Sinkronisasi Pusat-Daerah Masih Jadi Persoalan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (14/1/2019). Presiden didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong (kanan), Direktur Pelayanan Aplikasi BKPM Husen Maulana (kiri), Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kiri belakang), dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan belakang). Presiden ingin memastikan bahwa sistem OSS berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat yang ingin mengurus beragam perizinan berusaha melalui sistem daring. Sebelumnya pemerintah mengalihkan pelayanan OSS dari Kementerian Koordinator Perekonomian ke BKPM mulai 2 Januari 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Sinkronisasi sistem serta layanan perizinan tunggal terintegrasi dalam jaringan (online single submission/OSS) antara pusat dan daerah masih menjadi persoalan. Meski begitu, pemerintah daerah akan tetap dipaksa menerapkan OSS paling lambat Februari mendatang.

Presiden Joko Widodo di sela-sela tinjauannya ke pusat pelayanan OSS di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (14/1/2019), mengakui, permasalahan yang paling sulit diselesaikan dalam penerapan OSS adalah mengintegrasikan sistem serta pelayanan perizinan di pusat dan daerah.

”Ini memang yang paling sulit adalah mengintegrasikan dengan kabupaten/kota. Ada 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi yang harus sama kecepatan (dalam perizinan),” tuturnya.

Senin pagi, Presiden Jokowi meninjau jalannya OSS di Gedung BKPM yang mulai beroperasi 2 Januari lalu. Didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BKPM Thomas Lembong, Presiden Jokowi melihat meja-meja pelayanan perizinan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun sempat duduk di meja pelayanan untuk mengetahui langsung proses perizinan yang kini menggunakan sistem daring.

Seusai meninjau, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sistem pelayanan perizinan terintegrasi itu akan terus disempurnakan. Sebab, saat ini target integrasi sistem serta layanan perizinan antara pusat dan daerah belum sepenuhnya tercapai.

”Ini masih perbaikan-perbaikan, terutama untuk mengintegrasikan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” katanya. Integrasi itu penting untuk memudahkan para investor dalam mengajukan perizinan. Dengan integrasi itu diyakini proses penerbitan izin bisa semakin cepat.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (14/1/2019). Presiden ingin memastikan bahwa sistem OSS berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat yang ingin mengurus beragam perizinan berusaha melalui sistem daring. Sebelumnya pemerintah mengalihkan pelayanan OSS dari Kementerian Koordinator Perekonomian ke BKPM mulai 2 Januari 2019.

Untuk mempercepat proses integrasi, menurut rencana, Presiden Jokowi akan mengumpulkan semua gubernur, bupati, dan wali kota. Pada pertemuan yang diagendakan digelar akhir Januari itu, Presiden Jokowi akan kembali menginstruksikan kepada semua kepala daerah agar segera menerapkan OSS serta mengintegrasikan dengan pelayanan perizinan oleh pemerintah pusat.

”Kalau satu bulan daerah tidak mengeluarkan, artinya sudah otomatis berjalan. Itu dipaksa,” katanya.

Sementara itu, kedatangan Presiden Jokowi ke pusat layanan perizinan terintegrasi secara daring itu bertujuan memastikan sistem OSS berjalan baik.

”Saya ingin memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan dengan cepat,” katanya.

Menko Perekonomian Darmin memaparkan, sistem perizinan terintegrasi secara daring itu akan efektif untuk meningkatkan investasi. Sejak dibuka pada 2 Januari, minimal 1.500 izin diterbitkan dalam satu hari.