Pemerintah Daerah Jadi Ujung Tombak Penanganan

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Direktur Peralatan Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rustian

PALU, KOMPAS — Agar kembali berdaya, pemerintah dan lembaga tingkat daerah menjadi aktor utama dalam pengadaan logistik dan peralatan sebagai salah satu langkah penanganan pascabencana. Peran lembaga di tingkat pusat, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebatas mengoordinasikan dan mendampingi.

Saat ini, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dalam masa transisi darurat bencana. ”Kami dorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pemerintah deraha secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan logistik serta peralatannya dalam masa ini,” kata Direktur Peralatan Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Rustian saat ditemui di Palu, Rabu (16/1/2019).

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Tiang pancang dermaga kuno di Pantai Talise, Kota Palu, Sulteng, tersingkap setelah diterjang tsunami seperti terlihat pada Minggu (30/12/2018). Tsunami menerjang Teluk Palu pada 28 September 2018.

Dalam proses tersebut, BNPB turut hadir untuk mendampingi BPBD dan pemda setempat. Rustian mengatakan, perkantoran pemerintahan, usaha, dan industri di wilayah terdampak di Sulteng yang sudah beraktivitas normal menjadi indikator pemulihan kemandirian daerah pascabencana.

Rustian menambahkan, pihaknya juga mengoordinasikan BPBD sekitar Sulawesi Tengah, seperti Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Tujuannya, untuk memperkuat pengadaan peralatan dan logistik di wilayah terdampak bencana secara cepat dan efektif.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Pekerja membentangkan kabel listrik di unit hunian sementara Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulteng, Rabu (2/1/2019). Hunina sementara dibangun untuk menampung penyintas gempa bumi setidaknya selama dua tahun menunggu selesainya pembangunan hunian tetap.

Selain itu, Rustian juga mengoordinasikan bantuan internasional yang ditujukan ke Sulteng. Salah satu bentuk bantuannya adalah ekskavator. ”Kami bebaskan dari bea dan cukai. Pintunya ada di Kalimantan lalu dibawa ke Palu,” ujarnya.

Kehadiran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemulihan pascabencana dapat memperkuat unsur karakteristik lokal yang ada dalam masyarakat setempat. Hal ini dinilai Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tri Nuke Pudjiastuti dapat mencegah kegagalan masyarakat dalam beradaptasi terhadap kondisi pascabencana.

Secara umum, BNPB mencatat, total kerugian dan kerusakan akibat bencana yang menimpa Sulawesi Tengah mencapai Rp 23,14 triliun per awal pekan ini. Sementara kebutuhan pascabencana berkisar Rp 35,92 triliun.