PANDEGLANG, KOMPAS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan memperbaiki 1.033 rumah rusak karena tsunami di Kabupaten Pandeglang, Banten. Berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten sudah diinstruksikan mendata rumah-rumah yang rusak itu.
Gubernur Banten Wahidin Halim di Pandeglang, Rabu (16/1/2019), mengatakan, jajarannya diminta menginventarisasi kerugian yang dialami warga secara rinci. “Inventarisasi itu untuk menghitung jumlah bantuan yang dibutuhkan. Jangan ada yang terlewat supaya bisa dirinci dan selesai semua,” ujarnya.
Bantuan itu akan disalurkan untuk warga yang rumahnya rusak ringan, sedang, parah, hingga total. Meski demikian, Wahidin tidak menyebutkan, kapan rumah-rumah itu bisa selesai diperbaiki. Perbaikan tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Banten.
Selain itu, dana rekonstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan digunakan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak. “Saat ini pun, pembangunan huntara (hunian sementara) sedang dilaksanakan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pandeglang,” katanya.
Pemprov Banten telah menutup tanggap bencana tsunami pada 9 Januari 2019. Meski demikian, bantuan untuk kebutuhan para korban tsunami akan terus disalurkan. Pemprov Banten telah mengadakan rapat yang melibatkan semua OPD dan mengecek untuk memastikan semua korban tsunami telah mendapatkan perawatan.
Pemprov Banten juga telah menyelesaikan pembayaran untuk mereka yang dirawat di 16 rumah sakit pemerintah dan swasta. Menurut Wahidin, 463 korban tsunami sudah pulang. Selain itu, Pemprov Banten telah memberikan bantuan untuk kantor-kantor desa yang terdampak tsunami sebesar Rp 50 juta per bangunan.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, berdasarkan validasi, rumah-rumah yang perlu diperbaiki terdiri atas rusak ringan berjumlah 209 unit, rusak sedang berjumlah 115 unit, rusak berat berjumlah 162 unit, dan rusak total berjumlah 547 unit.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemprov Banten kepada para korban bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang,” ujarnya. Menurut Irna, pada 10 Januari 2019, pengungsi berjumlah 2.645 orang atau jauh menurun dibandingkan saat tsunami baru terjadi, sekitar 33.000 orang.
“Mereka yang masih mengungsi tersebar di pondok pesantren, tempat ibadah, dan rumah familinya. Para pengungsi ingin huntara segera selesai dibangun,” katanya. Irna mengatakan, pembangunan 100 unit huntara diharapkan segera rampung di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.