrat tentang pembangunan perbatasan.
Jika tidak ada kesepakatan, maka Trump harus menunjukkan sikap lebih dramatis dengan mendeklarasikan keadaan darurat. Trump ingin memperoleh kesepakatan dengan Demokrat terlebih dahulu sebelum membuka pemerintahnya.
Selama masa penutupan, 9 dari 15 departemen tingkat kabinet belum didanai, termasuk pertanian, keamanan dalam negeri, dan transportasi. Beberapa taman nasional ikonis ditutup. Hampir semua pegawai di NASA diminta tinggal di rumah. Sekitar 420.000 karyawan federal bekerja tanpa dibayar, termasuk FBI (Federal Bureau of Investigation), TSA (Transportation Security Administration), dan petugas penegak hukum federal lainnya. (CNN/AP)
