BPS: Kemiskinan Turun

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Hunian bermunculan di beberapa tempat di bantaran Kali Kerendang di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, seperti terlihat pada Selasa (15/1/2019). Selain menghambat arus air sungai sehingga bisa menyebabkan banjir, hunian di bantaran kali juga tidak memenuhi aspek kesehatan masyarakat.

Angka, indeks kedalaman dan keparahan, serta rasio gini kemiskinan pada September 2018 turun. Namun, persoalan pangan dan ketimpangan antara kota dan desa perlu dituntaskan.

JAKARTA, KOMPAS Badan Pusat Statistik menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia turun dari 10,12 persen pada September 2017 menjadi 9,66 persen pada September 2018. Jumlah penduduk miskin Indonesia pun berkurang 910.000 orang dari 26,58 juta orang pada September 2017 menjadi 25,67 juta orang pada September 2018.

Penurunan angka kemiskinan pada September 2018 terkonfirmasi pada sejumlah indikator seperti upah riil buruh tani, nilai tukar petani (NTP), dan inflasi.

Upah riil buruh tani bulan itu naik 1,6 persen dibandingkan dengan Maret 2018, sementara NTP naik 1,21 persen. Adapun inflasi terjaga rendah, 0,94 persen, selama kurun waktu yang sama.

Kepala BPS Suhariyanto, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (15/1/2019), mengatakan, meski angka kemiskinan turun, pangan masih berkontribusi tinggi pada garis kemiskinan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang serius.

Adapun garis kemiskinan tercatat naik dari Rp 387.160 per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 410.670 per kapita per bulan pada September 2018. Komposisi garis kemiskinan September 2018 didominasi komoditas makanan 73,54 persen, sedangkan komoditas bukan makanan sebesar 26,46 persen.

Beras merupakan pangan yang paling memengaruhi garis kemiskinan. Data BPS menunjukkan, pengaruh beras pada garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan September 2018 masing-masing 19,54 persen dan 25,51 persen. Angka itu meningkat dari September 2017 dengan pengaruh beras terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan 18,8 persen serta 24,52 persen.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, A Tony Prasetiantono, kepada Kompas, Selasa, mengatakan, komoditas pangan mendominasi komposisi garis kemiskinan.

Hal itu menunjukkan kesejahteraan masyarakat belum membaik. ”Makanan adalah kebutuhan primer. Penduduk miskin lebih banyak belanja makanan ketimbang kebutuhan lain,” ujarnya.

Tony menambahkan, deflasi sejumlah harga pangan memang terjadi pada 2018. Namun, deflasi tak menjadi jaminan harga pangan terjangkau bagi masyarakat. Kenaikan garis kemiskinan itu juga diperkirakan terjadi karena BPS menyesuaikan dengan harga pangan yang masih tinggi.

BPS mencatat, pada Maret-September 2018, harga eceran beberapa komoditas pokok sebenarnya mengalami deflasi. Harga beras turun 3,28 persen, daging sapi 0,74 persen, minyak goreng 0,92 persen, dan gula pasir 1,48 persen.

Terkait data itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin, menyatakan, optimistis angka kemiskinan bisa di angka 9 persen pada pengujung 2019.

Penurunan angka kemiskinan serta berkurangnya kesenjangan, kata Agus, menunjukkan tepatnya program pengentasan rakyat miskin pemerintah. ”Konsep atau program yang dibuat pemerintah berkaitan dengan kesejahteraan sosial terbukti berjalan dengan baik dan sudah tepat,” ujarnya.

Ketimpangan tinggi

BPS juga menyebutkan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan turun. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,79 pada September 2017 menjadi 1,63 di September 2018. Indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,46 pada September 2017 menjadi 0,41 di September 2018.

Kendati ada penurunan angka, indeks kedalaman, dan indeks keparahan kemiskinan, tingkat disparitas kemiskinan antara kota dan desa masih tinggi. ”Persentase kemiskinan di perkotaan dan perdesaan berturut-turut 6,89 persen dan 13,1 persen per September 2018,” kata Suhariyanto.

Menurut dia, ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio gini turun dari 0,391 pada September 2017 menjadi 0,384 di September 2018. Rasio gini di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan, 0,391 dan 0,319 di September 2018.

”Berdasarkan kriteria Bank Dunia, ketimpangan di Indonesia rendah. Untuk turunkan rasio gini, dibutuhkan upaya keras, di antaranya memperbaiki distribusi pendapatan kelompok penduduk atas dan bawah,” katanya.

Adapun Tony berpendapat, penurunan rasio gini dapat dilihat dari dua sisi. Selain karena pendapatan masyarakat bawah membaik, juga karena penyusutan pendapatan masyarakat akibat gejolak ekonomi 2018.

Direktur Smeru Research Institute Asep Suryahadi mengatakan, penanganan perlu difokuskan ke penduduk sangat miskin, seperti menciptakan sistem bantuan sosial yang dilakukan secara berkala.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungky Sumadi menambahkan, tingginya jumlah penduduk miskin, terutama di Jawa, diduga karena mereka terlalu cepat berpindah pekerjaan tanpa dibarengi peningkatan keahlian.

Dugaan itu diperkuat temuan BPS terkait pekerja di sektor pertanian yang terus berkurang. ”Penduduk yang awalnya bertani di desa ingin pindah ke industri jasa di kota, tetapi keahlian tak dinaikkan,” ucapnya.

Pengurangan kemiskinan, lanjut Pungky, perlu ditempuh melalui berbagai aspek termasuk peningkatan potensi di perdesaan. Tahun ini penggunaan dana desa diarahkan pada investasi kolektif bukan lagi pembangunan infrastruktur. Tujuannya membuka lapangan kerja supaya warga tidak pindah begitu saja ke perkotaaan.

Selain itu, penyaluran dana perlindungan sosial terus meningkat sejak 2015. Pada APBN 2019, alokasi perlindungan sosial Rp 385,2 triliun, antara lain untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan, bantuan pangan nontunai, serta subsidi bunga kredit UKM dan perumahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah adalah elemen dasar. Penduduk miskin tidak boleh kehilangan kesempatan menyekolahkan anak atau mendapat fasilitas kesehatan hanya karena tidak mampu secara ekonomi.

Anggota Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Kecamatan Johar baru, Jakarta Pusat, Hairiah (44), mengaku, ada beberapa keluarga prasejahtera yang belum menjadi keluarga penerima manfaat.

BPS DKI Jakarta menyebutkan penduduk miskin pada September 2018 turun 0,02 persen dibandingkan Maret 2018. Kendati angka kemiskinan turun, garis kemiskinan atau pengeluaran per kapita per bulan meningkat 5,11 persen.

”Penurunan angka kemiskinan di Jakarta di antaranya dipengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial seperti beras miskin,” ucap Kepala Bidang Statistik Sosial BPS DKI Jakarta Suryana. (LSA/KRN/DEA/E18/NTA)