Penanggulangan Sedimentasi Sungai Citarum Terkendala Alat Berat

Oleh

Samuel Oktora

· 4 menit baca

BANDUNG, KOMPAS - Upaya revitalisasi Sungai Citarum di Jawa Barat melalui Program Citarum Harum telah berlangsung selama satu tahun. Dalam pelaksanaannya, satuan tugas di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya ketiadaan alat berat.

Kondisi tersebut menghambat upaya pengerukan sedimentasi yang tinggi akibat erosi maupun dari sampah di sungai terpanjang di Jabar itu.

Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi Mayor Jenderal TNI Tri Soewandono selaku Wakil Komandan Satgas Penataan Ekosistem I Citarum Harum, dalam acara Evaluasi Satu Tahun Program Citarum Harum di Bandung, Selasa (15/1/2019) mengatakan, alat berat yang tersedia sangat terbatas.

“Alat berat seharusnya tersedia di tiap sektor. Dalam bekerja satu selama tahun ini, penggunaan alat berat meminjam dari dinas terkait atau swasta. Untuk pengerukan karena sedimentasi sungai yang begitu parah, alat berat sangat dibutuhkan,” kata Soewandono.

Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku Komandan Satgas Citarum Harum, Kepolisian Daerah Jabar Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto selaku Wakil Komandan Satgas Bidang Cegah dan Tegak Hukum I, serta Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citarum Harum Dini Dewi Heniarti yang juga memberikan paparan.

Dalam upaya pemulihan Sungai Citarum sepanjang 296 kilometer, dari hulu sampai hilir dibagi ke dalam 22 sektor, ditambah dengan satu sektor khusus pembibitan guna rehabilitasi pada lahan kritis. Setiap sektor tersebut dipimpin oleh perwira berpangkat kolonel dari Kodam III Siliwangi.

Soewandono menuturkan, kegiatan pengerukan Citarum memasuki tahun 2019 ini tetap perlu menjadi prioritas mengingatkan tingginya sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan, sehingga ketika curah hujan tinggi, walaupun durasi tidak lama, Citarum mudah meluap. Begitu pula anak sungainya, di antaranya Sungai Cisangkuy, Sungai Cikapundung, dan Sungai Cikeruh yang mengakibatkan banjir seperti saat ini, dengan ketinggian air sampai 180 sentimeter di kawasan Baleendah, Bojongsoang, Dayeuhkolot, dan Rancaekek.

Berdasarkan data Satgas Citarum Harum, lahan kritis Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum mencapai 76.877,82 hektar, dan sangat kritis 2.670,19 ha yang memicu erosi. Sementara tingkat sedimentasi dari DAS Citarum hulu sampai hilir mencapai 8.645.174 ton per tahun.

Sampai sejauh ini dalam upaya rehabilitasi lahan kritis, penanaman pohon di sejumlah sektor telah dilakukan sebanyak 847.866 batang dari target 125 juta batang. Ada pun lahan yang sudah ditanami seluas 556,75 ha, terdiri dari 509 ha lahan krritis, 47,75 ha pada kawasan bantaran sungai.

“Kalau pengerukan sungai dilakukan dengan baik akan dapat mengurangi volume dan dampak banjir. Selama satu tahun ini, dengan alat berat yang terbatas, pengangkatan sedimentasi baru mencapai 214.900 meter kubik dari beberapa sektor,” ujarnya.

Masalah pengangkutan sampah

Soewandono juga menyinggung, kendala lain di antaranya adalah dalam hal pengangkutan sampah permukaan yang sudah diangkat dari Citarum. Sampah-sampah itu banyak yang dibiarkan ditaruh di bantaran sungai.

“Kendaraan pengangkut sampah terbatas, begitu juga jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir),” ucap Soewandono.

Dia juga mengatakan, tahun 2019, personel TNI yang akan dikerahkan untuk Citarum Harum ditingkatkan jumlahnya, dari 1.700 persenel menjadi 3.000 personel.

Sementara itu Ridwan Kamil menuturkan, dalam menunjang kegiatan pengerukan Sungai Citarum, Pemerintah Provinsi Jabar telah memesan 10 unit alat berat dari PT Pindad (Persero).

Untuk pengelolaan sampah akan ditangani oleh satu manajemen, yakni dari satgas. Oleh karenanya akan diupayakan koordinasi dalam satu wilayah administratif, radius tertentu dari Sungai Citarum, sampah ditangani oleh satgas. “Termasuk dalam hal pengadaan truk pengangkut sampah akan dilakukan oleh satgas,” ujar Kamil.

Kamil juga mengatakan, dari alokasi anggaran dari pemerintah pusat tahun sekitar Rp 600 miliar untuk Citarum Harum, lebih kurang setengahnya, yakni Rp 300 miliar akan dialokasikan untuk mendukung operasional anggota TNI di tiap sektor.

“Untuk koordinasi yang lebih baik, mulai bulan Februari juga akan didirikan Pusat Komando Citarum Harum dengan mengambil tempat di gedung Dinas Lingkungan Hidup Jabar. Semua kegiatan rapat, monitoring, dan keputusan satgas dipusatkan di sini,” ucap Kamil.

Sementara itu Agung Budi Maryoto menuturkan, pihaknya memperoleh dukungan pendanaan dari Mabes Polri tahun ini sebesar Rp 3 miliar untuk menunjang kegiatan penegakan hukum. “Diharapkan dengan dukungan dana ini setiap kasus, baik laporan dari satgas, atau pun komandan sektor dapat cepat ditindaklanjuti,” ujar Agung.

Editor:

banjir lingkungan sedimentasi sungai citarum