JAKARTA, KOMPAS — Angka kemiskinan di Indonesia terus menurun menjadi 9,66 persen pada September 2018. Adapun jumlah penduduk miskin sebanyak 25,67 juta orang.
Badan Pusat Statistik mencatat, persentase jumlah penduduk miskin turun dibandingkan dengan September 2017 sebesar 10,12 persen. Persentase kemiskinan juga turun ketika dibandingkan Maret 2018 sebesar 9,82 persen.
Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/1/2019), mengatakan, sejumlah faktor memengaruhi penurunan, di antaranya upah riil buruh tani, nilai tukar petani (NTP), dan inflasi.
”Upah riil buruh tani per hari dan NTP naik pada September 2018 dibandingkan Maret 2018 masing-masing sebesar 1,60 persen dan 1,21 persen,” kata Suhariyanto.
Kondisi inflasi secara umum terjaga sebab hanya 0,94 persen selama Maret-September 2018. Bahkan, harga beberapa komoditas pokok tercatat turun, seperti beras mengalami deflasi sebesar 3,28 persen, daging sapi 0,74 persen, minyak goreng 0,92 persen, dan gula pasir 1,48 persen.
Suhariyanto melanjutkan, indikator lain yang turut memengaruhi adalah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk penduduk kategori 40 persen lapisan terbawah. Pengeluaran mereka tumbuh 3,55 persen pada Maret–September 2018.
Pada September 2018, garis kemiskinan naik menjadi Rp 410.670 per kapita per bulan. Kontribusi garis kemiskinan masih didominasi komoditas makanan sebesar 73,54 persen, seperti beras, telur, dan daging. Sementara peran komoditas bukan makanan menyumbang 26,46 persen, misalnya bensin, listrik, dan pendidikan.
Meskipun angka kemiskinan turun, disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan tetap tinggi. Persentase kemiskinan di perdesaan dan perkotaan secara berturut adalah 13,10 persen dan 6,89 persen per September 2018. Disparitas antara perdesaan dan perkotaan tidak jauh berbeda dengan periode sama tahun 2017, yaitu 13,47 persen dan 7,26 persen.
Pengeluaran per kapita per bulan untuk penduduk kategori 40 persen lapisan terbawah tumbuh 3,55 persen pada Maret–September 2018.
Ia melanjutkan, penduduk miskin terbanyak berada di Provinsi Papua sebesar 27,43 persen, Papua Barat 22,66 persen, dan Nusa Tenggara Timur 21,03 persen. Persentase penduduk miskin kategori perdesaan paling banyak berada di wilayah Maluku-Papua sebesar 20,94 persen dan kategori perkotaan di wilayah Jawa sebesar 13,19 persen.
Ketimpangan
Suhariyanto mengatakan, ketimpangan pengeluaran penduduk ikut menurun. Rasio gini mencapai 0,384 pada September 2018, turun dari 0,391 pada September 2017. Pada Maret 2018, rasio gini mencapai 0,389.
”Untuk menurunkan rasio gini membutuhkan upaya yang kuat, di antaranya memperbaiki distribusi pendapatan kelompok penduduk atas dan bawah serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” tuturnya.
Rasio gini tertinggi masih berada di wilayah perkotaan, yakni sebesar 0,391 per September 2018. Adapun rasio gini perdesaan mencapai 0,319.